Transformasi digital telah mengubah banyak aspek pelayanan publik, termasuk administrasi perpajakan. Di Indonesia, salah satu langkah besar dalam reformasi perpajakan adalah implementasi Core Tax Administration System atau Coretax DJP.
Coretax dikembangkan melalui program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau PSIAP. Program ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.
Melalui Coretax, berbagai layanan perpajakan yang sebelumnya tersebar di sejumlah aplikasi diintegrasikan ke dalam satu sistem digital. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan, dan mendorong kepatuhan wajib pajak.
Namun, implementasi sistem baru dalam skala nasional tentu tidak sederhana. Pada masa awal penerapannya, Coretax diwarnai berbagai kendala, mulai dari gangguan sistem, gagal login, keterlambatan one-time password atau OTP, hingga akses server yang lambat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan penting: apakah Coretax sudah menjadi solusi digital bagi administrasi perpajakan Indonesia, atau justru menghadirkan tantangan baru bagi wajib pajak?
Jawabannya tidak dapat dilihat secara hitam-putih. Coretax memang menawarkan pembaruan penting. Namun, pengalaman awal implementasinya menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup. Transformasi digital juga membutuhkan kesiapan infrastruktur, proses bisnis, edukasi, dan komunikasi yang berkelanjutan.
Mengapa Coretax Dibutuhkan?
Selama bertahun-tahun, administrasi perpajakan Indonesia berjalan melalui berbagai aplikasi yang berdiri sendiri. Wajib pajak menggunakan e-Registration untuk pendaftaran, e-Billing untuk pembayaran, DJP Online untuk pelaporan SPT, dan e-Faktur bagi Pengusaha Kena Pajak.
Model layanan yang terpisah tersebut menimbulkan tantangan. Wajib pajak harus berpindah antarplatform, mengulang proses administrasi, dan menyesuaikan diri dengan berbagai sistem yang tidak selalu terhubung secara penuh.
Dari sisi otoritas pajak, data yang tersebar di banyak aplikasi juga dapat menyulitkan pengawasan. Integrasi data menjadi penting agar proses pelayanan, validasi, dan analisis kepatuhan dapat dilakukan secara lebih efisien.
Karena itu, Coretax hadir sebagai sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi. Dalam sistem ini, berbagai layanan diarahkan agar dapat diakses melalui satu portal yang saling terhubung.
Mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan SPT, penerbitan bukti potong, hingga pengajuan layanan administrasi perpajakan dapat dilakukan dalam satu ekosistem digital.
Salah satu fitur penting Coretax adalah Taxpayer Ledger atau Buku Besar Wajib Pajak. Fitur ini mencatat hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak secara terintegrasi. Riwayat pembayaran, utang pajak, dan kelebihan pembayaran dapat dipantau dalam satu tampilan.
Coretax juga membawa konsep prepopulated data. Melalui konsep ini, sebagian data perpajakan sudah tersedia secara otomatis ketika wajib pajak akan melaporkan SPT. Dengan demikian, proses pelaporan diharapkan menjadi lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan input manual.
Dari sisi kebijakan, Coretax tidak hanya menjadi pengganti aplikasi lama. Sistem ini dirancang sebagai fondasi baru administrasi perpajakan yang lebih modern, efisien, dan berbasis data.
Coretax lahir dari kebutuhan untuk membuat administrasi pajak lebih sederhana bagi wajib pajak dan lebih kuat bagi otoritas pajak.
Ketika Harapan Bertemu Kendala
Di balik manfaat yang ditawarkan, implementasi Coretax pada masa awal peluncurannya tidak berjalan sepenuhnya mulus. Sejak digunakan secara nasional, berbagai keluhan muncul dari wajib pajak, konsultan pajak, dan pelaku usaha.
Keluhan yang banyak disampaikan antara lain sulit mengakses sistem, proses login gagal, keterlambatan OTP, kegagalan validasi data, serta lambatnya proses tertentu karena tingginya beban akses.
Bagi wajib pajak, kendala teknis seperti ini bukan persoalan kecil. Administrasi pajak memiliki tenggat waktu. Keterlambatan akses sistem dapat berdampak pada pelaporan, pembayaran, penerbitan faktur pajak, hingga kepastian layanan.
Karena itu, gangguan pada sistem pajak digital dapat langsung memengaruhi aktivitas bisnis. Pelaku usaha membutuhkan kepastian agar transaksi, faktur, pembayaran, dan pelaporan dapat berjalan tanpa hambatan.
Kritik yang muncul terhadap implementasi Coretax pada dasarnya menunjukkan satu hal penting: transformasi digital harus dibarengi kesiapan implementasi.
Sistem yang modern tetap membutuhkan infrastruktur yang stabil. Fitur yang canggih tetap membutuhkan panduan yang mudah dipahami. Integrasi data tetap membutuhkan proses transisi yang jelas.
Selain itu, tidak semua wajib pajak memiliki tingkat literasi digital yang sama. Wajib pajak besar mungkin memiliki tim pajak dan teknologi informasi yang lebih siap. Namun, pelaku UMKM, wajib pajak orang pribadi, dan masyarakat di daerah dapat menghadapi tantangan yang berbeda.
Di sinilah pentingnya edukasi yang inklusif. Perubahan sistem tidak cukup hanya diumumkan. Wajib pajak perlu diberi pendampingan praktis, contoh penggunaan, kanal bantuan yang responsif, dan masa adaptasi yang memadai.
Keberhasilan Coretax tidak hanya ditentukan oleh desain sistem, tetapi juga oleh pengalaman wajib pajak saat menggunakannya.
Perbaikan Berkelanjutan Menjadi Kunci
Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan berskala nasional tidak lepas dari tantangan. Karena itu, sejumlah langkah perbaikan dilakukan untuk menjaga layanan tetap berjalan dan memulihkan kepercayaan wajib pajak.
Pemerintah menyampaikan bahwa penyempurnaan Coretax akan terus dilakukan. Sistem yang menangani transaksi dalam jumlah sangat besar tentu membutuhkan evaluasi dan penyesuaian secara berkelanjutan.
DJP juga melakukan optimalisasi kapasitas server, penyempurnaan aplikasi, serta perbaikan atas kendala teknis yang dilaporkan wajib pajak. Upaya tersebut penting agar sistem dapat berjalan lebih stabil dari waktu ke waktu.
Selain aspek teknologi, kebijakan relaksasi sanksi administratif bagi wajib pajak yang terdampak kendala sistem juga menjadi langkah penting. Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa proses adaptasi tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada wajib pajak apabila hambatan muncul dari sistem yang sedang disempurnakan.
Di sisi edukasi, DJP juga memperluas berbagai program pendampingan, seperti webinar, Forum Konsultasi Publik, Pojok Pajak, dan pelibatan Relawan Pajak di perguruan tinggi.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya proyek teknologi. Transformasi digital adalah perubahan ekosistem. Pemerintah harus menyediakan sistem yang andal, sementara wajib pajak perlu diberi ruang untuk belajar dan beradaptasi.
Berdasarkan berbagai fakta tersebut, Coretax tidak dapat dinilai hanya dari kendala awal implementasinya. Namun, kendala tersebut juga tidak boleh diabaikan. Justru dari kendala itulah pemerintah dapat mengevaluasi titik lemah sistem dan memperbaiki kualitas layanan.
Di satu sisi, Coretax menawarkan masa depan administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi. Di sisi lain, pengalaman awal menunjukkan bahwa modernisasi membutuhkan proses, komunikasi, dan kesabaran institusional.
Pada akhirnya, Coretax bukan semata-mata solusi digital, tetapi juga ujian bagi reformasi perpajakan Indonesia.
Apabila penyempurnaan terus dilakukan secara konsisten, Coretax berpotensi menjadi fondasi utama administrasi pajak digital. Namun, apabila kendala teknis, literasi, dan pelayanan tidak ditangani dengan serius, sistem ini dapat menimbulkan beban baru bagi wajib pajak.
Karena itu, keberhasilan Coretax akan sangat bergantung pada keseimbangan antara teknologi, pelayanan, dan kepercayaan publik.
Coretax akan benar-benar menjadi solusi apabila mampu membuat pajak lebih mudah, lebih pasti, dan lebih dapat dipercaya oleh wajib pajak.
