Kesehatan mental Gen Z
Belakangan ini, isu kesehatan mental nggak lagi jadi obrolan tabu. Burnout, anxiety, sampai istilah “healing” udah jadi bahasa sehari-hari anak muda, terutama Gen Z. Sayangnya, kepedulian ini sering berhenti di linimasa media sosial saja. Saat butuh bantuan nyata, banyak yang mundur duluan begitu tahu tarif konsultasi ke psikolog atau psikiater mandiri bisa mencapai ratusan ribu rupiah per sesi. Akibatnya, banyak yang memilih memendam masalah sendiri, atau paling jauh hanya curhat ke teman. Padahal, di titik inilah negara seharusnya hadir. Sedikit warga negara yang sadar, salah satu langkah negara hadir untuk urusan jiwa ini justru lewat sesuatu yang sering dianggap membosankan yaitu Pajak.
Kontribusi Pajak dalam Layanan Kesehatan Mental
Dari Kantor Pajak ke Ruang Konseling Banyak yang mengira pajak yang disetor ke pusat hanya berakhir jadi jalan tol atau gedung pemerintahan. Padahal, sebagian besar penerimaan pajak seperti PPh dan PPN justru dialirkan kembali ke daerah lewat mekanisme transfer fiskal, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan. Dana inilah yang kemudian dikelola Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk membiayai operasional Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, termasuk layanan kesehatan jiwa di dalamnya. Realitanya, layanan ini memang belum merata. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan baru sekitar 60 persen dari lebih dari 10 ribu Puskesmas di Indonesia yang sudah mampu memberikan layanan kesehatan jiwa, dengan target terus naik tiap tahun.
Tempat- tempat kesehatan yang sudah punya layanan ini, biayanya jauh dari kata mencekik. Beberapa Puskesmas mengenakan tarif konsultasi psikologi mulai dari belasan ribu sampai puluhan ribu rupiah, bahkan gratis di sejumlah daerah, apalagi jika memakai BPJS Kesehatan lewat jalur rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Konsultasi kesehatan Mental tidak mahal
Layanan “curhat profesional” yang selama ini terasa eksklusif dan mahal, sebenarnya biaya relatif murah dan sudah mulai tersedia di dekat rumah, dibiayai oleh uang yang disetor lewat pajak tanpa disadari. Kenapa Informasi Ini Nggak Sampai ke Anak Muda? Masalahnya, informasi seperti ini jarang banget terdengar di telinga Gen Z. Komunikasi seputar pajak selama ini terlalu sering dibungkus narasi besar dan kaku: APBN, infrastruktur, pembangunan jalan. Sementara manfaat yang menyentuh langsung keseharian, termasuk kesehatan mental, jarang diangkat jadi cerita yang relate dengan keresahan anak muda sekarang. Di sinilah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah punya peluang besar untuk mensosialisasikan fungsi pajak untuk kesehatan mental.
Fungsi Pajak tidak hanya pembangunan Fisik tetapi juga Kesehatan dan Mental
Selama ini DJP hanya menampilkan grafik realisasi anggaran, sebaiknya bisa membangun narasi sederhana yang langsung kena ke hati: “Pajak yang kamu bayar ikut membiayai layanan psikolog di Puskesmas terdekat.” Stigma juga perlu digeser. Selama ini pajak identik dengan pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan. Padahal, pajak juga sedang diam-diam membangun infrastruktur yang nggak kelihatan, yaitu kesehatan jiwa masyarakat. Narasi “membangun jiwa, bukan cuma membangun jalan” punya potensi besar untuk mengubah cara Gen Z memandang pajak, dari sekadar potongan gaji menjadi bentuk kepedulian kolektif. Secara teknis, ini bisa diwujudkan lewat konten yang ringan dan visual, sesuai kebiasaan konsumsi informasi anak muda. Infografis sederhana yang menggambarkan alur “Bayar Pajak → Kas Negara → Dinas Kesehatan Daerah → Layanan Konseling di Puskesmas” jauh lebih mudah dicerna dibanding laporan keuangan yang tebal. Video pendek di Instagram atau TikTok yang menampilkan testimoni nyata dari pengguna layanan konseling di Puskesmas juga bisa jadi alat edukasi yang lebih membekas daripada iklan layanan masyarakat konvensional. Pendekatan ini sejalan dengan apa yang dalam ilmu komunikasi perpajakan disebut sebagai upaya meningkatkan tax morale, yaitu kesadaran membayar pajak secara sukarela karena masyarakat melihat dan merasakan langsung manfaatnya, bukan karena takut sanksi.
Mental yang sehat meningkatkan kesadaran akan Pajak
Mental /Jiwa yang Tenang, Pajak yang Berarti Membayar pajak sering terasa seperti kewajiban administratif yang dingin dan jauh dari kehidupan pribadi. Tapi begitu kita tahu bahwa sebagian dari uang itu ikut menopang layanan konseling dan kesehatan jiwa di daerah, pajak jadi punya wajah yang lebih manusiawi. Bukan berarti semua masalah kesehatan mental anak muda akan selesai hanya karena ada Puskesmas dengan layanan psikologi. Tapi setidaknya, ini menunjukkan bahwa negara hadir, bukan dalam bentuk gedung megah, melainkan dalam bentuk ruang kecil tempat seseorang bisa duduk dan didengarkan tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Jiwa yang sehat, bisa jadi, memang berawal dari pajak yang dikelola dan dikomunikasikan dengan lebih baik.
