BREAKING NEWS

TERBARU

PPAP Unpad Awali Pembelajaran dengan Fundamental Akuntansi Pajak

BANDUNG, BeritaPajak.com — Tax Center Universitas Padjadjaran menyelenggarakan pertemuan pertama Program Profesional Akuntansi Perpajakan (PPAP) secara daring melalui Zoom pada Rabu (9/9/2026). Pertemuan tersebut membahas materi “Fundamental Akuntansi Pajak” dengan menghadirkan Prof. Dr. Siti Kurnia Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA., CFA., CIISA sebagai narasumber. Materi berfokus pada pemahaman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan perpajakan...

Mahasiswa Unpad Kaji Keadilan PPh Final UMKM

Mahasiswa Unpad Kaji Keadilan PPh Final UMKM

JATINANGOR, BeritaPajak.com — Mahasiswa Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Universitas Padjadjaran mengkaji kebijakan PPh Final UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 dari perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kelompok mahasiswa tersebut terdiri atas Jessica Tamba, Aisha Izzaty, Rr. Alya, Muhammad Zaqy, dan Rezza Erlambang. Mereka menyusun kajian dalam mata kuliah Praktika Komprehensif Ilmu Hukum...

FEB Unpad Integrasikan AI untuk Riset Akuntansi

FEB Unpad Integrasikan AI untuk Riset Akuntansi

BANDUNG, BeritaPajak.com — Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad) menyelenggarakan “Workshop Integrasi Tools AI untuk Riset Akuntansi” pada Kamis (8/10/2026). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas penelitian dan mutu publikasi ilmiah di lingkungan FEB Unpad. Sebanyak 25 dosen mengikuti kegiatan yang berlangsung di Gedung Pertamina Lantai 2 pada pukul 10.00–12.00 WIB. Panitia...

KOMISI Unpad Kupas Tax Residence dalam Pajak Internasional

KOMISI Unpad Kupas Tax Residence dalam Pajak Internasional

JATINANGOR, BeritaPajak.com — Penentuan domisili pajak atau tax residence memegang peranan mendasar dalam hukum perpajakan internasional. Status tersebut menjadi titik awal untuk menentukan yurisdiksi yang berhak mengenakan pajak atas transaksi lintas negara atau cross-border transaction. Kelas Online Akademisi (KOMISI) membahas topik tersebut dalam sesi bertajuk “Konsep Residence dalam Perpajakan Internasional” pada Jumat (4/9/2026). Tax Center...

PPKH Unpad Perkuat Pemahaman Hukum Pajak Formal

PPKH Unpad Perkuat Pemahaman Hukum Pajak Formal

BANDUNG, BeritaPajak.com — Pemahaman perpajakan kini tidak hanya berkaitan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Wajib Pajak juga perlu memahami sistem hukum yang melandasi pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Tax Center Universitas Padjadjaran (Unpad) mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui Program Profesional Kuasa Hukum Pajak (PPKH). Program ini membekali...

KOMISI Bahas Fundamental Perencanaan Pajak Era Coretax

BANDUNG, BeritaPajak.com — Universitas Sangga Buana YPKP, PERTAPSI, dan Tax Center Universitas Padjadjaran menyelenggarakan Webinar KOMISI (Kelas Online Akademisi) Episode 1 pada Jumat (9/10/2026). Webinar bertema “Perencanaan Pajak: Fundamental Manajemen Pajak Era Coretax” tersebut berlangsung secara daring melalui kanal YouTube PERTAPSI Korwil Jabar I. Dalam kegiatan tersebut, Agus Puji Priyono hadir sebagai mentor. Sementara itu,...

Strategi Optimal Memanfaatkan Fasilitas Perpajakan

Strategi Optimal Memanfaatkan Fasilitas Perpajakan

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Namun, perpajakan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban membayar pajak kepada negara. Pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung investasi, pengembangan usaha, penelitian, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Perusahaan perlu memahami fasilitas tersebut agar dapat mengelola kewajiban perpajakan secara optimal. Pemanfaatan fasilitas perpajakan bukan...

Menakar Keadilan Pajak Digital

Menakar Keadilan Pajak Digital

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital mendorong pemerintah Indonesia memperkuat pengawasan perpajakan. Peningkatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) juga menuntut kebijakan pajak yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah merespons perkembangan tersebut melalui sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 dan PMK Nomor 37 Tahun 2025. PMK 81/2024 mengatur pelaksanaan Sistem Inti Administrasi...

Pajak Minimum Global: Ketika Daya Saing Investasi Tak Lagi Sekadar Soal Tarif Pajak

Pajak Minimum Global: Ketika Daya Saing Investasi Tak Lagi Sekadar Soal Tarif Pajak

Selama bertahun-tahun, banyak negara menurunkan tarif pajak korporasi atau memberikan berbagai insentif perpajakan untuk menarik investasi asing. Persaingan tersebut dikenal sebagai race to the bottom. Di satu sisi, penurunan tarif pajak dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan daya tarik investasi. Namun, di sisi lain, perbedaan tarif dan aturan antarnegara dapat menciptakan peluang bagi perusahaan multinasional untuk...

Pajak Minimum Global dan Masa Depan Daya Saing Investasi Indonesia

Pajak Minimum Global dan Masa Depan Daya Saing Investasi Indonesia

Perusahaan multinasional dengan kegiatan usaha di berbagai negara dapat menghadapi perbedaan tarif dan ketentuan pajak antar-yurisdiksi. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi lokasi pengakuan penghasilan, beban pajak, serta keputusan investasi perusahaan. Kondisi tersebut kemudian mendorong negara-negara untuk mencari pendekatan bersama agar persaingan perpajakan tidak semata-mata bergantung pada pemberian tarif pajak yang semakin rendah. Salah satu responsnya adalah...

PT atau CV: Memahami Perbedaan Pajak, Penarikan Dana, dan Tanggung Jawab Pemilik

PT atau CV: Memahami Perbedaan Pajak, Penarikan Dana, dan Tanggung Jawab Pemilik

Ketika seseorang memulai bisnis, salah satu keputusan penting yang perlu ditentukan sejak awal adalah memilih bentuk badan usaha. Di Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) merupakan dua bentuk usaha yang banyak digunakan. Keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda, bukan hanya dari sisi struktur dan tanggung jawab hukum, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan serta perlakuan...

PMK 37/2025: Simplifikasi Administrasi Pajak atau Pergeseran Beban ke Marketplace?

PMK 37/2025: Simplifikasi Administrasi Pajak atau Pergeseran Beban ke Marketplace?

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat. Marketplace tidak lagi sekadar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dari infrastruktur perdagangan. Perubahan tersebut mendorong pemerintah menyesuaikan administrasi perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025), yang mengatur penunjukan pihak lain, termasuk penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik...

Profit Shifting di Era Pajak Minimum Global: Menutup Celah Penggerusan Basis Pajak

Profit Shifting di Era Pajak Minimum Global: Menutup Celah Penggerusan Basis Pajak

Banyak perusahaan multinasional memiliki skala usaha dan omzet yang besar, tetapi beban pajak yang dibayarkan di suatu negara dapat terlihat relatif kecil dibandingkan aktivitas ekonominya. Kondisi tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah pengaturan transaksi dan struktur usaha lintas negara yang berdampak pada lokasi pengakuan laba. Salah satu isu yang kemudian mendapat perhatian...

Withholding Tax Bukan Sekadar Administrasi: Mengelola Risiko di Balik Setiap Transaksi

Withholding Tax Bukan Sekadar Administrasi: Mengelola Risiko di Balik Setiap Transaksi

Dalam transaksi bisnis, perhatian perusahaan umumnya tertuju pada nilai transaksi, biaya, arus kas, dan keuntungan. Padahal, setiap transaksi juga dapat membawa konsekuensi perpajakan. Ketika perusahaan melakukan pembayaran atas penghasilan tertentu, perusahaan dapat memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain. Mekanisme tersebut dikenal sebagai withholding tax. Dalam sistem withholding tax, pihak...

SP2DK atas Layanan Google: Ketika Sistem Otomatis Berbenturan dengan Aturan Potput

SP2DK atas Layanan Google: Ketika Sistem Otomatis Berbenturan dengan Aturan Potput

Transformasi digital telah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis. Penggunaan layanan iklan digital seperti Google Ads maupun infrastruktur komputasi awan (cloud computing) seperti Google Cloud kini menjadi bagian penting dalam mendukung operasional berbagai perusahaan di Indonesia. Namun, di balik kemudahan teknologi tersebut, terdapat aspek perpajakan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu isu yang sering muncul...

Kenapa Rokok Pak Budi Kena Pajak Dua Kali?

Kenapa Rokok Pak Budi Kena Pajak Dua Kali?

Sore itu, Pak Budi mampir ke swalayan dekat rumah untuk membeli sebungkus rokok langganannya. Namun, ketika melihat nominal yang harus dibayar di kasir, dahinya berkerut. Harga rokok kembali mengalami kenaikan. Sambil melangkah keluar dengan membawa struk belanja, satu pertanyaan muncul dalam pikirannya: mengapa harga rokok terus meningkat? Kebingungan Pak Budi bukanlah persoalan yang dialami dirinya...

​MBG dan Polemik Pajak: Ketika Regulasi Sektoral Berhadapan dengan UU PPh

​MBG dan Polemik Pajak: Ketika Regulasi Sektoral Berhadapan dengan UU PPh

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang lebih sehat dan produktif. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan Keputusan...

Restitusi Pajak di Tengah Kebutuhan Likuiditas: Mengapa Lebih Bayar Tidak Langsung Cair

Restitusi Pajak di Tengah Kebutuhan Likuiditas: Mengapa Lebih Bayar Tidak Langsung Cair

Bagi dunia usaha, arus kas (cash flow) merupakan urat nadi keberlangsungan bisnis. Dana yang tertahan terlalu lama dapat memengaruhi kemampuan perusahaan membayar pemasok, memenuhi kewajiban kepada karyawan, membeli bahan baku, hingga melakukan ekspansi usaha. Dalam kondisi tersebut, restitusi pajak tidak lagi sekadar persoalan administratif. Kelebihan pembayaran pajak dapat menjadi sumber likuiditas penting yang membantu menjaga...

Ketika Negara Sumber Merelakan Haknya

Ketika Negara Sumber Merelakan Haknya

Dalam sistem perpajakan internasional, negara pada dasarnya memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang timbul di wilayahnya. Negara tempat penghasilan berasal dikenal sebagai negara sumber (source country) yang memiliki hak untuk memajaki aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. Namun, situasi tersebut berubah ketika suatu negara membuat kesepakatan perpajakan dengan negara lain melalui Perjanjian...



Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.