Berita Pajak

Pembayaran pajak tahunan dalam jumlah besar dapat menekan arus kas usaha. Melalui PPh Pasal 25, wajib pajak membayar angsuran pajak setiap bulan selama tahun berjalan. Mekanisme ini membantu membagi pembayaran pajak secara berkala sekaligus mengurangi potensi kekurangan pembayaran pada akhir tahun. Meski menyerupai cicilan, PPh 25 bukan angsuran utang pajak tahun sebelumnya. Pembayaran tersebut merupakan...

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pemotongan pajak atas jenis penghasilan tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap (BUT). Cakupannya antara lain meliputi bunga, royalti, sewa harta, dan imbalan jasa, dengan memperhatikan ketentuan serta pengecualiannya. Melalui mekanisme withholding tax, pihak yang membayarkan penghasilan menjalankan kewajiban pemotongan pajak. Sistem ini membantu pemerintah...

Memahami peraturan perpajakan sering kali terasa rumit bagi sebagian masyarakat. Banyaknya istilah teknis, prosedur administrasi, dan perubahan ketentuan dapat membuat wajib pajak enggan mempelajarinya. Padahal, urusan perpajakan berkaitan erat dengan kegiatan sehari-hari, mulai dari menerima penghasilan, menjalankan usaha, hingga melaporkan kewajiban kepada negara. Salah satu perubahan penting muncul melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026...

Negara-negara selama ini bersaing menarik investasi melalui penurunan tarif pajak dan pemberian insentif fiskal. Sementara itu, perusahaan multinasional dapat memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi berpajak rendah. Praktik tersebut berpotensi menggerus basis pajak negara tempat kegiatan ekonomi berlangsung. Pilar Dua dari program Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0 berupaya mengatasi persoalan...

Kepastian hukum menjadi salah satu kebutuhan utama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Namun, keberadaan peraturan yang jelas tidak selalu menjamin bahwa setiap wajib pajak mengalami perlakuan yang adil. Perbedaan kondisi ekonomi dan kemampuan usaha dapat menimbulkan persoalan ketika aturan yang sama berlaku bagi pelaku usaha dengan tingkat keuntungan berbeda....

Penerapan Global Minimum Tax (GMT) menandai perubahan penting dalam sistem perpajakan internasional. Selama ini, negara-negara bersaing menarik investasi melalui tarif pajak rendah, tax holiday, dan berbagai insentif fiskal. Pada saat yang sama, perusahaan multinasional mempertimbangkan perbedaan tarif pajak ketika menentukan lokasi investasi, pembiayaan, dan pengalokasian laba antarentitas dalam satu grup usaha. Melalui kerangka Pillar Two,...

Banyak orang menganggap beasiswa dan dana lembaga pendidikan nirlaba tidak berkaitan dengan pajak. Padahal, Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pada dasarnya mengenakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, kecuali terdapat ketentuan yang mengecualikannya. Karena itu, perlakuan perpajakan atas beasiswa dan dana lembaga nirlaba memerlukan dasar hukum yang jelas. Peraturan...

Tata kelola perpajakan yang baik tidak hanya tercermin dari kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi juga dari ketangguhan sistem pengendalian internal dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Ketika pemerintah memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, perusahaan memperoleh kesempatan memperbaiki kepatuhan sekaligus mengevaluasi kelemahan pengelolaan perpajakannya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK 71/2026) dan...

Menjelang penutupan tahun buku 2026, perusahaan menghadapi tantangan dalam memastikan kesesuaian antara pencatatan akuntansi, kewajiban perpajakan, dan saldo utang yang tercermin dalam sistem administrasi pajak. Salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian khusus adalah pengelolaan sanksi administrasi perpajakan yang masih tercatat sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Kehadiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK 71/2026)...

Merger, akuisisi, dan restrukturisasi usaha menjadi strategi penting bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing. Namun, setiap transaksi pengalihan saham maupun aset dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan yang memengaruhi nilai transaksi dan kondisi keuangan perusahaan. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah Pajak Penghasilan atas keuntungan pengalihan harta atau capital gain....

Globalisasi membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan dari berbagai negara tanpa harus berpindah tempat tinggal. Seorang konsultan teknologi informasi di Indonesia, misalnya, dapat memberikan jasa kepada perusahaan Singapura secara jarak jauh. Namun, aktivitas lintas negara tersebut menghadirkan persoalan perpajakan ketika dua negara memiliki dasar hukum untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Untuk mengatasi...

Implementasi Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) tidak hanya mengubah kewajiban perpajakan perusahaan multinasional, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam penyusunan laporan keuangan. Perusahaan harus memenuhi ketentuan pajak internasional sekaligus mempertahankan kesesuaian pelaporan komersial dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perbedaan tujuan dan pendekatan kedua sistem tersebut menciptakan persoalan rekonsiliasi yang semakin kompleks. Persoalan ini...

Dugaan praktik curang dalam perdagangan beras fortifikasi bukan sekadar persoalan ketidaksesuaian label dan kandungan gizi. Persoalan ini menyentuh dimensi keadilan sosial ketika produk yang seharusnya memberikan manfaat kesehatan justru menjadi sarana memperoleh keuntungan melalui klaim yang tidak sesuai. Di tengah kontroversi tersebut, intelijen pajak (tax intelligence) memiliki peran penting untuk menelusuri potensi penghasilan yang tidak...

Pemberi kerja umumnya memberikan imbalan kepada pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan berupa uang. Namun, perusahaan juga dapat memberikan imbalan berupa barang, fasilitas tempat tinggal, kendaraan, makanan, hingga pelayanan kesehatan. Dalam perpajakan, imbalan selain uang tersebut dapat termasuk natura atau kenikmatan yang memiliki konsekuensi Pajak Penghasilan (PPh). Pemerintah mengatur perlakuan perpajakannya melalui Peraturan Menteri Keuangan...

Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Namun, kebutuhan penerimaan negara yang besar belum selalu sejalan dengan kepatuhan wajib pajak. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung pajak, atau memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan: mengapa sebagian masyarakat masih...

Perusahaan Indonesia membayar royalti kepada perusahaan di luar negeri, sementara Indonesia telah memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara penerima. Apakah tarif pajaknya otomatis turun? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya bergantung pada sejumlah ketentuan yang perlu diperiksa terlebih dahulu. Dalam transaksi lintas negara, satu penghasilan dapat berkaitan dengan dua yurisdiksi perpajakan. Negara sumber...

Pajak kerap dipandang sebagai beban finansial yang harus ditanggung masyarakat. Padahal, praktik penghimpunan sumber daya untuk membiayai pemerintahan telah berlangsung jauh sebelum konsep negara modern terbentuk. Dalam sejarah Indonesia, bentuk pungutan tersebut mengalami perubahan seiring perkembangan struktur kekuasaan, sistem ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Pada masa kerajaan, masyarakat mengenal upeti sebagai bentuk kontribusi kepada penguasa....

Pengalihan laba melalui transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa menjadi salah satu tantangan dalam sistem perpajakan internasional. Ketika harga atau ketentuan transaksi tidak mencerminkan prinsip kewajaran, laba dapat tercatat di yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sementara negara tempat kegiatan usaha sebenarnya berlangsung berpotensi kehilangan penerimaan pajak. Persoalan tersebut juga relevan bagi Indonesia. Di...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase operasional yang semakin luas pada tahun anggaran 2026. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaannya adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dikelola dengan melibatkan yayasan dan mitra di berbagai daerah. Di balik pelaksanaan program tersebut, muncul persoalan administratif yang perlu diperhatikan, yaitu perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas dana...

Pemahaman terhadap asas dan norma hukum pajak merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak Wajib Pajak. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi dasar pembentukan peraturan perpajakan, tetapi juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dan penyelesaian sengketa antara Wajib Pajak dan otoritas pajak....