BANDUNG, BeritaPajak.com — Tax Center Universitas Padjadjaran tidak hanya menegaskan posisinya sebagai pionir. Melalui desain kelembagaan baru, Tax Center Unpad juga diarahkan menjadi ekosistem pengetahuan pajak yang menghubungkan pembelajaran, riset, publikasi, profesionalisme, komunitas, dan pengabdian.
Arah transformasi tersebut mengemuka dalam kunjungan monitoring dan evaluasi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak di Kampus Unpad Dipati Ukur, Bandung, Senin, 10 Agustus 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian monev Tax Center setelah sebelumnya dilakukan di PKN STAN, Universitas Gunadarma, dan Universitas Indonesia.
Tim P2Humas DJP yang hadir terdiri atas Tonggo Pasaribu selaku Kepala Seksi Kemitraan Wajib Pajak, Zikrulloh, Iskandar Romadhani, dan Ulfa Gita Rusmala. Dalam pertemuan tersebut, P2Humas DJP memberikan apresiasi terhadap capaian historis dan arah pengembangan Tax Center Unpad yang dinilai inovatif serta kolaboratif.
Ketua Tax Center FEB Unpad, Reza Mohamad Zulkarnaen, S.E., M.Si., Ak., menyampaikan capaian berupa diperolehnya Surat Persetujuan Rekor dari Museum Rekor-Dunia Indonesia atau MURI. Surat yang diterbitkan di Jakarta pada 3 Agustus 2026 tersebut memberikan persetujuan atas pengajuan rekor dengan tajuk Perguruan Tinggi Pertama yang Memiliki Tax Center kepada Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
Pengakuan tersebut memperkuat legitimasi historis Tax Center Unpad yang berdiri sejak terbitnya SK Rektor Unpad No. 737a/J06/Kep/KP/2005 pada 1 April 2005. Jejak kelembagaan itu kemudian diperkuat melalui kerja sama dengan DJP pada 6 September 2007.
Piagam Rekor MURI tersebut direncanakan akan diberikan pada momentum Dies Natalis Universitas Padjadjaran. Penyerahan ini menjadi penanda penting atas perjalanan panjang Tax Center Unpad sebagai institusi akademik yang sejak awal berperan dalam penguatan literasi dan kesadaran pajak.
Dari sisi tata kelola, Tax Center Unpad memiliki perjalanan kelembagaan yang bertahap, mulai dari Rektorat, LPPM FEB Unpad, Pusat Studi Akuntansi FEB Unpad, hingga diarahkan menjadi Pusat Studi Perpajakan FEB Unpad atau Tax Center FEB Unpad. Ke depan, tata kelola tersebut diperkuat melalui struktur yang lebih modern, mencakup Advisory Board, Expert Council, Executive Director, 2 Deputy Executive Director, manager klaster, program manager, serta pengurus harian yang melibatkan RENJANI dan Taxistant.
Dari Legacy ke Ekosistem Pengetahuan
Dalam paparan redesign kelembagaan, Tax Center Unpad diposisikan sebagai Integrated Tax Knowledge Ecosystem. Arah ini sejalan dengan SE-28/PJ/2014 yang mendefinisikan Tax Center sebagai pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan yang berperan signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajiban perpajakannya.
Dengan dasar tersebut, konsep ekosistem pengetahuan tidak menggeser mandat Tax Center, tetapi memperluas cara pelaksanaannya. Tax Center Unpad tidak hanya menjadi penyelenggara kegiatan, melainkan ruang yang menghubungkan informasi, edukasi, pelatihan, praktik, riset, publikasi, pendampingan, dan pengabdian agar pengetahuan pajak berkembang menjadi kompetensi, kolaborasi, dan dampak publik.
SE-28/PJ/2014 juga menegaskan bahwa keberadaan Tax Center merupakan wujud dukungan DJP terhadap tugas dan fungsi perguruan tinggi atau organisasi nirlaba dalam melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya memberikan pemahaman kewajiban perpajakan. Pedoman tersebut juga mendorong kemandirian Tax Center dan pemberdayaan perguruan tinggi dalam fungsi pengabdian masyarakat.
Sekretaris Pilar I Tax Center Unpad, Agus Puji Priyono, S.E., M.AP., memaparkan arah transformasi kelembagaan menuju ekosistem yang mengintegrasikan dua pilar strategis. Pilar pertama berfokus pada program profesional dan komersial, sedangkan pilar kedua diarahkan pada pembelajaran dan pengabdian.
Dalam konteks perguruan tinggi, prinsip nirlaba tidak dimaknai bahwa Tax Center tidak boleh memiliki pendapatan. Prinsip nirlaba berarti kegiatan tidak bertujuan utama mencari laba, dan apabila terdapat sisa lebih, sisa tersebut ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas atau mutu layanan pendidikan. Kerangka ini sejalan dengan posisi Tax Center sebagai pusat studi yang dapat mengembangkan program profesional, pelatihan, riset, klinik, dan layanan edukatif secara berkelanjutan.
Arah kerja Tax Center Unpad ditopang oleh tiga fokus strategis berbasis Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu edukasi dan literasi, riset dan kebijakan, serta pemberdayaan dan asistensi. Ketiganya menjadi dasar pengembangan program agar kegiatan Tax Center tidak berhenti pada edukasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi, pendampingan, dan dampak bagi masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, Tax Center Unpad mengembangkan sepuluh klaster fungsi. Pada pilar profesional dan komersial terdapat UNPAD Tax Academy, Tax Clinic, Tax Certification, Tax Research & Policy, serta Tax Forum. Pada pilar pembelajaran dan pengabdian terdapat Tax Dialogue, Tax Press, Tax Media, Tax Lab, dan Tax Community.
Program-program tersebut mencakup BrevetPlus, SOBAT UMKM, WebinarPlus, AKSI Pajak, Pustaka Pajak Unpad, BeritaPajak.com, ADMISI, BIJAK, KOMISI, PrakTax, Taxpedia, KOMPAK, RENJANI, hingga LBH Pajak. Dalam pilar pemberdayaan, Tax Center juga diarahkan menjadi hub edukasi dan pendampingan bagi UMKM, Wajib Pajak, komunitas, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan profesional, dengan tetap memperhatikan ketentuan kewenangan profesi.
Transformasi ini menunjukkan bahwa Tax Center Unpad bergerak dari pusat kegiatan menuju ekosistem pengetahuan pajak yang lebih terintegrasi.
Inovasi, Kolaborasi, dan Digitalisasi
P2Humas DJP mengapresiasi karakter program Tax Center Unpad yang mengedepankan nilai 3Si, yaitu InovASI, KolaborASI, dan PartisipASI. Nilai tersebut diterjemahkan melalui pendekatan pentahelix yang menghubungkan akademisi, pemerintah, dunia usaha, media, komunitas, mahasiswa, dan relawan.
Tax Center Unpad juga memperkenalkan PROAKTIF sebagai payung program inovatif dan kolaboratif lintas pilar. Selain itu, TaxHub dirancang sebagai one-stop tax ecosystem website yang menjadi pintu masuk digital bagi program, pembelajaran, publikasi, komunitas, layanan, dan kegiatan Tax Center.
Dalam diskusi, P2Humas DJP turut menyampaikan rencana pengembangan sistem pelaporan elektronik untuk aktivitas operasional Tax Center di Indonesia. Merespons hal tersebut, Agus Puji Priyono mengusulkan agar sistem tidak hanya menyediakan pengisian data secara manual, tetapi juga dilengkapi fitur impor data massal melalui format seperti Excel atau CSV.
Usulan tersebut dinilai penting bagi Tax Center dengan volume kegiatan tinggi. Fitur impor data dapat membantu mempercepat penyusunan laporan, menjaga konsistensi data, dan mengurangi risiko kesalahan manusia.
Keaktifan Unpad dalam mengembangkan model kelembagaan dan memberi masukan teknis turut membuka ruang peran pada Forum Nasional Tax Center 2026. Agenda tersebut direncanakan berlangsung secara hybrid pada Rabu, 26 Agustus 2026, dengan kegiatan luring dipusatkan di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan.
Melalui monev ini, Tax Center Unpad menegaskan arah besarnya sebagai ekosistem perpajakan yang menghubungkan kesadaran, pembelajaran, praktik, pengalaman, penelitian, publikasi, profesionalisasi, pemberdayaan, advokasi, dan pengabdian. Seluruh inovasi tersebut terhubung melalui PROAKTIF dan diintegrasikan secara digital melalui TaxHub, sehingga pengetahuan pajak dapat berkembang menjadi kompetensi, kolaborasi, dan dampak berkelanjutan bagi masyarakat dan negeri.
Dengan fondasi historis sebagai Tax Center pertama dan arah baru sebagai ekosistem pengetahuan, Unpad diharapkan terus memberi kontribusi bagi penguatan literasi, kompetensi, dan kesadaran pajak nasional.
