Berita Pajak

Rangkaian bencana iklim yang melanda kawasan Asia kembali menegaskan pentingnya tindakan nyata. Komitmen menjaga iklim tidak lagi cukup melalui janji dan narasi besar. Tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi kebijakan yang konkret, konsisten, dan terukur. Pemerintah juga harus berani menanggung konsekuensi ekonomi jangka pendek demi keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks ini, pengalaman Singapura menarik untuk dicermati....

Sebuah narasi menggelisahkan menyebar di media sosial sejak akhir April 2026. Pemerintah dituding menaikkan pajak UMKM dari 0,5% menjadi 22% melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Berbagai unggahan bernada panik kemudian bermunculan. Pedagang warung, pengusaha kecil, hingga pengamat dadakan ikut menyuarakan protes. Sejumlah tagar yang mengecam kebijakan tersebut juga sempat ramai diperbincangkan. Narasi...

Dalam beberapa tahun terakhir, tren investasi semakin berkembang di tengah masyarakat, terutama generasi muda. Semakin banyak orang mulai menyadari pentingnya mengelola keuangan untuk mencapai tujuan masa depan. Masyarakat memiliki beragam tujuan keuangan. Sebagian ingin membeli rumah, menyiapkan dana pendidikan anak, atau membangun dana pensiun. Tujuan tersebut mendorong masyarakat untuk tidak hanya menabung, tetapi juga berinvestasi....

PANGANDARAN, BeritaPajak.com – Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi, melaksanakan edukasi perpajakan melalui program Gerakan Cerdas Persiapan Pajak Desa atau GERCEP PAJAK DESA. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Kamis (25/6/2026), tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus kesiapan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebanyak 30...

Setiap kali masyarakat berlangganan Netflix atau Google Drive, memasang iklan di Instagram, atau menggunakan layanan komputasi awan, sebagian pembayaran mengalir ke perusahaan luar negeri. Indonesia memang dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE). Namun, negara belum selalu memperoleh hak untuk memajaki penghasilan platform asing tersebut. Masalah ini tidak serta-merta menunjukkan pelanggaran...

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah family office semakin sering muncul dalam diskursus keuangan, investasi, dan perpajakan Indonesia. Publik kerap mengaitkannya dengan keluarga superkaya dan pusat keuangan global. Singapura, Dubai, Swiss, dan Hong Kong menjadi contoh yurisdiksi yang sering muncul dalam pembahasan tersebut. Namun, di balik citra eksklusif itu, family office memiliki fungsi yang lebih luas....

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 hadir dengan sejumlah terobosan penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, peraturan tersebut masih mempertahankan batas omzet Rp4,8 miliar. Pemerintah telah menggunakan angka itu sejak 2013. Batas yang tidak berubah tersebut berpotensi menjadi kendala bagi banyak pelaku usaha kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghadapi...

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 pada 22 April 2026. Peraturan ini mengatur penyesuaian Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PP tersebut memuat sejumlah ketentuan penting yang perlu dipahami secara mendalam. Secara umum, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menata sistem perpajakan secara lebih jelas, terarah, dan...

Berbagai riset lembaga internasional seperti IMF dan World Bank menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir perekonomian global menghadapi ketidakpastian fiskal, volatilitas ekonomi, dan disrupsi digital yang dipicu oleh gejolak geopolitik, fluktuasi ekonomi, serta reformasi pajak digital. Temuan tersebut menegaskan bahwa kondisi global saat ini berada dalam situasi yang tidak stabil. IMF Working Paper dalam "The...

Perkembangan teknologi digital selalu membawa konsekuensi terhadap perubahan pola kerja dan kebutuhan sumber daya manusia. Hampir setiap revolusi teknologi memunculkan kekhawatiran bahwa otomatisasi akan menggantikan peran manusia dalam berbagai profesi. Fenomena ini juga terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia sejak diperkenalkannya Core Tax Administration System (Coretax) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai sistem administrasi perpajakan yang...

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 menandai langkah penting pemerintah dalam menyempurnakan rezim Pajak Penghasilan Final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Regulasi ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan upaya strategis untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah penghindaran pajak, serta mendukung aksesi Indonesia ke OECD melalui...

BANDUNG, BeritaPajak.com - Kelompok 7 mempresentasikan materi bertema “UU Cukai” dalam mata kuliah Bea Cukai dan Pajak Daerah pada Rabu, 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut membahas ketentuan cukai dari berbagai aspek, mulai dari karakteristik barang kena cukai, tarif, mekanisme pelunasan, fasilitas penundaan pembayaran, hingga penerapan sanksi administratif. Presentasi dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan disiarkan...

BANDUNG, BeritaPajak.com – Penentuan status perpajakan tenaga kerja asing menjadi salah satu persoalan penting di tengah meningkatnya mobilitas ekspatriat dan investasi global di Indonesia. Ketepatan menentukan status pajak akan memengaruhi mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), termasuk penerapan PPh Pasal 26. Pembahasan tersebut disampaikan dalam perkuliahan Program Magister Akuntansi (S2 MAKSI) Universitas Sangga Buana pada Seri...

Ketahanan fiskal sebuah negara tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan sistem perpajakannya dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Di tengah dinamika ekonomi global yang bergerak cepat, Indonesia menghadapi kebutuhan belanja negara yang terus meningkat, sementara ruang untuk memperluas basis pajak konvensional semakin terbatas. Dalam situasi ini, pajak karbon perlu ditempatkan...

Pertanyaan Pembaca: "Kami berencana mengevaluasi skema fasilitas jemputan karyawan. Rencana saat ini sebagian rute menggunakan bus milik sendiri dan sebagian lagi sewa dari vendor. Sebenarnya, bagaimana aspek perpajakan PPN dan PPh-nya di tahun 2026 ini? Dan apakah benar semua fasilitas ini bisa jadi pengurang pajak perusahaan, dan kode faktur apa yang harus kami pantau di...

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem penerimaan negara. Di dalamnya, mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran menjadi fitur utama yang menjaga agar beban pajak tidak menumpuk pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Prinsip dasarnya sederhana: PPN semestinya ditanggung oleh konsumen akhir, bukan oleh pelaku usaha yang hanya menjadi...

Perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus melakukan reformasi melalui perubahan regulasi dan digitalisasi administrasi guna meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pajak, dan menciptakan sistem yang lebih efektif. Namun, di balik modernisasi tersebut masih terdapat persoalan mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kesiapan wajib pajak dalam menghadapi perubahan....

Sebagai bagian dari proses pembelajaran pada Program Magister Akuntansi (MAKSI) Universitas Sangga Buana YPKP, khususnya dalam mata kuliah Teori dan Implementasi Perpajakan, kami mengikuti sesi komisi atau kelas online akademisi yang diselenggarakan pada Sabtu, 23 Mei 2026. Kegiatan akademik tersebut dilaksanakan melalui kanal YouTube PERTAPSI Korwil Jabar 1 bekerja sama dengan Tax Center Universitas Padjadjaran...

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang perpajakan. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang menjalankan reformasi administrasi perpajakan secara besar-besaran melalui implementasi Core Tax Administration System atau yang dikenal dengan Coretax. Kehadiran Coretax menjadi salah satu langkah penting dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia karena...