Modernisasi sistem perpajakan Indonesia memasuki babak baru melalui hadirnya Core Tax Administration System atau Coretax. Sebagai proyek strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sistem ini tidak hanya menjadi pembaruan perangkat lunak, tetapi juga perombakan arsitektur administrasi fiskal nasional.
Di era digital, tuntutan masyarakat terhadap layanan publik terus berubah. Masyarakat mengharapkan layanan yang cepat, transparan, mudah diakses, dan tidak berbelit-belit. Administrasi perpajakan pun tidak bisa lagi bertumpu pada sistem yang terfragmentasi dan sulit mengikuti kompleksitas transaksi bisnis modern.
Sebelum Coretax diterapkan, berbagai layanan perpajakan berjalan melalui aplikasi yang berbeda. Kondisi ini sering membuat wajib pajak harus berpindah sistem untuk menyelesaikan kewajibannya. Akibatnya, proses administrasi dapat terasa rumit, memakan waktu, dan meningkatkan risiko kesalahan.
Coretax hadir untuk menjawab persoalan tersebut. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, layanan wajib pajak, pengawasan, hingga penegakan hukum.
Dengan sistem yang lebih terhubung, DJP diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih efisien. Di sisi lain, wajib pajak diharapkan memperoleh pengalaman yang lebih sederhana, transparan, dan prediktif.
Namun, keberhasilan Coretax tidak cukup diukur dari keberhasilan sistem itu diluncurkan. Keberhasilan yang lebih penting adalah apakah sistem ini benar-benar mampu menurunkan biaya kepatuhan, meningkatkan kenyamanan pengguna, dan memperkuat kepercayaan wajib pajak.
Menurunkan Biaya Kepatuhan Wajib Pajak
Salah satu masalah klasik dalam administrasi perpajakan adalah tingginya biaya kepatuhan atau tax compliance costs. Sandford menjelaskan bahwa biaya kepatuhan mencakup waktu, tenaga, biaya administrasi, dan sumber daya yang harus dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Sandford, 1989).
Biaya ini sering tidak terlihat secara langsung. Namun, bagi wajib pajak, terutama usaha kecil dan menengah, biaya kepatuhan dapat menjadi beban nyata.
Ketika prosedur terlalu rumit, formulir sulit dipahami, dan sistem tidak terintegrasi, wajib pajak membutuhkan lebih banyak waktu untuk sekadar memenuhi kewajiban administratif. Dalam kondisi seperti itu, kepatuhan tidak lagi hanya soal kemauan, tetapi juga soal kemampuan menghadapi beban administrasi.
Coretax mencoba memangkas hambatan tersebut melalui otomatisasi dan integrasi layanan. Fitur seperti pre-populated tax return, integrasi Nomor Induk Kependudukan sebagai NPWP, serta sistem pembayaran yang lebih terpadu dapat membantu wajib pajak mengurangi pengisian data berulang.
Jika berjalan dengan baik, Coretax dapat membuat proses pelaporan menjadi lebih cepat dan praktis. Wajib pajak tidak perlu lagi memulai dari halaman kosong, karena sebagian data dapat tersedia lebih awal dalam sistem.
Namun, otomatisasi tidak boleh menghilangkan tanggung jawab wajib pajak. Data yang tersedia tetap perlu diperiksa. Wajib pajak tetap harus memastikan bahwa informasi dalam SPT sudah benar, lengkap, dan jelas.
Dengan demikian, Coretax bukan alat untuk menggantikan peran wajib pajak, melainkan sarana untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya secara lebih mudah.
Administrasi pajak yang baik bukan hanya yang mampu mengawasi, tetapi juga yang mampu membuat kepatuhan menjadi lebih sederhana.
Penerimaan Teknologi dan Pengalaman Wajib Pajak
Keberhasilan Coretax juga dapat dilihat melalui Technology Acceptance Model atau TAM. Davis menjelaskan bahwa penerimaan teknologi sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu persepsi manfaat atau perceived usefulness dan persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use (Davis, 1989).
Dalam konteks Coretax, persepsi manfaat muncul ketika wajib pajak merasa sistem baru benar-benar membantu mereka. Misalnya, proses pelaporan menjadi lebih cepat, data lebih mudah ditemukan, dan status administrasi dapat dipantau dengan lebih jelas.
Sementara itu, persepsi kemudahan muncul ketika sistem mudah dipahami, stabil, dan tidak membingungkan. Tampilan yang sederhana, alur layanan yang logis, serta bantuan yang responsif menjadi bagian penting dari pengalaman pengguna.
Apabila wajib pajak merasa Coretax rumit, sering bermasalah, atau sulit diakses, maka manfaat sistem akan sulit dirasakan. Pada titik ini, teknologi yang seharusnya menyederhanakan administrasi justru dapat menambah beban.
Karena itu, penerimaan Coretax tidak dapat dipaksakan hanya melalui kewajiban penggunaan. Wajib pajak perlu merasakan bahwa sistem baru lebih baik daripada sistem sebelumnya.
Pemerintah juga perlu memperhatikan literasi digital masyarakat. Tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan teknologi yang sama. Perusahaan besar mungkin lebih mudah beradaptasi karena memiliki staf pajak dan teknologi informasi.
Namun, wajib pajak orang pribadi dan pelaku usaha kecil dapat menghadapi tantangan berbeda. Mereka membutuhkan panduan yang jelas, bahasa yang sederhana, serta layanan bantuan yang mudah dijangkau.
Dalam konteks reformasi administrasi pajak di negara berkembang, Bird menekankan bahwa modernisasi administrasi tidak hanya memerlukan sistem yang baik, tetapi juga kelembagaan yang kuat dan implementasi yang konsisten (Bird, 2014).
Karena itu, Coretax perlu dipahami sebagai perubahan administrasi secara menyeluruh. Sistem baru harus diikuti perubahan cara kerja aparatur, peningkatan kualitas layanan, dan komunikasi yang lebih baik kepada wajib pajak.
Kepercayaan, Pengawasan Risiko, dan Kepatuhan Sukarela
Coretax juga membawa perubahan penting dalam pola pengawasan. Dengan integrasi data pihak ketiga, DJP dapat melakukan pengawasan berbasis risiko atau Compliance Risk Management secara lebih objektif.
Pendekatan ini sejalan dengan praktik administrasi pajak modern. OECD menekankan bahwa pengawasan berbasis risiko membantu otoritas pajak mengalokasikan sumber daya kepada area yang memiliki risiko ketidakpatuhan lebih tinggi (OECD, 2019).
Bagi wajib pajak yang patuh, pendekatan ini seharusnya memberikan manfaat. Mereka tidak perlu terlalu sering menghadapi pengawasan yang tidak perlu, karena sistem dapat membedakan tingkat risiko wajib pajak.
Di sisi lain, wajib pajak berisiko tinggi dapat diawasi lebih tepat sasaran. Dengan demikian, sistem perpajakan dapat menciptakan level playing field yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha.
Namun, pengawasan berbasis data tetap harus dijalankan secara proporsional. Data seharusnya menjadi dasar klarifikasi dan pelayanan, bukan langsung menjadi alat penghukuman.
Kepercayaan menjadi elemen penting dalam proses ini. Alm dan Torgler menekankan bahwa moral pajak atau tax morale dipengaruhi oleh cara masyarakat memandang pemerintah dan kualitas layanan publik yang diberikan (Alm & Torgler, 2011).
Ketika pemerintah menyediakan sistem yang adil, efisien, dan transparan, kepercayaan masyarakat dapat meningkat. Dari kepercayaan itulah kepatuhan sukarela dapat tumbuh.
Coretax berpotensi menjadi fondasi baru bagi hubungan antara negara dan wajib pajak. Wajib pajak tidak lagi hanya diposisikan sebagai pihak yang diawasi, tetapi juga sebagai pengguna layanan publik yang berhak memperoleh kemudahan, kepastian, dan transparansi.
Pada akhirnya, Coretax merupakan lompatan penting dalam sejarah administrasi perpajakan Indonesia. Sistem ini menghubungkan teori efisiensi administrasi dengan kebutuhan nyata wajib pajak di era digital.
Namun, keberlanjutan sistem ini tetap bergantung pada literasi digital publik, stabilitas infrastruktur teknologi, keamanan data, dan kualitas pelayanan DJP.
Kepatuhan sukarela tidak lahir hanya karena sistem semakin canggih, tetapi karena wajib pajak merasa sistem tersebut adil, mudah digunakan, dan dapat dipercaya.
Jika Coretax mampu menghadirkan pengalaman tersebut, maka reformasi administrasi perpajakan tidak hanya menghasilkan sistem baru. Reformasi itu juga dapat melahirkan budaya kepatuhan baru yang tumbuh dari kepercayaan antara negara dan warganya.
