Berita Pajak

Pertanyaan Pembaca: “Saya baru saja menerima warisan berupa sebidang tanah dan rumah dari orang tua yang telah meninggal dunia. Saya mendengar bahwa warisan bukan objek pajak. Namun, saat mengurus balik nama sertifikat, saya tetap diminta membayar sejumlah biaya dan melengkapi dokumen perpajakan. Bagaimana sebenarnya perlakuan pajak atas warisan tersebut? Apa saja kewajiban yang harus saya...

Dunia perpajakan Indonesia sedang memasuki fase transformasi yang penting. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pergantian infrastruktur teknologi, tetapi juga menyentuh hubungan antara negara sebagai otoritas fiskal dan masyarakat sebagai wajib pajak. Di tengah perkembangan ekonomi digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan Core Tax Administration System atau Coretax. Sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan proses...

BANDUNG, BeritaPajak.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama SAR Tax & Management Consultant, Tax Center Universitas Padjadjaran, dan PKM Institute menyelenggarakan Webinar Reguler Plus bertajuk “Sosialisasi PMK 28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak”, Kamis, 21 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–12.00 WIB tersebut dilaksanakan melalui Zoom Cloud Meeting dan disiarkan langsung...

Dunia perpajakan Indonesia tidak hanya diwarnai perubahan regulasi dan target penerimaan negara. Di dalamnya juga tersimpan kisah para tokoh, dinamika kekuasaan, serta catatan penegakan hukum yang membentuk perjalanan institusi. Salah satu nama yang pernah kuat melekat dalam ingatan publik adalah Bahasyim Assifie. Di lingkungan kerjanya, ia disebut pernah dikenal dengan julukan “Mat Kodak”. Julukan informal...

Ketahanan fiskal tidak hanya bergantung pada tarif pajak, tetapi juga pada kemampuan negara melihat, menghubungkan, dan memahami seluruh kapasitas ekonomi. Ketidakpastian ekonomi global bukan lagi sekadar prediksi. Fragmentasi geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan teknologi, dan volatilitas pasar telah menjadi realitas yang harus dihadapi setiap negara. Indonesia membutuhkan fondasi fiskal yang tangguh untuk menghadapi tekanan tersebut....

Pemerintah kembali melakukan reformasi perpajakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Peraturan tersebut mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Kehadiran regulasi ini menjadi langkah pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan perpajakan. Salah satu fokus utamanya berkaitan dengan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha...

Aturan terkait Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan (SP2DK) saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025). Sebelumnya SP2DK diregulasi dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-05/PJ/2022. SP2DK adalah instrumen pengawasan kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meminta klarifikasi atas data dan/atau keterangan atas...

Pemerintah kembali merapikan tata kelola impor barang kiriman melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023. Aturan ini menyatukan ketentuan bea masuk, cukai, serta pajak atas impor dan ekspor barang kiriman, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap transaksi e-commerce lintas negara. PMK 96/2023 menggantikan PMK 199/PMK.010/2019 dan dirancang untuk menjawab lonjakan perdagangan digital lintas batas, meningkatkan...

Perusahaan multinasional kini dapat menjalankan kegiatan usaha lintas negara dengan relatif mudah. Mereka dapat menempatkan fungsi produksi, pemasaran, pembiayaan, kepemilikan aset, dan kekayaan intelektual di berbagai yurisdiksi. Namun, pajak yang mereka bayarkan tidak selalu sejalan dengan lokasi aktivitas ekonomi. Sebagian grup perusahaan memanfaatkan perbedaan tarif dan aturan perpajakan antarnegara untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi bertarif...

Dalam praktik ketenagakerjaan modern, karyawan tidak hanya menerima gaji dalam bentuk uang. Perusahaan juga dapat memberikan fasilitas nonuang berupa tempat tinggal, kendaraan, makanan, asuransi, pendidikan, hingga biaya relokasi. Dalam perpajakan Indonesia, pemberian tersebut dikenal sebagai natura dan/atau kenikmatan. Fasilitas serupa kerap menjadi bagian penting dari paket remunerasi karyawan asing atau ekspatriat yang bekerja di Indonesia....

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya dirancang netral bagi dunia usaha. Perusahaan bertindak sebagai pemungut dan penyetor pajak, bukan sebagai pihak yang menanggung beban akhirnya. Namun, netralitas tersebut dapat terganggu ketika restitusi berjalan lambat. Dana perusahaan tertahan lebih lama di kas negara, sedangkan kebutuhan modal kerja terus berjalan. Masalah ini menjadi semakin penting setelah perubahan...

Setiap wajib pajak bisa saja suatu hari menerima surat resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dua di antara yang paling krusial adalah Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Keduanya bukan sekadar surat biasa. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengharuskan tindakan nyata dari penerima. Banyak wajib pajak belum benar-benar memahami perbedaan...

BANDUNG, BeritaPajak.com  – Pernah membayangkan apa yang terjadi jika kewajiban pajak dibiarkan menunggak begitu saja? Pada mata kuliah Pajak I Kelas C, melalui presentasi Kelompok 3 mengangkat topik "Penagihan Pajak di Indonesia", membahas tuntas mekanisme negara dalam menagih utang pajak mulai dari definisi, dasar hukum, hak dan kewajiban Wajib Pajak, alur tindakan penagihan, hingga batas...

Dalam dunia kerja, pemberian fasilitas kepada pegawai sudah menjadi hal yang cukup umum dilakukan oleh perusahaan. Fasilitas tersebut dapat berupa makanan dan minuman bagi karyawan, kendaraan dinas, tempat tinggal, fasilitas kesehatan, maupun berbagai bentuk manfaat lainnya. Bagi perusahaan, pemberian fasilitas tersebut sering kali menjadi bentuk apresiasi sekaligus strategi untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pegawai. Namun,...

JATINANGOR, BeritaPajak.com - Pembelajaran Kelas Magister Akuntansi (MAKSI) Universitas Sangga Buana (USB) kolaborasi dengan PERTAPSI Jawa Barat I & Tax Center Uiversitas Padjadjaran dalam kegiatan KOMISI (Kelas Online akadeMISI). Mata kuliah Teori dan Implementasi Perpajakan kembali diarahkan pada isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam episode kedelapan Kelas Online akadeMISI atau KOMISI, tema "Bedah Kasus...

Indonesia saat ini merupakan salah satu pasar digital terbesar di dunia. Dengan lebih dari ratusan juta pengguna internet dan tingginya konsumsi konten digital, masyarakat Indonesia menjadi sumber trafik, perhatian, sekaligus pendapatan yang sangat bernilai bagi berbagai platform global. Setiap hari jutaan orang menonton video di YouTube, mendengarkan musik melalui layanan streaming, bermain gim daring, hingga...

Perempuan yang telah menikah diakui sebagai subjek pajak yang mandiri dan memiliki hak serta kewajiban perpajakan yang setara dengan laki-laki.  Sistem perpajakan memberikan kebebasan bagi pasangan suami istri untuk menggabungkan NPWP atau memiliki NPWP terpisah sesuai dengan kondisi dan kesepakatan. Setelah menikah, penghasilan suami dan istri dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi. Karena itu, pilihan menggabungkan...

Tanggal 22 April 2026 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Aturan ini merupakan revisi dari PP Nomor 55 Tahun 2022 yang sudah ditunggu lama oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkenaan dengan penggunaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%. Namun artikel ini tidak membahas tentang pajak UMKM. Ada satu pasal...

Digitalisasi administrasi perpajakan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Seiring meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, otoritas pajak di berbagai negara dituntut untuk menghadirkan sistem administrasi yang lebih efisien, terintegrasi, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2025) menegaskan bahwa transformasi digital...

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Aturan ini menjadi fondasi baru dalam menyelaraskan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat disiplin anggaran, transparansi keuangan daerah, serta pengendalian pembiayaan utang. Regulasi ini juga menandai percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah secara nasional. Penerbitan PP 1/2024 merupakan...