BREAKING NEWS

TERBARU

Mengapa SPT Tahunan Bisa Kurang Bayar atau Lebih Bayar?

Mengapa SPT Tahunan Bisa Kurang Bayar atau Lebih Bayar?

Saat musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sebagian wajib pajak merasa bingung ketika sistem menunjukkan status kurang bayar atau lebih bayar. Mereka merasa perusahaan telah memotong pajak dari gaji setiap bulan. Karena itu, mereka menganggap seluruh kewajiban perpajakannya telah selesai. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan...

Coretax dan Masa Depan Kepatuhan Pajak Digital

Coretax dan Masa Depan Kepatuhan Pajak Digital

Pajak selama ini menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara. Kementerian Keuangan menyebut bahwa sektor perpajakan menyumbang lebih dari 80% penerimaan negara Indonesia. Besarnya kontribusi tersebut menuntut pemerintah untuk terus memperbarui sistem administrasi perpajakan. Pembaruan itu penting agar pemerintah dapat mengelola penerimaan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel (Kementerian Keuangan Republik Indonesia,...

NIK-NPWP: Peluru Pajak atau Bumerang Data?

NIK-NPWP: Peluru Pajak atau Bumerang Data?

Layaknya karet gelang, penerimaan pajak seharusnya ikut melar ketika Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum selalu diikuti kenaikan penerimaan pajak yang sebanding. Salah satu penyebabnya ialah keterbatasan basis data dan besarnya sektor ekonomi bayangan. Dalam situasi tersebut, pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi langkah strategis....

Influencer Naik Kelas, Pajaknya Ikut Berubah?

Influencer Naik Kelas, Pajaknya Ikut Berubah?

Setiap kali membuka ponsel dan menelusuri Instagram atau TikTok, kita hampir selalu menemukan seseorang yang merekomendasikan produk. Ada yang mengulas restoran, membagikan kiat gaya hidup, atau mempromosikan aplikasi digital. Di balik unggahan tersebut, berlangsung aktivitas ekonomi dengan nilai yang tidak kecil. Kreator dapat menerima honorarium, komisi penjualan, produk gratis, atau pembayaran berdasarkan jumlah tayangan. Selama...

Memajaki Akal Imitasi (AI) sebagai Pilar Ketahanan Fiskal Indonesia.

Memajaki Akal Imitasi (AI) sebagai Pilar Ketahanan Fiskal Indonesia.

Dalam satu dekade terakhir, penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) berkembang dengan sangat cepat. Merola (2022) menemukan penggunaan AI dalam penerjemahan teks, penelaahan kontrak secara otomatis, dan prediksi pasar saham melalui algorithmic trading. Berbagai produk tersebut menunjukkan bahwa efisiensi menjadi nilai utama AI. Teknologi AI dapat mempercepat pekerjaan, mengurangi kesalahan, dan menekan biaya operasional...

Feabilitas Pajak Karbon di Indonesia

Feabilitas Pajak Karbon di Indonesia

Rangkaian bencana iklim yang melanda kawasan Asia kembali menegaskan pentingnya tindakan nyata. Komitmen menjaga iklim tidak lagi cukup melalui janji dan narasi besar. Tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi kebijakan yang konkret, konsisten, dan terukur. Pemerintah juga harus berani menanggung konsekuensi ekonomi jangka pendek demi keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks ini, pengalaman Singapura menarik untuk dicermati....

Pajak UMKM Naik? Salah Baca Beleid

Pajak UMKM Naik? Salah Baca Beleid

Sebuah narasi menggelisahkan menyebar di media sosial sejak akhir April 2026. Pemerintah dituding menaikkan pajak UMKM dari 0,5% menjadi 22% melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Berbagai unggahan bernada panik kemudian bermunculan. Pedagang warung, pengusaha kecil, hingga pengamat dadakan ikut menyuarakan protes. Sejumlah tagar yang mengecam kebijakan tersebut juga sempat ramai diperbincangkan. Narasi...

Investasi Bertumbuh, Jangan Lupakan Pajaknya

Investasi Bertumbuh, Jangan Lupakan Pajaknya

Dalam beberapa tahun terakhir, tren investasi semakin berkembang di tengah masyarakat, terutama generasi muda. Semakin banyak orang mulai menyadari pentingnya mengelola keuangan untuk mencapai tujuan masa depan. Masyarakat memiliki beragam tujuan keuangan. Sebagian ingin membeli rumah, menyiapkan dana pendidikan anak, atau membangun dana pensiun. Tujuan tersebut mendorong masyarakat untuk tidak hanya menabung, tetapi juga berinvestasi....

Gercep Pajak Desa, Universitas Siliwangi Kenalkan “Pentungan Pajak” di Pangandaran

Gercep Pajak Desa, Universitas Siliwangi Kenalkan “Pentungan Pajak” di Pangandaran

PANGANDARAN, BeritaPajak.com – Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi, melaksanakan edukasi perpajakan melalui program Gerakan Cerdas Persiapan Pajak Desa atau GERCEP PAJAK DESA. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Kamis (25/6/2026), tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus kesiapan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebanyak 30...

Paradoks Terbesar Ekonomi Digital Indonesia

Paradoks Terbesar Ekonomi Digital Indonesia

Setiap kali masyarakat berlangganan Netflix atau Google Drive, memasang iklan di Instagram, atau menggunakan layanan komputasi awan, sebagian pembayaran mengalir ke perusahaan luar negeri. Indonesia memang dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE). Namun, negara belum selalu memperoleh hak untuk memajaki penghasilan platform asing tersebut. Masalah ini tidak serta-merta menunjukkan pelanggaran...

Family Office: Antara Pengelolaan Kekayaan dan Keadilan Pajak

Family Office: Antara Pengelolaan Kekayaan dan Keadilan Pajak

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah family office semakin sering muncul dalam diskursus keuangan, investasi, dan perpajakan Indonesia. Publik kerap mengaitkannya dengan keluarga superkaya dan pusat keuangan global. Singapura, Dubai, Swiss, dan Hong Kong menjadi contoh yurisdiksi yang sering muncul dalam pembahasan tersebut. Namun, di balik citra eksklusif itu, family office memiliki fungsi yang lebih luas....

Ketika Omzet Tak Lagi Cerminkan Untung

Ketika Omzet Tak Lagi Cerminkan Untung

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 hadir dengan sejumlah terobosan penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, peraturan tersebut masih mempertahankan batas omzet Rp4,8 miliar. Pemerintah telah menggunakan angka itu sejak 2013. Batas yang tidak berubah tersebut berpotensi menjadi kendala bagi banyak pelaku usaha kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghadapi...

PPh Final UMKM: Strategi Ketahanan Fiskal Berbasis Keadilan

PPh Final UMKM: Strategi Ketahanan Fiskal Berbasis Keadilan

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 pada 22 April 2026. Peraturan ini mengatur penyesuaian Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PP tersebut memuat sejumlah ketentuan penting yang perlu dipahami secara mendalam. Secara umum, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menata sistem perpajakan secara lebih jelas, terarah, dan...

Kebijakan DJP Perluas Pajak Perkuat Ketahanan Fiskal Nasional

Kebijakan DJP Perluas Pajak Perkuat Ketahanan Fiskal Nasional

Berbagai riset lembaga internasional seperti IMF dan World Bank menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir perekonomian global menghadapi ketidakpastian fiskal, volatilitas ekonomi, dan disrupsi digital yang dipicu oleh gejolak geopolitik, fluktuasi ekonomi, serta reformasi pajak digital. Temuan tersebut menegaskan bahwa kondisi global saat ini berada dalam situasi yang tidak stabil. IMF Working Paper dalam "The...

Dampak Coretax terhadap Profesi Konsultan Pajak: Ancaman atau Peluang?

Dampak Coretax terhadap Profesi Konsultan Pajak: Ancaman atau Peluang?

Perkembangan teknologi digital selalu membawa konsekuensi terhadap perubahan pola kerja dan kebutuhan sumber daya manusia. Hampir setiap revolusi teknologi memunculkan kekhawatiran bahwa otomatisasi akan menggantikan peran manusia dalam berbagai profesi. Fenomena ini juga terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia sejak diperkenalkannya Core Tax Administration System (Coretax) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai sistem administrasi perpajakan yang...

Menutup Celah Penghindaran dan Menjaga Keadilan Fiskal bagi UMKM

Menutup Celah Penghindaran dan Menjaga Keadilan Fiskal bagi UMKM

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 menandai langkah penting pemerintah dalam menyempurnakan rezim Pajak Penghasilan Final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Regulasi ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan upaya strategis untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah penghindaran pajak, serta mendukung aksesi Indonesia ke OECD melalui...

Cukai sebagai Instrumen Pengendalian: Tarif, Pelunasan, dan Fasilitas

BANDUNG, BeritaPajak.com - Kelompok 7 mempresentasikan materi bertema “UU Cukai” dalam mata kuliah Bea Cukai dan Pajak Daerah pada Rabu, 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut membahas ketentuan cukai dari berbagai aspek, mulai dari karakteristik barang kena cukai, tarif, mekanisme pelunasan, fasilitas penundaan pembayaran, hingga penerapan sanksi administratif. Presentasi dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan disiarkan...

Bedah Kasus & Tren Restitusi Pajak Terkini

BANDUNG, BeritaPajak.com – Kegiatan pembelajaran Program Magister Akuntansi (S2 MAKSI) Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung yang bekerja sama dengan PERTAPSI Jawa Barat I dan Tax Center Universitas Padjadjaran kembali menghadirkan forum akademik melalui program KOMISI atau Kelas Online Akademisi, Sabtu, 20 Juni 2026. Dalam pertemuan mata kuliah Teori dan Implementasi Perpajakan tersebut, mahasiswa mendalami...

Status Pajak Ekspatriat Jadi Kunci Penerapan PPh Pasal 26

Status Pajak Ekspatriat Jadi Kunci Penerapan PPh Pasal 26

BANDUNG, BeritaPajak.com – Penentuan status perpajakan tenaga kerja asing menjadi salah satu persoalan penting di tengah meningkatnya mobilitas ekspatriat dan investasi global di Indonesia. Ketepatan menentukan status pajak akan memengaruhi mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), termasuk penerapan PPh Pasal 26. Pembahasan tersebut disampaikan dalam perkuliahan Program Magister Akuntansi (S2 MAKSI) Universitas Sangga Buana pada Seri...

Dari Asap Jadi Uang: Ruang Fiskal Baru yang Tak Boleh Dibiarkan Kosong

Dari Asap Jadi Uang: Ruang Fiskal Baru yang Tak Boleh Dibiarkan Kosong

Ketahanan fiskal sebuah negara tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan sistem perpajakannya dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Di tengah dinamika ekonomi global yang bergerak cepat, Indonesia menghadapi kebutuhan belanja negara yang terus meningkat, sementara ruang untuk memperluas basis pajak konvensional semakin terbatas. Dalam situasi ini, pajak karbon perlu ditempatkan...



Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.