Berita Pajak

Merger, akuisisi, dan restrukturisasi usaha menjadi strategi penting bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing. Namun, setiap transaksi pengalihan saham maupun aset dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan yang memengaruhi nilai transaksi dan kondisi keuangan perusahaan. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah Pajak Penghasilan atas keuntungan pengalihan harta atau capital gain....

Globalisasi membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan dari berbagai negara tanpa harus berpindah tempat tinggal. Seorang konsultan teknologi informasi di Indonesia, misalnya, dapat memberikan jasa kepada perusahaan Singapura secara jarak jauh. Namun, aktivitas lintas negara tersebut menghadirkan persoalan perpajakan ketika dua negara memiliki dasar hukum untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Untuk mengatasi...

Implementasi Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) tidak hanya mengubah kewajiban perpajakan perusahaan multinasional, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam penyusunan laporan keuangan. Perusahaan harus memenuhi ketentuan pajak internasional sekaligus mempertahankan kesesuaian pelaporan komersial dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perbedaan tujuan dan pendekatan kedua sistem tersebut menciptakan persoalan rekonsiliasi yang semakin kompleks. Persoalan ini...

Dugaan praktik curang dalam perdagangan beras fortifikasi bukan sekadar persoalan ketidaksesuaian label dan kandungan gizi. Persoalan ini menyentuh dimensi keadilan sosial ketika produk yang seharusnya memberikan manfaat kesehatan justru menjadi sarana memperoleh keuntungan melalui klaim yang tidak sesuai. Di tengah kontroversi tersebut, intelijen pajak (tax intelligence) memiliki peran penting untuk menelusuri potensi penghasilan yang tidak...

Pemberi kerja umumnya memberikan imbalan kepada pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan berupa uang. Namun, perusahaan juga dapat memberikan imbalan berupa barang, fasilitas tempat tinggal, kendaraan, makanan, hingga pelayanan kesehatan. Dalam perpajakan, imbalan selain uang tersebut dapat termasuk natura atau kenikmatan yang memiliki konsekuensi Pajak Penghasilan (PPh). Pemerintah mengatur perlakuan perpajakannya melalui Peraturan Menteri Keuangan...

Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Namun, kebutuhan penerimaan negara yang besar belum selalu sejalan dengan kepatuhan wajib pajak. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung pajak, atau memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan: mengapa sebagian masyarakat masih...

Perusahaan Indonesia membayar royalti kepada perusahaan di luar negeri, sementara Indonesia telah memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara penerima. Apakah tarif pajaknya otomatis turun? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya bergantung pada sejumlah ketentuan yang perlu diperiksa terlebih dahulu. Dalam transaksi lintas negara, satu penghasilan dapat berkaitan dengan dua yurisdiksi perpajakan. Negara sumber...

Pajak kerap dipandang sebagai beban finansial yang harus ditanggung masyarakat. Padahal, praktik penghimpunan sumber daya untuk membiayai pemerintahan telah berlangsung jauh sebelum konsep negara modern terbentuk. Dalam sejarah Indonesia, bentuk pungutan tersebut mengalami perubahan seiring perkembangan struktur kekuasaan, sistem ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Pada masa kerajaan, masyarakat mengenal upeti sebagai bentuk kontribusi kepada penguasa....

Pengalihan laba melalui transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa menjadi salah satu tantangan dalam sistem perpajakan internasional. Ketika harga atau ketentuan transaksi tidak mencerminkan prinsip kewajaran, laba dapat tercatat di yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sementara negara tempat kegiatan usaha sebenarnya berlangsung berpotensi kehilangan penerimaan pajak. Persoalan tersebut juga relevan bagi Indonesia. Di...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase operasional yang semakin luas pada tahun anggaran 2026. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaannya adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dikelola dengan melibatkan yayasan dan mitra di berbagai daerah. Di balik pelaksanaan program tersebut, muncul persoalan administratif yang perlu diperhatikan, yaitu perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas dana...

Pemahaman terhadap asas dan norma hukum pajak merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak Wajib Pajak. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi dasar pembentukan peraturan perpajakan, tetapi juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dan penyelesaian sengketa antara Wajib Pajak dan otoritas pajak....

Pengawasan perpajakan semakin bergantung pada kemampuan otoritas pajak mengakses dan mengolah data yang relevan. Data transaksi, kegiatan usaha, penghasilan, dan kekayaan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan serta mencocokkan informasi yang dilaporkan wajib pajak dengan sumber data lainnya. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 tentang...

Bayangkan sebuah perusahaan pertambangan di Indonesia menjual batu bara kepada perusahaan afiliasinya di Singapura dengan harga jauh di bawah harga pasar. Perusahaan di Singapura kemudian menjual batu bara tersebut kepada pembeli internasional dengan harga normal. Jika harga transaksi tersebut tidak mencerminkan kondisi pasar yang wajar, perusahaan dapat mengalihkan sebagian laba dari Indonesia ke Singapura. Perbedaan...

Tahun 2026 menjadi babak baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak mulai menggunakan Coretax DJP untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi. Sistem ini menghubungkan berbagai layanan, mulai dari pengelolaan data, pembayaran, hingga pelaporan...

Pengujian ketentuan mengenai kuasa wajib pajak di Mahkamah Konstitusi (MK) mudah menimbulkan kesalahpahaman. Persoalan utamanya bukan apakah negara boleh mensyaratkan kompetensi bagi seorang kuasa, melainkan sejauh mana undang-undang dapat menyerahkan pengaturan kompetensi tersebut kepada Menteri Keuangan. Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mensyaratkan kompetensi tertentu bagi kuasa wajib...

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 pada 31 Desember 2024. Regulasi tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2025 sebagai tindak lanjut kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kenaikan PPN pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Pasal 7 ayat (1)...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar pemberian makanan kepada masyarakat. Di balik seporsi makanan, terdapat rangkaian kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Kegiatan tersebut mencakup pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga pembayaran kepada para penyedia. Bagi penerima manfaat, jawabannya sederhana: makanan tersebut gratis. Namun, dari perspektif perpajakan, muncul pertanyaan menarik. Kalau makanannya gratis,...

BANDUNG, BeritaPajak.com — Tax Center Universitas Padjadjaran menyelenggarakan pertemuan pertama Program Profesional Akuntansi Perpajakan (PPAP) secara daring melalui Zoom pada Rabu (9/9/2026). Pertemuan tersebut membahas materi “Fundamental Akuntansi Pajak” dengan menghadirkan Prof. Dr. Siti Kurnia Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA., CFA., CIISA sebagai narasumber. Materi berfokus pada pemahaman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan perpajakan...

BANDUNG, BeritaPajak.com — Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad) menyelenggarakan “Workshop Integrasi Tools AI untuk Riset Akuntansi” pada Kamis (8/10/2026). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas penelitian dan mutu publikasi ilmiah di lingkungan FEB Unpad. Sebanyak 25 dosen mengikuti kegiatan yang berlangsung di Gedung Pertamina Lantai 2 pada pukul 10.00–12.00 WIB. Panitia...