Berita Pajak

Sistem perpajakan modern dibangun di atas fondasi kepercayaan. Melalui mekanisme self-assessment system, negara memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, kepercayaan tersebut tidak berarti tanpa pengawasan. Tidak semua Wajib Pajak memiliki tingkat kepatuhan yang sama. Karena itu, negara membutuhkan instrumen hukum untuk memastikan sistem perpajakan berjalan secara adil,...

Pajak merupakan salah satu fondasi utama keberlangsungan negara modern. Di Indonesia, penerimaan pajak menjadi sumber pembiayaan berbagai kebutuhan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penyelenggaraan pemerintahan. Namun, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara memungut pajak, tetapi juga oleh kesediaan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi faktor penting...

Sistem perpajakan sering dipandang publik sebagai mesin rumit yang bekerja untuk mengumpulkan penerimaan negara. Di balik kerumitan tersebut, pajak seharusnya tetap berpijak pada prinsip dasar: adil, pasti, sederhana, dan tidak memberatkan pihak yang sebenarnya belum memiliki kapasitas administrasi memadai. Salah satu isu yang menarik untuk dicermati adalah perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dalam transaksi...

Pajak merupakan salah satu pilar utama keuangan negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, keberlanjutan penerimaan pajak memiliki hubungan erat dengan kemampuan negara menjalankan pembangunan. Ketika kepatuhan Wajib Pajak menurun, persoalan yang muncul bukan hanya berkurangnya penerimaan negara, tetapi juga...

Sejak mempelajari perpajakan di bangku kuliah, mahasiswa akuntansi sering diperkenalkan dengan konsep self-assessment system. Sistem ini menjadi fondasi utama administrasi perpajakan Indonesia, di mana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sekilas, konsep tersebut menggambarkan hubungan yang sangat ideal antara negara dan masyarakat. Negara memberikan kepercayaan, sedangkan Wajib Pajak menjalankan...

Lanskap perpajakan Indonesia merupakan ruang yang terus bergerak mengikuti perkembangan ekonomi, teknologi, dan dinamika bisnis global. Kompleksitas transaksi lintas negara, perkembangan ekonomi digital, serta meningkatnya kebutuhan kepastian hukum membuat peran konsultan pajak menjadi semakin strategis. Konsultan pajak tidak lagi hanya berperan sebagai pihak yang membantu menyusun laporan perpajakan atau memenuhi kewajiban administratif wajib pajak. Dalam...

BANDUNG, BeritaPajak.com — Penanganan sengketa pajak tidak cukup mengandalkan penguasaan peraturan. Seorang profesional juga membutuhkan kemampuan menganalisis kasus, menyusun argumentasi hukum, dan menyampaikan posisi secara sistematis. Kebutuhan tersebut melandasi penyelenggaraan Program Profesional Kuasa Hukum Pajak (PPKH) Angkatan 1 oleh UNPAD Tax Academy–Tax Center Universitas Padjadjaran. Program resmi dibuka pada Senin (31/8/2026) dengan melibatkan 30 peserta...

Pajak memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan publik, mulai dari pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, subsidi, hingga program kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi tantangan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan...

Penghindaran pajak semakin menjadi perhatian seiring meningkatnya aktivitas bisnis lintas negara. Perbedaan tarif dan ketentuan perpajakan antarnegara memberikan ruang bagi perusahaan multinasional untuk menyusun struktur transaksi yang dapat menekan beban pajak. Dalam batas tertentu, perencanaan pajak merupakan bagian yang wajar dalam kegiatan usaha. Namun, ketika suatu struktur transaksi sengaja dirancang untuk memperoleh manfaat pajak dengan...

“Barang siapa mendalilkan, maka ia wajib membuktikan.” Begitulah bunyi salah satu asas klasik dalam hukum pembuktian yang dikenal dengan istilah actori incumbit probatio. Kalimatnya singkat, tetapi memiliki jangkauan yang luas. Hampir setiap sengketa hukum, baik perdata, tata usaha negara, maupun perpajakan, pada akhirnya berujung pada satu pertanyaan sederhana: siapa yang harus membuktikan? Asas tersebut kemudian...

Setiap tahun, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang sama: kebutuhan belanja negara terus meningkat, sementara penerimaan pajak harus dioptimalkan. Pada saat yang sama, perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dapat memanfaatkan perbedaan sistem dan tarif pajak antarnegara untuk mengatur lokasi laba. Persoalan tersebut tidak hanya dihadapi Indonesia. Selama puluhan tahun, perbedaan tarif pajak telah menciptakan ruang...

Setiap tahun, dunia perpajakan tidak luput dari sengketa antara Wajib Pajak dan otoritas pajak yang akhirnya berujung di ruang sidang. Sengketa tersebut tidak selalu lahir dari niat buruk atau keinginan salah satu pihak untuk mencari masalah. Sering kali, persoalan muncul karena terdapat jarak pandang antara apa yang diyakini fiskus dan apa yang diyakini Wajib Pajak....

Pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sejak 5 Januari 2025 menjadi salah satu perubahan penting dalam tata kelola keuangan daerah. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas...

Lanskap pertanahan di Indonesia memiliki karakteristik yang kompleks, terutama karena terdapat berbagai jenis hak atas tanah dengan karakter hukum yang berbeda. Salah satu jenis hak yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi adalah Hak Pengelolaan (HPL). Berbeda dengan Hak Milik yang memberikan kewenangan kepemilikan penuh, HPL bukan merupakan hak kepemilikan atas tanah. HPL merupakan hak...

BANDUNG, BeritaPajak.com — Pelaku usaha perjalanan umrah dan haji khusus perlu memperkuat tata kelola keuangan di tengah perkembangan regulasi dan pengawasan perpajakan. Pengelolaan dana jemaah, pengakuan pendapatan, dan transaksi lintas negara menjadi beberapa area yang membutuhkan perhatian. Topik tersebut mengemuka dalam FKS PATUH Jabar Business Gathering & Regulatory Insight 2026 di Holiday Inn Bandung Pasteur,...

Globalisasi ekonomi telah memberikan ruang yang semakin luas bagi perusahaan multinasional untuk menjalankan kegiatan bisnis lintas negara. Namun, keterbukaan tersebut juga menghadirkan tantangan baru dalam sistem perpajakan internasional, khususnya terkait praktik pengalihan laba profit shifting ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan antarnegara melalui berbagai strategi, seperti pengaturan transaksi afiliasi,...

Bagi banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kepastian mengenai perlakuan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menyusun strategi bisnis jangka panjang. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 memberikan sejumlah penyesuaian terhadap ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto...

Pajak sering kali dipandang hanya sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi masyarakat. Namun, dalam sistem bernegara, pajak memiliki peran yang jauh lebih besar karena menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai fasilitas publik, sebagian besar pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak. Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan pajak...

Dalam beberapa tahun terakhir, isu penghindaran pajak lintas negara semakin menjadi perhatian dunia internasional. Bagi masyarakat umum, istilah tersebut mungkin terdengar asing. Namun, bagi perusahaan multinasional yang menjalankan aktivitas bisnis di berbagai negara, strategi pengelolaan pajak lintas yurisdiksi merupakan bagian penting dalam menentukan struktur bisnis mereka. Salah satu mekanisme yang sering menjadi sorotan adalah transfer...

Jakarta bergerak di atas jutaan kendaraan. Sepeda motor mengantar pekerja menembus kemacetan, mobil menunjang aktivitas keluarga dan usaha, sementara kendaraan niaga menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Di balik fungsi tersebut, setiap kendaraan membawa konsekuensi berupa kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengendalian lalu lintas, pengelolaan lingkungan, hingga pelayanan administrasi kendaraan. Dalam konteks tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor...