Pajak hari ini tidak bisa lagi dikelola dengan cara lama. Ketika transaksi ekonomi bergerak cepat, bisnis semakin digital, dan layanan publik dituntut serba instan, administrasi pajak juga harus ikut berubah.
Dalam konteks inilah Core Tax Administration System atau Coretax hadir sebagai sistem inti administrasi perpajakan baru. Sistem ini tidak hanya menguji kesiapan teknologi negara, tetapi juga menguji kemampuan wajib pajak untuk beradaptasi dengan tata kelola pajak digital.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa Coretax dibangun untuk membuat administrasi perpajakan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti (DJP, 2024). Pemerintah kemudian memperkuat penerapannya melalui PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Dalam siaran pers DJP, PMK tersebut disebut ditetapkan pada 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Artinya, Coretax bukan sekadar aplikasi baru, melainkan bagian dari reformasi besar pelayanan pajak nasional.
DJP melalui laman resmi Coretax juga menjelaskan bahwa sistem ini merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau PSIAP. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses layanan perpajakan.
Dengan Coretax, berbagai layanan seperti registrasi, pembayaran, pelaporan SPT, faktur pajak, hingga layanan administrasi lainnya diarahkan berada dalam satu sistem yang lebih terpadu. Bagi negara, integrasi ini penting karena data wajib pajak dapat dikelola lebih rapi. Bagi wajib pajak, sistem terpadu diharapkan mengurangi kebingungan akibat banyaknya aplikasi dan prosedur yang sebelumnya terpisah.
Coretax dan Janji Satu Platform Pajak
Memasuki 2026, peran Coretax semakin nyata dalam aktivitas perpajakan. Media Keuangan Kementerian Keuangan menyebut Coretax sebagai peralihan menuju satu platform digital terintegrasi yang memberikan single digital access (Media Keuangan, 2026).
Konsep ini berarti wajib pajak dapat menggunakan satu akun untuk berbagai layanan pajak, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran. Layanan yang terintegrasi juga memungkinkan pelayanan menjadi lebih personal karena data wajib pajak tersambung sesuai profil masing-masing.
Arah perubahan ini sejalan dengan gagasan internasional mengenai administrasi pajak masa depan. OECD dalam Tax Administration 3.0 menyatakan bahwa transformasi administrasi pajak bergerak menuju proses yang semakin seamless dan frictionless, yaitu semakin menyatu dengan aktivitas ekonomi serta minim hambatan bagi wajib pajak (OECD, 2020).
OECD juga menekankan bahwa tujuan transformasi digital administrasi pajak adalah membuat pajak menjadi lebih mudah dan lebih murah bagi pembayar pajak. Beban waktu dan biaya dalam memenuhi kewajiban pajak dapat berdampak luas terhadap individu, bisnis, dan produktivitas ekonomi.
Pandangan serupa juga disampaikan World Bank. Digitalisasi pajak melalui portal wajib pajak dan pembayaran elektronik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta keamanan (World Bank, 2025).
Portal layanan pajak bahkan dapat berfungsi sebagai kantor pajak virtual. Wajib pajak dapat melihat informasi akun, melaporkan pajak, dan melakukan pembayaran dalam satu tempat.
Jika sistem pembayaran tersedia langsung dalam portal, wajib pajak tidak perlu berpindah ke pihak ketiga. Proses menjadi lebih sederhana dan risiko kesalahan input manual dapat berkurang.
DJP juga mulai menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pengguna yang beragam. Pada 2026, DJP meluncurkan Coretax Form dan Coretax Mobile sebagai saluran tambahan dalam pelaporan SPT Tahunan (DJP, 2026).
Coretax Form dijelaskan sebagai fasilitas bagi wajib pajak orang pribadi dengan status nihil untuk mengunduh formulir elektronik, mengisinya secara offline, lalu mengunggah kembali formulir tersebut melalui sistem Coretax. Kehadiran fitur ini menunjukkan bahwa DJP tidak hanya membangun sistem daring penuh, tetapi juga mencoba memberi ruang bagi wajib pajak yang masih membutuhkan proses adaptasi.
Pengalaman Wajib Pajak sebagai Ukuran Reformasi
Namun, reformasi digital tidak cukup dinilai dari sistem yang diluncurkan. Coretax harus diuji dari pengalaman pengguna sehari-hari.
Apakah wajib pajak lebih mudah melakukan login? Apakah validasi data berjalan lancar? Apakah faktur pajak lebih cepat dibuat? Apakah pembayaran dan pelaporan SPT menjadi lebih sederhana?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena digitalisasi yang tidak disiapkan dengan baik justru dapat memindahkan kerumitan lama ke bentuk baru. Antrean di kantor pajak bisa berubah menjadi antrean digital. Formulir manual bisa berubah menjadi kebingungan di layar.
Prosedur yang dulu memerlukan pendampingan petugas juga dapat berubah menjadi ketergantungan pada panduan teknis. Karena itu, ukuran keberhasilan Coretax bukan hanya jumlah layanan yang tersedia, tetapi seberapa mudah layanan itu digunakan oleh wajib pajak.
Tantangan adaptasi tampak jelas ketika Coretax mulai digunakan secara lebih luas. Menjelang puncak pelaporan SPT Tahunan, wajib pajak setidaknya perlu melakukan pendaftaran akun, aktivasi akun, serta membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik melalui Coretax (DDTCNews, 2026).
Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem baru membutuhkan kesiapan teknis sekaligus literasi digital. Wajib pajak besar mungkin lebih siap karena memiliki tim pajak, konsultan, dan sistem akuntansi internal.
Sebaliknya, wajib pajak orang pribadi, UMKM, atau pelaku usaha kecil dapat menghadapi kesulitan. Hambatannya bisa berupa keterbatasan perangkat, jaringan internet, literasi digital, atau pemahaman terhadap istilah perpajakan.
Karena itu, keberhasilan Coretax tidak hanya bergantung pada sistem. Keberhasilan itu juga sangat ditentukan oleh edukasi yang mudah dipahami, pusat bantuan yang responsif, dan sosialisasi yang menjelaskan manfaat praktis bagi wajib pajak.
Sosialisasi tidak cukup hanya menjelaskan tombol. Wajib pajak perlu memahami alur, konsekuensi, dan manfaat dari perubahan sistem.
Coretax disebut berhasil apabila wajib pajak merasa lebih mudah patuh, bukan sekadar lebih mudah diawasi.
Data, Tata Kelola, dan Kepercayaan Publik
Dari sisi kelembagaan, sistem pajak digital tidak hanya membutuhkan aplikasi. Sistem tersebut membutuhkan kualitas data, pengawasan internal, sumber daya manusia, dan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat.
Asian Development Bank menekankan pentingnya penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pengumpulan data untuk memperkuat sistem pajak di Asia dan Pasifik (ADB, 2025). Pandangan ini relevan dengan Coretax karena sistem digital sangat bergantung pada kualitas data.
Jika data tidak bersih, sistem secanggih apa pun tetap berisiko menghasilkan kesalahan layanan dan ketidakpastian bagi wajib pajak. Kesalahan data dapat berujung pada gagal validasi, perbedaan informasi, atau permintaan klarifikasi yang tidak perlu.
IMF juga menekankan bahwa digitalisasi administrasi penerimaan berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak, terutama ketika didukung reformasi hukum dan administrasi yang memadai (Nose, 2025). Artinya, teknologi tidak bekerja sendirian.
Digitalisasi harus berjalan bersama regulasi yang jelas, administrasi yang kuat, dan kemampuan institusi mengelola perubahan. Tanpa itu, aplikasi baru hanya akan menjadi lapisan digital di atas masalah lama.
Pada akhirnya, Coretax adalah peluang besar sekaligus ujian besar. Negara diuji dalam menyiapkan teknologi, regulasi, keamanan data, kualitas layanan, dan pendampingan wajib pajak.
Wajib pajak juga diuji dalam kemampuan beradaptasi, memahami sistem baru, dan meningkatkan kepatuhan secara sadar. Reformasi digital menuntut perubahan dari dua arah.
Coretax layak disebut reformasi apabila benar-benar membuat pajak lebih mudah, transparan, efisien, dan dipercaya publik. Namun, jika sistem baru hanya mengganti tampilan tanpa menyederhanakan pengalaman wajib pajak, maka janji reformasi digital belum sepenuhnya tercapai.
Digitalisasi pajak yang berhasil bukan hanya membuat administrasi negara semakin modern, tetapi juga membuat wajib pajak merasa lebih terbantu, lebih aman, dan lebih percaya pada sistem.
