Ketahanan fiskal tidak hanya bergantung pada tarif pajak, tetapi juga pada kemampuan negara melihat, menghubungkan, dan memahami seluruh kapasitas ekonomi.
Ketidakpastian ekonomi global bukan lagi sekadar prediksi. Fragmentasi geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan teknologi, dan volatilitas pasar telah menjadi realitas yang harus dihadapi setiap negara.
Indonesia membutuhkan fondasi fiskal yang tangguh untuk menghadapi tekanan tersebut. Dalam situasi ini, pajak menjadi salah satu jangkar utama ketahanan fiskal.
Namun, Indonesia menghadapi sebuah paradoks. Aktivitas ekonomi terus bertumbuh dan transaksi digital meningkat pesat, tetapi sistem perpajakan belum selalu mampu menangkap seluruh potensi tersebut.
Sebagian kegiatan ekonomi masih berada di luar jangkauan administrasi pajak. Ketakterlihatan ini muncul karena transaksi informal, kepemilikan aset yang tidak transparan, serta struktur ekonomi lintas negara yang semakin kompleks.
Selama ini, perluasan basis pajak sering mendapat stigma “berburu di kebun binatang”. Otoritas dianggap terus mengawasi wajib pajak yang sudah terdaftar dan relatif patuh.
Padahal, tantangan yang lebih besar justru berada di luar sistem. Indonesia masih menghadapi sektor informal yang luas dan kekayaan tersembunyi yang sulit terlacak.
Karena itu, perluasan basis pajak tidak boleh hanya berarti menambah objek atau menaikkan tarif. Pemerintah perlu membangun Piramida Transparansi Fiskal yang menghubungkan aktivitas ekonomi domestik dan global dalam satu ekosistem informasi.
Redefinisi Shadow Economy dan Hidden Wealth
Indonesia perlu memperluas cara pandang terhadap shadow economy. Istilah tersebut tidak lagi hanya merujuk pada pedagang informal atau UMKM yang belum memiliki pembukuan.
Ekonomi bayangan kini berkembang menjadi bentuk yang lebih rumit. Aset digital lintas negara, penggunaan nominee arrangement, serta kepemilikan berlapis dapat menyembunyikan kapasitas ekonomi yang sebenarnya.
Perubahan tersebut melahirkan apa yang dapat disebut sebagai hidden wealth economy. Kekayaan tetap ada dan terus bertumbuh, tetapi tidak seluruhnya terlihat oleh sistem perpajakan.
Masalah utamanya terletak pada ketimpangan informasi atau information asymmetry. Otoritas pajak tidak selalu memiliki informasi yang sama lengkapnya dengan wajib pajak.
Ketika sebagian kapasitas ekonomi berada di luar radar, sistem perpajakan menghadapi ketidakadilan. Wajib pajak yang patuh terus membiayai negara, sementara sebagian pihak menikmati fasilitas publik tanpa kontribusi yang sebanding.
Namun, pemerintah juga tidak boleh memperlakukan seluruh sektor informal sebagai pelanggar. Banyak pelaku usaha kecil belum masuk ke sistem karena keterbatasan administrasi, literasi, atau akses teknologi.
Karena itu, strategi perluasan basis pajak harus menyasar dua sisi sekaligus. Pemerintah perlu mendorong formalisasi sektor informal melalui insentif dan layanan sederhana.
Pada saat yang sama, pemerintah harus memperkuat pengungkapan kekayaan tersembunyi. Pendekatannya perlu berbasis data, analisis risiko, dan kerja sama lintas negara.
Arsitektur Piramida Transparansi Fiskal
Piramida Transparansi Fiskal dapat dibangun melalui beberapa lapisan yang saling melengkapi. Setiap lapisan tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk satu sistem informasi ekonomi.
Lapisan pertama ialah transaksi digital atau digital transaction layer. Jejak transaksi melalui QRIS, marketplace, kartu pembayaran, dan dompet elektronik menyediakan informasi penting mengenai perputaran ekonomi.
Pemerintah tidak seharusnya langsung memajaki setiap transaksi digital. Data tersebut lebih tepat digunakan untuk membangun peta aktivitas ekonomi.
Tujuannya ialah mengubah jutaan transaksi menjadi informasi yang dapat dianalisis. Dari sana, pemerintah dapat melihat sektor yang tumbuh, pola penghasilan, dan potensi ketidaksesuaian.
Lapisan kedua ialah data nasional atau national data layer. Pada tahap ini, pemerintah menghubungkan berbagai informasi melalui identitas tunggal.
Integrasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak menjadi bagian penting dari proses tersebut. Coretax juga dapat berfungsi sebagai pusat pengelolaan administrasi dan data perpajakan.
Ketika data kependudukan, aset, kepemilikan kendaraan, tanah, saham, dan transaksi usaha terhubung, sistem dapat membentuk Peta Kapasitas Ekonomi.
Peta tersebut tidak otomatis membuktikan pelanggaran. Namun, sistem dapat menghasilkan sinyal risiko ketika terdapat perbedaan besar antara profil ekonomi dan laporan pajak.
Sinyal itu kemudian menjadi dasar klarifikasi, bukan langsung menjadi dasar penghukuman. Pendekatan ini penting agar pengawasan tetap adil dan proporsional.
Integrasi data yang luas juga membawa risiko. Pemerintah wajib memperkuat keamanan siber, membatasi akses, dan menjalankan prinsip pelindungan data pribadi.
Tanpa perlindungan yang kuat, perluasan basis data justru dapat menurunkan kepercayaan publik. Karena itu, transparansi fiskal harus berjalan bersama perlindungan privasi.
Lapisan ketiga ialah transparansi global atau global transparency layer. Lapisan ini membantu Indonesia melihat aset dan penghasilan yang berada di luar negeri.
Indonesia dapat memanfaatkan Exchange of Information dan Automatic Exchange of Information. Mekanisme tersebut membuka akses terhadap informasi keuangan lintas yurisdiksi.
Lapisan ini penting untuk mengawasi kelompok berpenghasilan dan berkekayaan tinggi. Struktur lintas negara tidak boleh menjadi ruang aman untuk menyembunyikan penghasilan.
Ketika ketiga lapisan tersebut saling terhubung, negara memperoleh visibilitas ekonomi yang lebih luas. Kondisi ini dapat mendekatkan data perpajakan dengan aktivitas ekonomi yang sebenarnya.
Kepercayaan sebagai Puncak Piramida
Banyak pihak menganggap tujuan akhir integrasi data ialah meningkatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya. Pandangan tersebut terlalu sempit.
Penerimaan memang penting, tetapi bukan satu-satunya hasil. Puncak Piramida Transparansi Fiskal justru terletak pada lapisan kepercayaan atau trust layer.
Ketika masyarakat melihat seluruh kelompok masuk ke dalam sistem secara adil, moral pajak akan meningkat. Pelaku informal mulai tercatat, profesional melaporkan penghasilan, dan pemilik kekayaan besar tidak mudah bersembunyi.
Dari sana, kepatuhan sukarela atau voluntary compliance dapat tumbuh. Wajib pajak membayar bukan hanya karena takut terhadap sanksi, tetapi karena percaya terhadap sistem.
Kepatuhan sukarela juga menurunkan biaya pengawasan. DJP tidak perlu menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk memeriksa seluruh wajib pajak.
Sistem dapat memusatkan pengawasan kepada pihak berisiko tinggi. Wajib pajak yang patuh kemudian memperoleh layanan lebih cepat dan sederhana.
Namun, kepercayaan tidak lahir hanya dari teknologi. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa data digunakan secara bertanggung jawab dan pajak dikelola untuk kepentingan publik.
Pelayanan yang baik, perlindungan data, dan konsistensi penegakan hukum menjadi bagian dari kontrak sosial baru. Tanpa unsur tersebut, integrasi data hanya akan terlihat sebagai perluasan pengawasan.
Pada akhirnya, perluasan basis pajak bukan sekadar mengejar target penerimaan tahunan. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih transparan.
Ketahanan fiskal abad ke-21 tidak ditentukan oleh seberapa tinggi tarif pajak yang ditetapkan. Ketahanan itu bergantung pada kemampuan negara mengintegrasikan kapasitas ekonomi secara adil, inklusif, dan tepercaya.
Piramida Transparansi Fiskal menawarkan kerangka untuk mencapai tujuan tersebut. Data transaksi, informasi nasional, transparansi global, dan kepercayaan publik harus bergerak dalam satu arah.
Jika pemerintah mampu membangun keempat lapisan itu secara konsisten, Indonesia tidak hanya memperluas basis pajak. Indonesia juga memperkuat kedaulatan fiskal dan keadilan dalam pembiayaan negara.
*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi instansi tempat penulis bekerja.
