BREAKING NEWS

TERBARU

Sudah Dipotong Pajak, Mengapa SPT Masih Kurang Bayar?

Sudah Dipotong Pajak, Mengapa SPT Masih Kurang Bayar?

“Saya sudah dipotong pajak setiap bulan. Kok sekarang masih kurang bayar?” Pertanyaan seperti ini sering muncul ketika wajib pajak melihat hasil pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan yang menunjukkan status kurang bayar. Tidak sedikit yang langsung mengira ada kesalahan sistem, kesalahan pemberi kerja, atau kekeliruan dalam bukti potong. Padahal, dalam banyak kasus, status kurang bayar...

PP 20 Tahun 2026 dan Arah Baru Pajak UMKM

PP 20 Tahun 2026 dan Arah Baru Pajak UMKM

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga penerimaan pajak, tetapi pada saat yang sama juga perlu menciptakan sistem perpajakan yang sederhana, adil, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk kebijakan yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau...

Virtual Office dan PKP: Masih Boleh, tetapi Tidak Bisa Sembarangan

Virtual Office dan PKP: Masih Boleh, tetapi Tidak Bisa Sembarangan

Sejak terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025, muncul berbagai pertanyaan di kalangan pelaku usaha mengenai penggunaan virtual office sebagai tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa aturan baru tersebut menutup peluang penggunaan virtual office untuk memperoleh status PKP. Kekhawatiran ini terutama dirasakan oleh pelaku usaha yang selama ini memanfaatkan virtual...

Coretax dan Wajah Baru Kepatuhan Pajak Digital

Coretax dan Wajah Baru Kepatuhan Pajak Digital

Pernahkah Anda merasa urusan pajak itu rumit? Tumpukan berkas, antrean di kantor pajak, istilah teknis yang sulit dipahami, hingga prosedur yang berulang sering menjadi alasan mengapa sebagian wajib pajak merasa enggan berurusan dengan administrasi perpajakan. Namun, lanskap perpajakan Indonesia kini sedang berubah. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengimplementasikan Core Tax Administration System atau Coretax sebagai bagian...

Pembukuan Tertib Jadi Fondasi Kepatuhan Pajak

Pembukuan Tertib Jadi Fondasi Kepatuhan Pajak

Penguatan administrasi perpajakan melalui pembukuan dan pencatatan yang tertib kembali menjadi perhatian dalam kajian perpajakan di Indonesia. Materi mengenai implementasi ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP membahas tata cara pembukuan, pencatatan, penggunaan mata uang asing, hingga sanksi bagi wajib pajak. Kajian ini disusun oleh Cristian Cesarani D., Fadlillah Dafina F.,...

PPN Lebih Bayar: Antara Hak Restitusi dan Ujian Kepatuhan

PPN Lebih Bayar: Antara Hak Restitusi dan Ujian Kepatuhan

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara. Melalui PPN, pemerintah memperoleh dana untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam sistem PPN, terdapat mekanisme pengkreditan pajak. Pengusaha Kena Pajak atau PKP memperhitungkan PPN Keluaran yang dipungut saat menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan PPN Masukan...

PPh Badan dan Tuntutan Kepatuhan Korporasi Modern

PPh Badan dan Tuntutan Kepatuhan Korporasi Modern

Dinamika regulasi perpajakan yang terus berkembang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan atau PPh Badan menempati posisi yang sangat strategis. PPh Badan tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara. Pajak ini juga mencerminkan kontribusi korporasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Di tengah arus digitalisasi, keterbukaan...

PP 20/2026 dan Masa Depan Pajak UMKM

PP 20/2026 dan Masa Depan Pajak UMKM

Bayangkan seorang ibu rumah tangga di Banda Aceh yang dua tahun lalu memberanikan diri memulai usaha kecil-kecilan. Bermodal dapur rumah, ia menjual pisang berlapis cokelat, menerima pesanan lewat WhatsApp, dan perlahan omzetnya mulai tumbuh. Soal pajak, ia tidak perlu pusing. Cukup membayar 0,5% dari total omzet, tanpa harus rumit menghitung laba rugi secara rinci. Itulah...

Sengketa Pajak di Indonesia: Menyingkap Ketegangan antara Otoritas Pajak dan Wajib Pajak

Sengketa Pajak di Indonesia: Menyingkap Ketegangan antara Otoritas Pajak dan Wajib Pajak

Pendahuluan Hubungan negara dan warganya dalam perpajakan jarang berjalan dengan baik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mempunyai tanggung jawab untuk menjaga penerimaan negara melalui penetapan dan penagihan pajak, sementara wajib pajak berhak menuntut agar beban yang dikenakan sudah tepat, adil, dan sejalan dengan aturan yang berlaku. Ketika dua kepentingan ini tidak sejalan dan memunculkan pandangan yang...

Saat Negara Melepaskan Hak Memajaki dalam P3B

Saat Negara Melepaskan Hak Memajaki dalam P3B

Bagi negara yang berdaulat, memungut pajak adalah wujud kewenangan fiskal yang sah. Negara memiliki hak untuk memajaki penghasilan yang bersumber dari wilayahnya maupun penghasilan yang diterima oleh subjek pajaknya. Namun, masalah muncul ketika dua negara sama-sama mengklaim hak pemajakan atas penghasilan yang sama. Situasi ini dapat menimbulkan international double taxation atau pajak berganda internasional. Pajak berganda...

Tax Avoidance dan Tax Evasion: Legal Belum Tentu Selalu Adil

Tax Avoidance dan Tax Evasion: Legal Belum Tentu Selalu Adil

Pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana dana untuk membangun jalan tol, memperbaiki sekolah negeri, menyediakan layanan kesehatan, atau membangun bendungan berasal? Sebagian besar jawabannya adalah pajak. Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat dan pelaku usaha menjadi sumber pembiayaan berbagai program pembangunan. Manfaatnya kembali dirasakan oleh masyarakat luas melalui infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan layanan publik lainnya....

Tax Holiday di Era Pajak Minimum Global: Masihkah Menarik?

Tax Holiday di Era Pajak Minimum Global: Masihkah Menarik?

Jika dunia sudah sepakat untuk tidak lagi berlomba menurunkan tarif pajak agar terlihat “murah” bagi investor, dengan cara apa negara berkembang seperti Indonesia dapat menarik modal asing? Pertanyaan ini bukan sekadar bahan diskusi di ruang kuliah pajak internasional. Pertanyaan tersebut kini menjadi persoalan nyata dalam kebijakan fiskal Indonesia. Selama ini, tax holiday menjadi salah satu instrumen...

Reformasi Pajak dan Jalan Menuju Kepatuhan yang Berkeadilan.

Reformasi Pajak dan Jalan Menuju Kepatuhan yang Berkeadilan.

Perpajakan merupakan tulang punggung pembiayaan negara. Di Indonesia, penerimaan pajak menyumbang porsi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Karena itu, keberlangsungan pembangunan sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai layanan publik lainnya. Dengan demikian,...

Mengapa Masyarakat Masih Enggan Membayar Pajak?

Mengapa Masyarakat Masih Enggan Membayar Pajak?

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan paling penting bagi negara. Melalui pajak, pemerintah membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hukum, budaya, hingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak memiliki posisi yang sangat dominan. Karena itu, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi bagian penting...

Menyongsong Era Baru Sengketa Pajak, Unpad Tax Academy Luncurkan Program Profesional Kuasa Hukum Pajak

BANDUNG, BeritaPajak.com — Sengketa pajak berada pada titik temu antara hukum, ekonomi, administrasi negara, dan praktik bisnis. Karena itu, kebutuhan terhadap profesional yang mampu memahami pajak sekaligus beracara dalam sengketa perpajakan semakin penting, terutama di tengah arah transformasi kelembagaan Pengadilan Pajak menuju lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam Webinar Bincang...

Komisi Series Bahas Sanksi Administrasi Perpajakan

BANDUNG, BeritaPajak.com — Perubahan regulasi perpajakan menuntut mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu membaca bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik. Pemahaman ini menjadi penting karena sanksi administrasi perpajakan berkaitan langsung dengan kewajiban, kepatuhan, dan konsekuensi yang dapat timbul bagi Wajib Pajak. Berangkat dari hal tersebut, Komisi Series MAKSI Universitas Sangga Buana (USB YPKP)...

TER PPh 21: Sederhana di Sistem, Belum Tentu Dipahami Wajib Pajak

TER PPh 21: Sederhana di Sistem, Belum Tentu Dipahami Wajib Pajak

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus memperbaiki sistem perpajakan Indonesia. Salah satu kebijakan yang menarik perhatian adalah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kebijakan ini diperkenalkan sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan. Tujuannya sederhana: mempermudah proses pemotongan pajak atas penghasilan pegawai dan penerima penghasilan lain. Sebelum TER diberlakukan, penghitungan PPh...

Coretax dan Ujian Adaptasi Pajak Digital

Coretax dan Ujian Adaptasi Pajak Digital

Pajak hari ini tidak bisa lagi dikelola dengan cara lama. Ketika transaksi ekonomi bergerak cepat, bisnis semakin digital, dan layanan publik dituntut serba instan, administrasi pajak juga harus ikut berubah. Dalam konteks inilah Core Tax Administration System atau Coretax hadir sebagai sistem inti administrasi perpajakan baru. Sistem ini tidak hanya menguji kesiapan teknologi negara, tetapi...

BTKI dan Lartas Jadi Kunci Pahami Ekspor Impor

JATINANGOR, BeritaPajak.com — Kegiatan ekspor dan impor tidak hanya membutuhkan dokumen transaksi. Pelaku usaha juga perlu memahami klasifikasi barang, tarif kepabeanan, serta ketentuan larangan dan pembatasan agar proses kepabeanan berjalan sesuai aturan. Topik tersebut dibahas dalam kegiatan presentasi mengenai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) serta Larangan dan Pembatasan (Lartas). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring oleh...

Komwas Perpajakan Kaji Kerahasiaan Data Pajak di Tax Center Unpad

Komwas Perpajakan Kaji Kerahasiaan Data Pajak di Tax Center Unpad

BANDUNG, BeritaPajak.com — Kerahasiaan data perpajakan menjadi salah satu isu penting dalam administrasi pajak modern. Data Wajib Pajak perlu dilindungi, tetapi tata kelola pemerintahan, kebutuhan pengawasan, dan pertukaran informasi juga menuntut aturan yang jelas, proporsional, dan adaptif. Isu tersebut menjadi fokus kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan di Tax Center...



Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.