BREAKING NEWS

TERBARU

Menyongsong Era Baru Sengketa Pajak, Unpad Tax Academy Luncurkan Program Profesional Kuasa Hukum Pajak

BANDUNG, BeritaPajak.com — Sengketa pajak berada pada titik temu antara hukum, ekonomi, administrasi negara, dan praktik bisnis. Karena itu, kebutuhan terhadap profesional yang mampu memahami pajak sekaligus beracara dalam sengketa perpajakan semakin penting, terutama di tengah arah transformasi kelembagaan Pengadilan Pajak menuju lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam Webinar Bincang...

Komisi Series Bahas Sanksi Administrasi Perpajakan

BANDUNG, BeritaPajak.com — Perubahan regulasi perpajakan menuntut mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu membaca bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik. Pemahaman ini menjadi penting karena sanksi administrasi perpajakan berkaitan langsung dengan kewajiban, kepatuhan, dan konsekuensi yang dapat timbul bagi Wajib Pajak. Berangkat dari hal tersebut, Komisi Series MAKSI Universitas Sangga Buana (USB YPKP)...

TER PPh 21: Sederhana di Sistem, Belum Tentu Dipahami Wajib Pajak

TER PPh 21: Sederhana di Sistem, Belum Tentu Dipahami Wajib Pajak

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus memperbaiki sistem perpajakan Indonesia. Salah satu kebijakan yang menarik perhatian adalah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kebijakan ini diperkenalkan sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan. Tujuannya sederhana: mempermudah proses pemotongan pajak atas penghasilan pegawai dan penerima penghasilan lain. Sebelum TER diberlakukan, penghitungan PPh...

Coretax dan Ujian Adaptasi Pajak Digital

Coretax dan Ujian Adaptasi Pajak Digital

Pajak hari ini tidak bisa lagi dikelola dengan cara lama. Ketika transaksi ekonomi bergerak cepat, bisnis semakin digital, dan layanan publik dituntut serba instan, administrasi pajak juga harus ikut berubah. Dalam konteks inilah Core Tax Administration System atau Coretax hadir sebagai sistem inti administrasi perpajakan baru. Sistem ini tidak hanya menguji kesiapan teknologi negara, tetapi...

BTKI dan Lartas Jadi Kunci Pahami Ekspor Impor

JATINANGOR, BeritaPajak.com — Kegiatan ekspor dan impor tidak hanya membutuhkan dokumen transaksi. Pelaku usaha juga perlu memahami klasifikasi barang, tarif kepabeanan, serta ketentuan larangan dan pembatasan agar proses kepabeanan berjalan sesuai aturan. Topik tersebut dibahas dalam kegiatan presentasi mengenai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) serta Larangan dan Pembatasan (Lartas). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring oleh...

Komwas Perpajakan Kaji Kerahasiaan Data Pajak di Tax Center Unpad

Komwas Perpajakan Kaji Kerahasiaan Data Pajak di Tax Center Unpad

BANDUNG, BeritaPajak.com — Kerahasiaan data perpajakan menjadi salah satu isu penting dalam administrasi pajak modern. Data Wajib Pajak perlu dilindungi, tetapi tata kelola pemerintahan, kebutuhan pengawasan, dan pertukaran informasi juga menuntut aturan yang jelas, proporsional, dan adaptif. Isu tersebut menjadi fokus kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan di Tax Center...

Ketahanan Fiskal Tidak Harus Selalu Lewat Kenaikan Tarif Pajak

Ketahanan Fiskal Tidak Harus Selalu Lewat Kenaikan Tarif Pajak

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, hampir seluruh negara menghadapi tantangan yang sama: menjaga stabilitas fiskal tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, perubahan iklim, hingga percepatan transformasi digital menciptakan tekanan baru terhadap penerimaan negara. Indonesia pun tidak terlepas dari kondisi tersebut. Dalam situasi seperti ini, pajak menjadi tulang punggung pembiayaan negara. Penerimaan pajak...

Coretax dan Arah Baru Administrasi Perpajakan Indonesia

Coretax dan Arah Baru Administrasi Perpajakan Indonesia

  Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai instansi pemerintah melakukan transformasi digital, termasuk dalam bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan Core Tax Administration System atau Coretax sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Coretax dirancang untuk memodernisasi administrasi perpajakan Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan berbagai proses bisnis perpajakan dalam satu platform, mulai dari pendaftaran...

IKPI Bandung Semarakkan Jalan Sehat Nasional

IKPI Bandung Semarakkan Jalan Sehat Nasional

BANDUNG, BeritaPajak.com — Suasana Minggu pagi di kawasan Podomoro Park Buah Batu Bandung terasa berbeda. Ratusan peserta berbaju olahraga biru muda berkumpul untuk mengikuti Jalan Sehat Serentak IKPI 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-61 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kegiatan yang digelar pada Minggu, 2 Agustus 2026, ini menjadi bagian dari agenda nasional IKPI. Secara nasional,...

Digitalisasi Pajak dan Tantangan Pengkreditan PPN Masukan

Digitalisasi Pajak dan Tantangan Pengkreditan PPN Masukan

Digitalisasi administrasi perpajakan bukan lagi sekadar pilihan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam aktivitas ekonomi, termasuk cara wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Transaksi ekonomi saat ini semakin cepat, kompleks, dan berbasis data. Kondisi tersebut menuntut pemerintah menghadirkan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, transparan, dan mampu mengikuti perubahan zaman. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)...

PP 20 Tahun 2026: Membatasi atau Melindungi UMKM?

PP 20 Tahun 2026: Membatasi atau Melindungi UMKM?

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan tidak memberatkan pelaku usaha. Tanggung jawab tersebut menjadi penting, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Kelompok usaha ini memiliki peran besar...

Tax Center Unpad Perpanjang Kerja Sama dengan DJP

Tax Center Unpad Perpanjang Kerja Sama dengan DJP

BANDUNG, BeritaPajak.com — Tax Center Universitas Padjadjaran kembali memperkuat kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penguatan tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen perpanjangan nota kesepahaman bernomor NK-3/WPJ.09/2026 pada Senin, 27 Juli 2026. Dokumen tersebut diserahkan oleh perwakilan Kanwil DJP Jawa Barat I, yaitu Devrizal selaku Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Barat I,...

Tax Center Unpad Perkuat Ekosistem Pajak

Tax Center Unpad Perkuat Ekosistem Pajak

BANDUNG, BeritaPajak.com — Tax Center Universitas Padjadjaran tidak hanya menegaskan posisinya sebagai pionir. Melalui desain kelembagaan baru, Tax Center Unpad juga diarahkan menjadi ekosistem pengetahuan pajak yang menghubungkan pembelajaran, riset, publikasi, profesionalisme, komunitas, dan pengabdian. Arah transformasi tersebut mengemuka dalam kunjungan monitoring dan evaluasi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak di Kampus...

Taxistant Unpad Dorong Praktika Pajak Lebih Aplikatif

Taxistant Unpad Dorong Praktika Pajak Lebih Aplikatif

BANDUNG, BeritaPajak.com — Pembelajaran perpajakan di kampus tidak cukup berhenti pada teori. Mahasiswa juga perlu berlatih membaca kasus, menghitung kewajiban pajak, memahami dokumen, serta mengenal praktik administrasi perpajakan yang digunakan di dunia kerja. Semangat tersebut menjadi fokus diskusi Taxation Teaching Assistant (Taxistant) bersama sejumlah dosen FEB Universitas Padjadjaran yang juga berpengalaman sebagai praktisi. Kegiatan berlangsung di...

Rumpun Pajak FEB Unpad Bahas Kesinambungan RPS

Rumpun Pajak FEB Unpad Bahas Kesinambungan RPS

BANDUNG, BeritaPajak.com — Pembelajaran perpajakan di perguruan tinggi perlu dirancang secara berjenjang. Materi pada tingkat S1, Pendidikan Profesi Akuntan, dan S2 perlu saling terhubung agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan dan menganalisis persoalan perpajakan secara lebih matang. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam rapat dosen Rumpun Ilmu Perpajakan FEB Universitas Padjadjaran....

Ketika Laba Mengalir ke Negara Bertarif Pajak Rendah

Ketika Laba Mengalir ke Negara Bertarif Pajak Rendah

Perusahaan multinasional selalu mencari cara untuk memperoleh keuntungan maksimal. Dalam logika bisnis global, efisiensi biaya menjadi salah satu tujuan utama. Namun, persoalan muncul ketika efisiensi tersebut dilakukan dengan memindahkan laba ke negara bertarif pajak rendah tanpa aktivitas ekonomi yang nyata. Dalam perpajakan internasional, praktik ini sering dikaitkan dengan base erosion and profit shifting atau BEPS. Ibarat...

P3B: Menakar Hak Pajak dalam Transaksi Lintas Negara

P3B: Menakar Hak Pajak dalam Transaksi Lintas Negara

Bagi sebagian orang, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B masih terdengar asing. Istilah ini jarang muncul dalam percakapan sehari-hari. Namun, bagi perusahaan multinasional, investor asing, konsultan pajak, dan pelaku transaksi lintas negara, P3B merupakan istilah yang sangat penting. Setiap kali terjadi transaksi internasional antara wajib pajak di satu negara dengan pihak di negara lain, selalu...

Pemeriksaan Pajak Makin Terukur lewat PMK 15/2025

Pemeriksaan Pajak Makin Terukur lewat PMK 15/2025

JATINANGOR, BeritaPajak.com — Sistem perpajakan Indonesia bertumpu pada prinsip self-assessment. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Namun, kepercayaan tersebut memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Di sinilah pemeriksaan pajak menjadi instrumen penting untuk menguji kepatuhan, memastikan keadilan, serta mengamankan penerimaan negara. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk...

Fasilitas Kepabeanan Dorong Efisiensi Industri Nasional

Fasilitas Kepabeanan Dorong Efisiensi Industri Nasional

JATINANGOR, BeritaPajak.com — Fasilitas kepabeanan tidak hanya berfungsi sebagai keringanan pungutan. Kebijakan ini juga menjadi instrumen penting untuk mendukung perdagangan internasional, memperkuat industri nasional, dan menciptakan sistem logistik yang lebih efisien. Topik tersebut dibahas dalam kegiatan pemaparan mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Padjadjaran, Sabtu, 6 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan melalui Zoom Meeting ini...

Korupsi Pajak dan Retaknya Kepercayaan Publik

Korupsi Pajak dan Retaknya Kepercayaan Publik

Pertengahan Januari 2026, publik kembali dikejutkan oleh penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pejabat dan pegawai pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Madya di Jakarta Utara. Direktorat Jenderal Pajak pun tampil di hadapan publik dengan permintaan maaf resmi. Sebagai akademisi yang mengamati dinamika kebijakan fiskal dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat peristiwa ini bukan...



Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.