Berita Pajak

Pemberi kerja umumnya memberikan imbalan kepada pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan berupa uang. Namun, perusahaan juga dapat memberikan imbalan berupa barang, fasilitas tempat tinggal, kendaraan, makanan, hingga pelayanan kesehatan. Dalam perpajakan, imbalan selain uang tersebut dapat termasuk natura atau kenikmatan yang memiliki konsekuensi Pajak Penghasilan (PPh). Pemerintah mengatur perlakuan perpajakannya melalui Peraturan Menteri Keuangan...

Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Namun, kebutuhan penerimaan negara yang besar belum selalu sejalan dengan kepatuhan wajib pajak. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung pajak, atau memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan: mengapa sebagian masyarakat masih...

Perusahaan Indonesia membayar royalti kepada perusahaan di luar negeri, sementara Indonesia telah memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara penerima. Apakah tarif pajaknya otomatis turun? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya bergantung pada sejumlah ketentuan yang perlu diperiksa terlebih dahulu. Dalam transaksi lintas negara, satu penghasilan dapat berkaitan dengan dua yurisdiksi perpajakan. Negara sumber...

Pajak kerap dipandang sebagai beban finansial yang harus ditanggung masyarakat. Padahal, praktik penghimpunan sumber daya untuk membiayai pemerintahan telah berlangsung jauh sebelum konsep negara modern terbentuk. Dalam sejarah Indonesia, bentuk pungutan tersebut mengalami perubahan seiring perkembangan struktur kekuasaan, sistem ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Pada masa kerajaan, masyarakat mengenal upeti sebagai bentuk kontribusi kepada penguasa....

Pengalihan laba melalui transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa menjadi salah satu tantangan dalam sistem perpajakan internasional. Ketika harga atau ketentuan transaksi tidak mencerminkan prinsip kewajaran, laba dapat tercatat di yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sementara negara tempat kegiatan usaha sebenarnya berlangsung berpotensi kehilangan penerimaan pajak. Persoalan tersebut juga relevan bagi Indonesia. Di...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase operasional yang semakin luas pada tahun anggaran 2026. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaannya adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dikelola dengan melibatkan yayasan dan mitra di berbagai daerah. Di balik pelaksanaan program tersebut, muncul persoalan administratif yang perlu diperhatikan, yaitu perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas dana...

Pemahaman terhadap asas dan norma hukum pajak merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak Wajib Pajak. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi dasar pembentukan peraturan perpajakan, tetapi juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dan penyelesaian sengketa antara Wajib Pajak dan otoritas pajak....

Pengawasan perpajakan semakin bergantung pada kemampuan otoritas pajak mengakses dan mengolah data yang relevan. Data transaksi, kegiatan usaha, penghasilan, dan kekayaan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan serta mencocokkan informasi yang dilaporkan wajib pajak dengan sumber data lainnya. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 tentang...

Bayangkan sebuah perusahaan pertambangan di Indonesia menjual batu bara kepada perusahaan afiliasinya di Singapura dengan harga jauh di bawah harga pasar. Perusahaan di Singapura kemudian menjual batu bara tersebut kepada pembeli internasional dengan harga normal. Jika harga transaksi tersebut tidak mencerminkan kondisi pasar yang wajar, perusahaan dapat mengalihkan sebagian laba dari Indonesia ke Singapura. Perbedaan...

Tahun 2026 menjadi babak baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak mulai menggunakan Coretax DJP untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi. Sistem ini menghubungkan berbagai layanan, mulai dari pengelolaan data, pembayaran, hingga pelaporan...

Pengujian ketentuan mengenai kuasa wajib pajak di Mahkamah Konstitusi (MK) mudah menimbulkan kesalahpahaman. Persoalan utamanya bukan apakah negara boleh mensyaratkan kompetensi bagi seorang kuasa, melainkan sejauh mana undang-undang dapat menyerahkan pengaturan kompetensi tersebut kepada Menteri Keuangan. Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mensyaratkan kompetensi tertentu bagi kuasa wajib...

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 pada 31 Desember 2024. Regulasi tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2025 sebagai tindak lanjut kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kenaikan PPN pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Pasal 7 ayat (1)...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar pemberian makanan kepada masyarakat. Di balik seporsi makanan, terdapat rangkaian kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Kegiatan tersebut mencakup pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga pembayaran kepada para penyedia. Bagi penerima manfaat, jawabannya sederhana: makanan tersebut gratis. Namun, dari perspektif perpajakan, muncul pertanyaan menarik. Kalau makanannya gratis,...

BANDUNG, BeritaPajak.com — Tax Center Universitas Padjadjaran menyelenggarakan pertemuan pertama Program Profesional Akuntansi Perpajakan (PPAP) secara daring melalui Zoom pada Rabu (9/9/2026). Pertemuan tersebut membahas materi “Fundamental Akuntansi Pajak” dengan menghadirkan Prof. Dr. Siti Kurnia Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA., CFA., CIISA sebagai narasumber. Materi berfokus pada pemahaman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan perpajakan...

BANDUNG, BeritaPajak.com — Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad) menyelenggarakan “Workshop Integrasi Tools AI untuk Riset Akuntansi” pada Kamis (8/10/2026). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas penelitian dan mutu publikasi ilmiah di lingkungan FEB Unpad. Sebanyak 25 dosen mengikuti kegiatan yang berlangsung di Gedung Pertamina Lantai 2 pada pukul 10.00–12.00 WIB. Panitia...

BANDUNG, BeritaPajak.com — Pemahaman perpajakan kini tidak hanya berkaitan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Wajib Pajak juga perlu memahami sistem hukum yang melandasi pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Tax Center Universitas Padjadjaran (Unpad) mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui Program Profesional Kuasa Hukum Pajak (PPKH). Program ini membekali...

BANDUNG, BeritaPajak.com — Universitas Sangga Buana YPKP, PERTAPSI, dan Tax Center Universitas Padjadjaran menyelenggarakan Webinar KOMISI (Kelas Online Akademisi) Episode 1 pada Jumat (9/10/2026). Webinar bertema “Perencanaan Pajak: Fundamental Manajemen Pajak Era Coretax” tersebut berlangsung secara daring melalui kanal YouTube PERTAPSI Korwil Jabar I. Dalam kegiatan tersebut, Agus Puji Priyono hadir sebagai mentor. Sementara itu,...

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Namun, perpajakan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban membayar pajak kepada negara. Pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung investasi, pengembangan usaha, penelitian, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Perusahaan perlu memahami fasilitas tersebut agar dapat mengelola kewajiban perpajakan secara optimal. Pemanfaatan fasilitas perpajakan bukan...