I. PENDAHULUAN
Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara negara dan wajib pajak terasa semakin tegang. Pajak terus dikejar, pengawasan diperketat, tetapi kepercayaan tidak selalu ikut tumbuh.
Pajak sejak lama menjadi tulang punggung penerimaan negara dan instrumen utama dalam membiayai pembangunan nasional. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara (Kementerian Keuangan RI, 2023). Ketergantungan yang tinggi ini menjadikan sistem perpajakan sebagai fondasi utama keberlanjutan fiskal negara.
Namun demikian, di balik peran strategis tersebut, muncul pertanyaan yang semakin relevan: apakah sistem perpajakan Indonesia saat ini telah mencerminkan prinsip keadilan, atau justru lebih menitikberatkan pada optimalisasi penerimaan negara semata?
Indonesia mengadopsi self assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Namun, dalam praktiknya sistem ini juga mengandung potensi ketidakpatuhan, baik yang bersifat administratif maupun akibat perbedaan penafsiran terhadap norma perpajakan (Soekotjo, 2026).
Indikasi permasalahan ini tercermin dari tren penurunan tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terdapat penurunan signifikan pada rasio pajak (tax ratio) tahun 2025 yang hanya menyentuh 9,31% dari PDB, berbeda dari tahun 2024 yang berhasil mencapai 10,08% (DDTC News, 2025). Penurunan ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan belum mampu menghasilkan kepatuhan yang optimal, meskipun berbagai reformasi telah dilakukan.
Dengan demikian, persoalan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menyangkut kepercayaan dan legitimasi sistem itu sendiri (Bird & Zolt, 2008). Tulisan ini berargumen bahwa meningkatnya tekanan fiskal yang tidak diimbangi dengan keadilan, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan berpotensi memperlemah kepercayaan wajib pajak dalam jangka panjang.
II. PEMBAHASAN
1. Self Assessment: Kepercayaan yang Tidak Simetris
Secara konseptual, self assessment system dibangun di atas fondasi kepercayaan antara negara dan wajib pajak. Negara memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara mandiri, dengan harapan tercipta kepatuhan sukarela.
Namun dalam praktiknya, kepercayaan tersebut tidak berjalan secara simetris. Untuk menjaga efektivitas sistem, otoritas pajak tetap diberikan kewenangan melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi administratif (Soekotjo, 2026). Dalam banyak kasus, wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya tetap dapat menghadapi koreksi akibat perbedaan penafsiran terhadap regulasi yang berlaku.
Sanksi administratif pada dasarnya bertujuan mendorong kepatuhan dan memulihkan kerugian negara, bukan semata-mata menghukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat persoalan seperti multitafsir regulasi dan potensi kesewenang-wenangan dalam pemeriksaan serta penetapan pajak (Soekotjo, 2026).
Kondisi ini menciptakan sistem yang berbasis kepercayaan justru dijalankan dengan pendekatan yang cenderung koersif. Dalam literatur perpajakan, kondisi ini dikenal sebagai enforced compliance, yaitu kepatuhan yang didorong oleh ancaman sanksi, bukan oleh legitimasi sistem (Kirchler, 2007).
Pendekatan yang terlalu menekankan pada pengawasan berpotensi menggerus kepercayaan wajib pajak dalam jangka panjang. Padahal, kepercayaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan (Torgler, 2005).
2. Administrasi yang Aktif, tetapi Tidak Efektif
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, otoritas perpajakan telah melakukan berbagai upaya administratif melalui modernisasi sistem perpajakan. Secara empiris, pemenuhan administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain kepatuhan dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penyelesaian terhadap kewajiban pajak yang masih tertunggak (Anggraeni & Praptoyo, 2016).
Namun, efektivitas administrasi tidak hanya ditentukan oleh instrumen formal, melainkan kualitas implementasinya bagi wajib pajak. Administrasi yang tidak mampu menjangkau wajib pajak potensial atau hanya berfokus pada sektor yang mudah dipungut justru berisiko menciptakan ketimpangan dalam sistem perpajakan.
Berbagai penelitian menunjukkan modernisasi administrasi perpajakan dengan adanya pengembangan sistem Coretax. Penelitian Noviana dan Parjiana (2015)menunjukkan bahwa reformasi administratif di tingkat kantor pelayanan telah mendorong pembenahan good governance, tetapi sebagian wajib pajak masih menilai birokrasi belum cukup sederhana dan respons aparatur belum konsisten optimal. Temuan serupa dikonfirmasi oleh penelitian Hasnidar Syam dan Nur Wahyuni (2024) yang menunjukkan wajib pajak masih sering mengalami kesulitan mengakses sistem elektronik, kebingungan dalam pelaporan, dan pada kondisi tertentu tetap harus melakukan penyampaian manual.
Modernisasi administrasi tidak cukup berfokus pada kontrol, tetapi juga harus meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik. Perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan memang meningkatkan kapasitas pengawasan.
Dengan kata lain, persoalan utama bukan lagi ada atau tidaknya reformasi, melainkan apakah reformasi tersebut benar-benar menyederhanakan bagi wajib pajak. Jika modernisasi justru menambah prosedur dan beban tanpa mengurangi hambatan, yang muncul bukan hanya kepatuhan administratif, tetapi juga kelelahan kepatuhan yang berpotensi mengikis kepercayaan.
3. Ledakan Sengketa Pajak: Gejala Sistemik
Ketika administrasi tidak sepenuhnya efektif, dampaknya tidak hanya pada kepatuhan, tetapi juga terlihat dalam meningkatnya sengketa pajak. Peningkatan sengketa pajak menjadi indikator penting dari ketegangan dalam sistem perpajakan. Dalam praktiknya, perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak sering kali berujung pada sengketa, khususnya terkait koreksi pajak dan penerapan sanksi administratif (Soekotjo, 2026).
Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan dalam kepastian hukum dan konsistensi penerapan regulasi. Ketika sengketa terjadi secara masif, hal tersebut tidak lagi sekadar mekanisme kontrol, melainkan mencerminkan kegagalan sistem dalam menciptakan kesepahaman antara negara dan wajib pajak.
Bagi wajib pajak, sengketa bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga beban ekonomi dan psikologis. Proses yang panjang dan tidak pasti meningkatkan biaya kepatuhan serta menciptakan persepsi bahwa sistem perpajakan tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Dalam konteks ini, sengketa tidak lagi sekadar mekanisme koreksi, melainkan cerminan ketidakselarasan antara negara dan wajib pajak.
4. Ketika Wajib Pajak Sering Menang
Fenomena ini menjadi semakin menarik ketika dalam banyak kasus wajib pajak justru memenangkan sengketa. Tingginya tingkat kemenangan wajib pajak mengindikasikan adanya potensi permasalahan dalam kualitas pemeriksaan atau interpretasi regulasi oleh otoritas pajak.
Dalam sistem hukum, perbedaan interpretasi merupakan hal yang wajar. Namun, ketika proporsinya signifikan, kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak (Sandford, 1995).
Kondisi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan akurasi proses pemeriksaan sejak tahap awal. Hal ini memperkuat indikasi bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada kepatuhan wajib pajak, tetapi juga pada kualitas administrasi dan penegakan hukum perpajakan itu sendiri.
5. Penegakan Hukum: Antara Kepastian dan Keadilan
Penegakan hukum merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan. Namun, dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan fiskus dalam menjatuhkan sanksi administratif merupakan bentuk kewenangan publik yang harus dibatasi oleh prinsip legalitas dan diawasi (Soekotjo, 2026).
Tanpa batasan yang jelas, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan abuse of power dan ketimpangan relasi antara negara dan wajib pajak. Dalam posisi ini, wajib pajak sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dalam menghadapi otoritas negara.
Dalam praktiknya, penegakan hukum perpajakan di Indonesia justru menunjukkan kecenderungan ekspansi kewenangan yang semakin luas. Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya menjalankan fungsi administrasi dan pemeriksaan, tetapi juga melakukan penagihan aktif, penyidikan, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta koordinasi lintas lembaga penegak hukum. Penelitian Irwan Triadi dan kolega menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pajak kini ditopang oleh integrasi digital, pengawasan berbasis data, sanksi administratif, perdata, hingga pidana, serta penguatan kerja sama antara DJP, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan PPATK (Triadi dan Apriyanti, 2025).
Ekspansi ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga penerimaan, namun sekaligus membuat sistem perpajakan terasa semakin menekan. Bahkan, studi yang sama menegaskan bahwa tindakan represif semata tidak cukup meningkatkan kepatuhan. Peningkatan kepatuhan justru membutuhkan pengawasan yang proporsional, berbasis bukti, dan disertai pendekatan pencegahan serta korektif yang meyakinkan wajib pajak (Triadi dan Apriyanti, 2025).
Gambaran serupa juga terlihat pada level pemerintah daerah. Penelitian mengenai penegakan hukum perpajakan di Kota Pontianak menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menempuh berbagai langkah represif, mulai dari pemberian surat peringatan, razia terhadap objek pajak yang menunggak, hingga penutupan sementara objek pajak. Namun demikian, penerimaan pajak tetap dinilai belum maksimal karena rendahnya kesadaran wajib pajak dan keterbatasan personel penegak hukum (Situngkir, 2021). Temuan ini menegaskan bahwa intensifikasi penegakan hukum tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas kepatuhan apabila tidak dibarengi dengan kesadaran, pelayanan, dan legitimasi yang memadai.
Dalam perspektif teori penegakan hukum, efektivitas penerapan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang berlaku, tetapi juga oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat (Soekanto, 2006). Selain itu, menurut pendekatan sistem hukum, keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum yang berkembang di masyarakat. Ketidakseimbangan di antara ketiga komponen tersebut berpotensi menyebabkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri (Friedman, 1984).
Hal ini menjadi semakin kompleks dalam konteks ekonomi digital, di mana transaksi lintas batas dan penggunaan teknologi canggih mempersulit proses pengawasan serta membuka ruang bagi praktik penghindaran pajak yang lebih sulit terdeteksi. Kondisi ini menuntut penegakan hukum yang adaptif, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari kesiapan sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan (Rohmatuloh et al., 2025).
Dalam jangka panjang, pendekatan yang terlalu represif justru dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Kepatuhan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila wajib pajak merasa diperlakukan secara adil (Kirchler, 2007).
III. PENUTUP
Permasalahan perpajakan di Indonesia bersifat struktural, di mana berbagai modernisasi belum sepenuhnya mengurai kompleksitas dan ketimpangan relasi antara negara dengan wajib pajak (Bird & Zolt, 2008). Oleh karena itu, reformasi perpajakan ke depan perlu berfokus pada pembangunan kepercayaan, yakni beralih dari pendekatan kontrol menuju kemitraan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, serta penegakan hukum yang adil (Torgler, 2005). Hal ini mencakup penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, kualitas pelayanan yang benar-benar memudahkan, serta penegakan hukum yang adil dan proporsional. Tanpa langkah-langkah tersebut, sistem perpajakan berisiko terus menghadapi krisis legitimasi.
Di era ekonomi digital, pembangunan kepercayaan harus diiringi adaptasi sistem perpajakan terhadap model bisnis yang kompleks dan lintas batas. Adanya kesenjangan regulasi dan praktik akan melebar dan melemahkan legitimasi (Rohmatuloh et al., 2025).
Pada akhirnya, pajak bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan cerminan hubungan antara negara dan warga. Negara dapat memaksa kepatuhan, tetapi tidak dapat memaksa kepercayaan (Kirchler, 2007).
IV. KESIMPULAN
Persoalan perpajakan di Indonesia tidak hanya terletak pada kepatuhan wajib pajak, tetapi juga pada kepercayaan terhadap sistem itu sendiri. Ketidakseimbangan antara tekanan fiskal, kompleksitas administrasi, dan kualitas penegakan hukum telah mendorong pergeseran dari kepatuhan sukarela menuju kepatuhan yang bersifat terpaksa.
Modernisasi dan penguatan pengawasan memang meningkatkan kapasitas negara, namun belum sepenuhnya menghadirkan kemudahan, kepastian, dan rasa keadilan bagi wajib pajak. Dampaknya terlihat dari meningkatnya sengketa, ketidakpastian interpretasi, serta melemahnya persepsi terhadap legitimasi sistem.
Pada akhirnya, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kuatnya kontrol, tetapi oleh tingkat kepercayaan yang dibangun. Tanpa perbaikan pada aspek keadilan, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan, upaya optimalisasi penerimaan justru berisiko menggerus legitimasi dan keberlanjutan kepatuhan itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, R., & Praptoyo, S. (2016). Evaluasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Tax policy in emerging countries.
DDTC News. (2025). https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1817160/tax-ratio-2025-hanya-sebesar-931-dari-pdb
Friedman, L. M. (1984). American law. New York: W.W. Norton & Company.
Hasnidar Syam, & Nur Wahyuni. (2024). Analisis modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Economics and Digital Business Review, 5(1), 117–128.
Irwan Triadi, A., Nurhidayah, N., & Anwar, M. (2025). Penegakan hukum pajak dalam meningkatkan penerimaan negara. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 3(2), 85–96.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Informasi APBN 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. Cambridge: Cambridge University Press.
Komarudin, K., & Hermawan, S. (2022). Trust-based voluntary tax compliance through tax administration digital transformation in Indonesia
Noviana, R., & Parjiana. (2015). Analisis penerapan sistem administrasi perpajakan modern di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Valuta, 1(2), 195–214.
Rohmatuloh, P., Denasetya, M. R., Persada, M. A. K., Ma’ruf, N. M., Ramadhan, N. S., & Najmudin, N. (2025). Strategi adaptif penegakan hukum pajak untuk hadapi tantangan ekonomi digital. Media Hukum Indonesia, 4(1), 82–88. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index
Sandford, C. (1995). Tax compliance costs: Measurement and policy. Bath: Fiscal Publications.
Situngkir, S. E. (2021). Penegakan hukum bidang perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (Studi di Kota Pontianak). Tesis. Universitas Tanjungpura.
Soekanto, S. (2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Soekotjo, A. M. I. (2026). Analisis aspek hukum dalam penerapan sanksi administratif pajak penghasilan di Indonesia.
Torgler, B. (2005). Tax morale and direct democracy. European Journal of Political Economy, 21(2), 525–531.
