TERBARU

Menghadapi Penghindaran Pajak di Era Globalisasi: Strategi BEPS dan Reformasi Pajak Internasional Indonesia

Menghadapi Penghindaran Pajak di Era Globalisasi: Strategi BEPS dan Reformasi Pajak Internasional Indonesia

Globalisasi ekonomi telah mengubah cara dunia menjalankan aktivitas bisnis. Arus barang, jasa, modal, dan informasi dapat bergerak dengan cepat melintasi batas negara. Kondisi tersebut memberikan manfaat besar berupa peningkatan investasi, perdagangan internasional, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, keterbukaan ekonomi global juga menghadirkan tantangan baru bagi sistem perpajakan. Perusahaan multinasional kini memiliki kemampuan untuk mengatur struktur bisnis...

Pajak Minimum Global: Strategi Baru Mengakhiri Perang Tarif Pajak Antarnegara

Pajak Minimum Global: Strategi Baru Mengakhiri Perang Tarif Pajak Antarnegara

Kemudahan perusahaan dalam menjalankan bisnis lintas negara telah menjadi salah satu ciri utama globalisasi ekonomi. Arus modal, teknologi, dan aktivitas bisnis kini dapat bergerak dengan cepat melewati batas geografis suatu negara. Di satu sisi, kondisi tersebut memberikan manfaat besar berupa peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menciptakan peluang bagi perusahaan...

Di Balik Transaksi Lintas Batas: Mengapa Pajak Internasional Tak Bisa Diabaikan

Di Balik Transaksi Lintas Batas: Mengapa Pajak Internasional Tak Bisa Diabaikan

Belakangan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan adanya sejumlah hasil pemeriksaan terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dan diduga melakukan pengalihan keuntungan profit shifting ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Pola tersebut bukan fenomena baru. Dalam beberapa kasus, strategi yang digunakan menyebabkan potensi hilangnya penerimaan pajak negara sumber dalam jumlah yang signifikan. Bayangkan sebuah...

Coretax: Reformasi Setengah Matang? Menakar PMK 81/2024 di Tahun Kedua

Coretax: Reformasi Setengah Matang? Menakar PMK 81/2024 di Tahun Kedua

Pada malam pergantian tahun 2024 menuju 2025, ketika sebagian besar masyarakat Indonesia menyambut tahun baru, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) justru memasuki fase penting dalam salah satu proyek transformasi terbesar administrasi perpajakan nasional. Tepat pada 1 Januari 2025, sistem Coretax resmi digunakan sebagai pengganti sejumlah aplikasi perpajakan sebelumnya, seperti e-Faktur Web, e-Faktur Desktop, DJP Online, dan...

Ketika Negara Melepaskan Hak Pajak: Memahami Relinquished Taxing Rights dalam P3B

Ketika Negara Melepaskan Hak Pajak: Memahami Relinquished Taxing Rights dalam P3B

Globalisasi ekonomi telah membuat aktivitas bisnis lintas negara semakin berkembang. Perusahaan kini dapat melakukan investasi, perdagangan, dan transaksi jasa tanpa terbatas oleh batas geografis suatu negara. Di satu sisi, kondisi ini memberikan manfaat besar melalui peningkatan investasi internasional dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, aktivitas lintas negara juga menimbulkan tantangan dalam sistem perpajakan, khususnya...

Opsen PKB dan BBNKB Purwakarta: Reformasi Pajak Daerah untuk Memperkuat Kemandirian Fiskal

Opsen PKB dan BBNKB Purwakarta: Reformasi Pajak Daerah untuk Memperkuat Kemandirian Fiskal

Pembangunan daerah membutuhkan sumber pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu instrumen utama yang mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD, semakin besar pula ruang pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, serta menjalankan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam...

Limited Taxing Rights dalam P3B: Menyeimbangkan Hak Negara dan Kepastian Investasi Global

Limited Taxing Rights dalam P3B: Menyeimbangkan Hak Negara dan Kepastian Investasi Global

Sebuah perusahaan asal Belanda yang melakukan investasi di Indonesia berpotensi menerima dividen dari anak perusahaan yang berada di Indonesia. Tanpa adanya pengaturan perpajakan internasional yang jelas, penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak dua kali, yaitu di Indonesia sebagai negara sumber penghasilan source state dan di Belanda sebagai negara domisili investor residence state. Kondisi tersebut dapat menciptakan...

PPN PMSE: Menjaga Keadilan Pajak di Tengah Ledakan Ekonomi Digital

PPN PMSE: Menjaga Keadilan Pajak di Tengah Ledakan Ekonomi Digital

Coba perhatikan kembali berapa banyak layanan digital luar negeri yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari layanan streaming musik, aplikasi produktivitas, penyimpanan berbasis cloud, gim daring, kursus digital, hingga layanan kecerdasan buatan. Sebagian besar layanan tersebut disediakan oleh perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia. Namun, konsumennya berada di Indonesia, pembayaran dilakukan dari Indonesia, dan manfaat...

Optimalisasi Pajak Daerah Kota Palembang: Antara Potensi PAD dan Tantangan Kepatuhan Wajib Pajak

Optimalisasi Pajak Daerah Kota Palembang: Antara Potensi PAD dan Tantangan Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui penerimaan pajak daerah, pemerintah dapat membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, penerangan jalan umum, pengelolaan lingkungan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan ruang publik. Semakin optimal penerimaan pajak daerah, semakin besar pula kapasitas pemerintah...

Kepatuhan Pajak Dalam Ketidakpastian Global di Negara Indonesia

Kepatuhan Pajak Dalam Ketidakpastian Global di Negara Indonesia

Tahun 2026 merupakan kondisi yang penuh akan tantangan perekonomian negara, salah satunya negara Indonesia. Indonesia telah dibayangi oleh ketidakpastian penerimaan pajak akibat adanya ketegangan konflik perdagangan, geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional sejak awal tahun tersebut. Sebagian besar beberapa negara mengalami gangguan rantai pasok internasional, sehingga membuat menhadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Lembaga internasional...

GAPHURA Bahas Pajak Travel Haji dan Umrah

GAPHURA Bahas Pajak Travel Haji dan Umrah

BEKASI, BeritaPajak.com — Industri perjalanan haji dan umrah membutuhkan tata kelola keuangan yang semakin tertib. Karakter usaha yang melibatkan dana jemaah, biaya domestik, biaya luar negeri, serta berbagai kewajiban pelaporan membuat pelaku travel perlu memahami akuntansi dan perpajakan secara lebih cermat. Isu tersebut menjadi pokok pembahasan dalam agenda “Pelatihan Pajak dan RUPS” yang digelar Gabungan...

SAR Consulting Group Gelar Upacara HUT RI ke-81

SAR Consulting Group Gelar Upacara HUT RI ke-81

BANDUNG, BeritaPajak.com — SAR Consulting Group bersama seluruh entitas anggota grup kembali menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81. Upacara berlangsung di halaman kantor pusat, Jalan Cipunagara No. 25, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Senin, 17 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 hingga 09.00 WIB ini berlangsung khidmat. Sekitar 80...

Tax treaty sebagai Jembatan Investasi Asing ke Indonesia

Tax treaty sebagai Jembatan Investasi Asing ke Indonesia

Globalisasi telah mengubah cara negara saling terhubung. Arus informasi, komunikasi, perdagangan, dan investasi kini bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dua dekade lalu. Bagi Indonesia, perubahan ini membawa peluang besar. Sebagai negara berkembang dengan pasar domestik yang luas, sumber daya manusia yang besar, dan potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat, Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi asing...

Mengapa Wajib Pajak Gentar Terhadap Surat Tagihan dan Ketetapan Pajak?

Mengapa Wajib Pajak Gentar Terhadap Surat Tagihan dan Ketetapan Pajak?

Bagi sebagian pelaku usaha dan warga negara, menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sering menimbulkan rasa cemas. Amplop resmi dari kantor pajak kerap dibayangkan sebagai awal dari urusan panjang, rumit, dan berbiaya besar. Ketakutan itu tidak muncul begitu saja. Di balik surat pajak, terdapat konsekuensi administratif, finansial, bahkan hukum. Mulai dari sanksi bunga,...

Pajak Minimum Global dan Ujian Baru Kedaulatan Fiskal Indonesia

Pajak Minimum Global dan Ujian Baru Kedaulatan Fiskal Indonesia

Lanskap perpajakan internasional sedang mengalami perubahan besar. Globalisasi dan digitalisasi membuat batas negara semakin kabur dalam operasi bisnis perusahaan multinasional. Perusahaan dapat memproduksi di satu negara, menjual ke negara lain, memegang kekayaan intelektual di yurisdiksi berbeda, dan mencatat laba di wilayah dengan tarif pajak sangat rendah. Pola bisnis ini menciptakan ruang besar bagi strategi perencanaan...

Wajah Baru Perpajakan Indonesia di Era Pasca-COVID-19

Wajah Baru Perpajakan Indonesia di Era Pasca-COVID-19

Pandemi COVID-19 bukan hanya krisis kesehatan global. Bagi Indonesia, pandemi juga menjadi titik balik dalam banyak sektor, termasuk perpajakan. Ketika pembatasan aktivitas masyarakat diberlakukan, kegiatan ekonomi konvensional melambat. Banyak sektor usaha mengalami tekanan, daya beli masyarakat menurun, dan pemerintah membutuhkan ruang fiskal besar untuk menangani krisis. Dalam situasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menghadapi...

Pajak Minimum Global: Mampukah Indonesia Menjaga Kedaulatan Pajak di Tengah Persaingan Pajak Dunia?

Pajak Minimum Global: Mampukah Indonesia Menjaga Kedaulatan Pajak di Tengah Persaingan Pajak Dunia?

Globalisasi dan digitalisasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi. Dahulu, perusahaan perlu memiliki pabrik, kantor cabang, atau kehadiran fisik yang kuat untuk masuk ke pasar negara lain. Kini, teknologi membuat perusahaan multinasional dapat memperoleh keuntungan dari berbagai yurisdiksi tanpa selalu hadir secara fisik. Perubahan ini mendorong pertumbuhan ekonomi global. Namun, di sisi lain, sistem pajak internasional...

Tax Avoidance Multinasional dan Ujian Keadilan Pajak Indonesia

Tax Avoidance Multinasional dan Ujian Keadilan Pajak Indonesia

Globalisasi dan digitalisasi telah mengaburkan sekat-sekat ekonomi dunia. Perusahaan tidak lagi beroperasi hanya dalam satu yurisdiksi, tetapi dapat membangun struktur bisnis lintas negara, mengatur rantai pasok global, dan menempatkan fungsi usaha di berbagai wilayah. Perubahan ini memberi banyak manfaat bagi investasi dan perdagangan. Namun, di sisi lain, lanskap pajak internasional ikut menghadapi tantangan besar. Banyak...

Memahami Opsen PKB: Benarkah Pajak Kendaraan Bermotor Naik karena Opsen?

Memahami Opsen PKB: Benarkah Pajak Kendaraan Bermotor Naik karena Opsen?

Salah satu topik perbincangan publik terkait pajak yang akhir-akhir ini merebak adalah adanya istilah Opsen. Sejak diberlakukannya ketentuan baru terutama mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), istilah opsen mendadak menjadi perbincangan publik. Tidak sedikit masyarakat yang mengaitkan kenaikan nominal...

Sentimen Publik sebagai Alarm Dini Implementasi Coretax

Sentimen Publik sebagai Alarm Dini Implementasi Coretax

Transformasi digital menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Di tengah kebutuhan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP meluncurkan Coretax Administration System sebagai sistem administrasi perpajakan terpadu. Coretax dirancang untuk menggantikan berbagai aplikasi perpajakan yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Melalui sistem ini, proses registrasi, pembayaran, pelaporan,...



Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.