Berita Pajak

Bayangkan sebuah perusahaan pertambangan di Indonesia menjual batu bara kepada perusahaan afiliasinya di Singapura dengan harga jauh di bawah harga pasar. Perusahaan di Singapura kemudian menjual batu bara tersebut kepada pembeli internasional dengan harga normal. Jika harga transaksi tersebut tidak mencerminkan kondisi pasar yang wajar, perusahaan dapat mengalihkan sebagian laba dari Indonesia ke Singapura. Perbedaan...

Tahun 2026 menjadi babak baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak mulai menggunakan Coretax DJP untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi. Sistem ini menghubungkan berbagai layanan, mulai dari pengelolaan data, pembayaran, hingga pelaporan...

Pengujian ketentuan mengenai kuasa wajib pajak di Mahkamah Konstitusi (MK) mudah menimbulkan kesalahpahaman. Persoalan utamanya bukan apakah negara boleh mensyaratkan kompetensi bagi seorang kuasa, melainkan sejauh mana undang-undang dapat menyerahkan pengaturan kompetensi tersebut kepada Menteri Keuangan. Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mensyaratkan kompetensi tertentu bagi kuasa wajib...

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 pada 31 Desember 2024. Regulasi tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2025 sebagai tindak lanjut kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kenaikan PPN pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Pasal 7 ayat (1)...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar pemberian makanan kepada masyarakat. Di balik seporsi makanan, terdapat rangkaian kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Kegiatan tersebut mencakup pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga pembayaran kepada para penyedia. Bagi penerima manfaat, jawabannya sederhana: makanan tersebut gratis. Namun, dari perspektif perpajakan, muncul pertanyaan menarik. Kalau makanannya gratis,...

BANDUNG, BeritaPajak.com — Tax Center Universitas Padjadjaran menyelenggarakan pertemuan pertama Program Profesional Akuntansi Perpajakan (PPAP) secara daring melalui Zoom pada Rabu (9/9/2026). Pertemuan tersebut membahas materi “Fundamental Akuntansi Pajak” dengan menghadirkan Prof. Dr. Siti Kurnia Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA., CFA., CIISA sebagai narasumber. Materi berfokus pada pemahaman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan perpajakan...

BANDUNG, BeritaPajak.com — Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad) menyelenggarakan “Workshop Integrasi Tools AI untuk Riset Akuntansi” pada Kamis (8/10/2026). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas penelitian dan mutu publikasi ilmiah di lingkungan FEB Unpad. Sebanyak 25 dosen mengikuti kegiatan yang berlangsung di Gedung Pertamina Lantai 2 pada pukul 10.00–12.00 WIB. Panitia...

BANDUNG, BeritaPajak.com — Pemahaman perpajakan kini tidak hanya berkaitan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Wajib Pajak juga perlu memahami sistem hukum yang melandasi pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Tax Center Universitas Padjadjaran (Unpad) mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui Program Profesional Kuasa Hukum Pajak (PPKH). Program ini membekali...

BANDUNG, BeritaPajak.com — Universitas Sangga Buana YPKP, PERTAPSI, dan Tax Center Universitas Padjadjaran menyelenggarakan Webinar KOMISI (Kelas Online Akademisi) Episode 1 pada Jumat (9/10/2026). Webinar bertema “Perencanaan Pajak: Fundamental Manajemen Pajak Era Coretax” tersebut berlangsung secara daring melalui kanal YouTube PERTAPSI Korwil Jabar I. Dalam kegiatan tersebut, Agus Puji Priyono hadir sebagai mentor. Sementara itu,...

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Namun, perpajakan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban membayar pajak kepada negara. Pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung investasi, pengembangan usaha, penelitian, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Perusahaan perlu memahami fasilitas tersebut agar dapat mengelola kewajiban perpajakan secara optimal. Pemanfaatan fasilitas perpajakan bukan...

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital mendorong pemerintah Indonesia memperkuat pengawasan perpajakan. Peningkatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) juga menuntut kebijakan pajak yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah merespons perkembangan tersebut melalui sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 dan PMK Nomor 37 Tahun 2025. PMK 81/2024 mengatur pelaksanaan Sistem Inti Administrasi...

Selama bertahun-tahun, banyak negara menurunkan tarif pajak korporasi atau memberikan berbagai insentif perpajakan untuk menarik investasi asing. Persaingan tersebut dikenal sebagai race to the bottom. Di satu sisi, penurunan tarif pajak dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan daya tarik investasi. Namun, di sisi lain, perbedaan tarif dan aturan antarnegara dapat menciptakan peluang bagi perusahaan multinasional untuk...

Perusahaan multinasional dengan kegiatan usaha di berbagai negara dapat menghadapi perbedaan tarif dan ketentuan pajak antar-yurisdiksi. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi lokasi pengakuan penghasilan, beban pajak, serta keputusan investasi perusahaan. Kondisi tersebut kemudian mendorong negara-negara untuk mencari pendekatan bersama agar persaingan perpajakan tidak semata-mata bergantung pada pemberian tarif pajak yang semakin rendah. Salah satu responsnya adalah...

Ketika seseorang memulai bisnis, salah satu keputusan penting yang perlu ditentukan sejak awal adalah memilih bentuk badan usaha. Di Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) merupakan dua bentuk usaha yang banyak digunakan. Keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda, bukan hanya dari sisi struktur dan tanggung jawab hukum, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan serta perlakuan...

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat. Marketplace tidak lagi sekadar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dari infrastruktur perdagangan. Perubahan tersebut mendorong pemerintah menyesuaikan administrasi perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025), yang mengatur penunjukan pihak lain, termasuk penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik...

Banyak perusahaan multinasional memiliki skala usaha dan omzet yang besar, tetapi beban pajak yang dibayarkan di suatu negara dapat terlihat relatif kecil dibandingkan aktivitas ekonominya. Kondisi tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah pengaturan transaksi dan struktur usaha lintas negara yang berdampak pada lokasi pengakuan laba. Salah satu isu yang kemudian mendapat perhatian...

Dalam transaksi bisnis, perhatian perusahaan umumnya tertuju pada nilai transaksi, biaya, arus kas, dan keuntungan. Padahal, setiap transaksi juga dapat membawa konsekuensi perpajakan. Ketika perusahaan melakukan pembayaran atas penghasilan tertentu, perusahaan dapat memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain. Mekanisme tersebut dikenal sebagai withholding tax. Dalam sistem withholding tax, pihak...

Transformasi digital telah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis. Penggunaan layanan iklan digital seperti Google Ads maupun infrastruktur komputasi awan (cloud computing) seperti Google Cloud kini menjadi bagian penting dalam mendukung operasional berbagai perusahaan di Indonesia. Namun, di balik kemudahan teknologi tersebut, terdapat aspek perpajakan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu isu yang sering muncul...