Bayangkan seorang ibu rumah tangga di Banda Aceh yang dua tahun lalu memberanikan diri memulai usaha kecil-kecilan. Bermodal dapur rumah, ia menjual pisang berlapis cokelat, menerima pesanan lewat WhatsApp, dan perlahan omzetnya mulai tumbuh.
Soal pajak, ia tidak perlu pusing. Cukup membayar 0,5% dari total omzet, tanpa harus rumit menghitung laba rugi secara rinci. Itulah janji awal PPh Final UMKM: memberikan kemudahan bagi usaha kecil agar mereka merasa nyaman masuk ke dalam sistem perpajakan negara.
Namun, hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 memunculkan pertanyaan baru. Pemerintah tidak membatalkan fasilitas pajak murah tersebut, tetapi mempertegas satu pertanyaan mendasar: sebenarnya, untuk siapa fasilitas ini diberikan sejak awal?
Pertanyaan itu penting karena fasilitas pajak tidak boleh hanya dilihat sebagai tarif murah. Fasilitas pajak juga harus dilihat sebagai instrumen keadilan.
Apabila insentif yang seharusnya diberikan kepada usaha kecil justru dinikmati oleh pelaku usaha yang sebenarnya sudah besar, maka tujuan kebijakan menjadi menyimpang.
Dengan demikian, PP 20/2026 dapat dibaca sebagai upaya pemerintah menata ulang arah kebijakan pajak UMKM. Bukan untuk membuat UMKM takut, melainkan untuk memastikan fasilitas PPh Final benar-benar tepat sasaran.
Niat Baik yang Perlu Dijaga
Kebijakan pajak murah untuk UMKM memiliki perjalanan cukup panjang. Pemerintah pernah menerapkan tarif PPh Final 1% melalui PP Nomor 46 Tahun 2013. Kemudian, tarif tersebut diturunkan menjadi 0,5% melalui PP Nomor 23 Tahun 2018.
Semangat di balik kebijakan ini sangat jelas: mengurangi rasa takut pelaku usaha kecil saat berhadapan dengan administrasi perpajakan. Pelaku UMKM tidak perlu langsung dibebani pembukuan kompleks. Mereka cukup menghitung pajak berdasarkan omzet.
Kesederhanaan ini penting karena banyak pelaku usaha kecil belum memiliki sistem pencatatan yang rapi. Sebagian bahkan masih mencampur keuangan pribadi dan usaha.
Namun, niat baik yang tidak diawasi dapat disalahgunakan. Dalam praktik, muncul fenomena yang dikenal sebagai firm splitting atau pemecahan usaha.
Melalui praktik ini, pelaku usaha yang omzetnya sudah melebihi batas tertentu memecah bisnisnya ke dalam beberapa entitas baru. Satu usaha didaftarkan atas nama suami, satu atas nama istri, dan lainnya menggunakan perseroan perorangan atau entitas berbeda.
Secara administratif, usaha tersebut tampak terpisah. Namun, secara ekonomi, kegiatan usaha itu masih dikendalikan oleh pihak yang sama.
Tujuannya sederhana: menjaga omzet masing-masing entitas tetap berada di bawah batas tertentu agar tetap bisa menikmati tarif PPh Final 0,5%.
Jika praktik seperti ini dibiarkan, UMKM sejati justru dirugikan. Warung kecil, usaha rumahan, dan pelaku mikro yang benar-benar membutuhkan kemudahan harus bersaing dengan pelaku usaha besar yang menyamar sebagai usaha kecil.
Di sinilah persoalan keadilan horizontal muncul: wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang sama seharusnya diperlakukan secara sebanding.
Apa yang Berubah dalam PP 20/2026?
PP 20/2026 mempertegas arah kebijakan PPh Final UMKM. Fasilitas tetap dipertahankan, tetapi penerimanya dibuat lebih selektif.
Pertama, tarif 0,5% tetap menjadi instrumen utama bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria. Bagi pelaku usaha kecil yang menjalankan usaha secara wajar dan omzetnya masih berada dalam batas yang ditentukan, fasilitas ini tetap memberikan kemudahan.
Kedua, subjek penerima fasilitas dipersempit. Dalam naskah yang dibahas, fasilitas lebih diarahkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi. Sementara itu, badan usaha tertentu seperti CV, firma, PT, dan BUMDes baru tidak lagi menjadi sasaran utama fasilitas tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan transisi.
Ketiga, terdapat mekanisme penggabungan omzet keluarga dan entitas terkait. Ini menjadi bagian paling penting dari PP 20/2026. Omzet suami, istri dengan NPWP terpisah, serta perseroan perorangan yang dimiliki dapat diperhitungkan bersama untuk menentukan hak atas tarif 0,5%.
Sebagai contoh, jika usaha suami beromzet Rp3 miliar dan usaha istri beromzet Rp2 miliar, maka total peredaran bruto keluarga menjadi Rp5 miliar. Jika batas omzet yang digunakan adalah Rp4,8 miliar, maka fasilitas PPh Final UMKM tidak lagi dapat digunakan.
Keempat, pekerjaan bebas ditegaskan berada di luar skema ini. Profesi seperti dokter, pengacara, akuntan, notaris, konsultan, arsitek, influencer, vlogger, dan profesi sejenis perlu menggunakan mekanisme pajak sesuai karakter penghasilannya.
Kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan administrasi perpajakan. Dengan Coretax, DJP memiliki peluang lebih besar untuk mengintegrasikan data, membaca hubungan antarwajib pajak, dan mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar.
Namun, penggunaan teknologi tetap harus disertai kehati-hatian. Data yang terintegrasi harus digunakan untuk memperjelas kewajiban, bukan menciptakan ketidakpastian baru bagi wajib pajak.
Reformasi yang Harus Dikawal
Di satu sisi, PP 20/2026 merupakan langkah reformasi yang patut diperhatikan. Aturan ini mencoba menjaga agar fasilitas pajak UMKM tidak dinikmati oleh pelaku usaha yang sebenarnya sudah tidak layak memperoleh insentif.
Namun, di sisi lain, terdapat pertanyaan yang perlu dijawab dengan jujur: apakah kebijakan ini sudah mempertimbangkan kapasitas adaptasi UMKM yang benar-benar kecil?
Sebagai contoh, bagaimana dengan suami-istri yang menjalankan dua usaha berbeda secara organik, berbeda produk, berbeda manajemen, dan berbeda pelanggan, tetapi total omzet gabungannya melewati batas Rp4,8 miliar?
Apabila mereka harus langsung berpindah ke sistem pembukuan dan mekanisme pajak umum, beban administrasi tentu meningkat. Bagi usaha keluarga, migrasi dari pencatatan sederhana ke pembukuan akuntansi lengkap membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya.
Karena itu, terdapat tiga hal yang perlu dikawal.
Pertama, pemerintah perlu menyediakan masa transisi dan pendampingan yang memadai. Sosialisasi tidak boleh hanya berupa pengumuman aturan baru. DJP perlu membantu pelaku usaha memahami cara pencatatan, pembukuan, dan konsekuensi perpajakan secara praktis.
Kedua, batas omzet Rp4,8 miliar perlu dievaluasi secara berkala. Angka ini telah lama digunakan sebagai ambang penting dalam rezim pajak UMKM. Di tengah perubahan harga, inflasi, dan perkembangan skala usaha, pemerintah perlu menilai apakah batas tersebut masih relevan.
Ketiga, mekanisme penggabungan omzet keluarga harus memiliki indikator yang adil dan transparan. Jangan sampai aturan ini merugikan usaha keluarga yang secara substansi memang terpisah dan dijalankan secara jujur.
Pada akhirnya, PP 20/2026 adalah cermin besar bagi kebijakan pajak UMKM. Aturan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berniat baik tetap dapat menghasilkan penyimpangan apabila tidak diawasi dengan tepat.
Pemerintah menunjukkan keberanian untuk membenahi celah tersebut. Namun, reformasi perpajakan bukan lomba lari cepat. Reformasi adalah maraton panjang yang membutuhkan kombinasi antara ketegasan aturan dan kepercayaan wajib pajak.
Tanpa kepercayaan, aturan setegas apa pun dapat melahirkan resistensi atau mendorong sebagian pelaku usaha kembali ke sektor informal.
Ibu penjual pisang cokelat di Banda Aceh pada awal tulisan ini tidak perlu panik. Aturan ini tidak seharusnya menyasar pelaku usaha kecil yang benar-benar menjalankan usaha secara sederhana dan jujur.
Menjadi tugas bersama bagi akademisi, konsultan, media, dan pembuat kebijakan untuk menjelaskan aturan ini dengan bahasa yang jernih.
Fasilitas pajak UMKM harus tetap melindungi yang kecil, tetapi tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi yang besar.
