Bagi sebagian orang, istilah transfer pricing mungkin masih terdengar asing. Istilah ini jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun, bagi dunia bisnis, terutama perusahaan multinasional, transfer pricing merupakan isu yang sangat penting.
Setiap kali terjadi transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi, misalnya antara induk dan anak perusahaan, muncul satu pertanyaan mendasar: bagaimana menentukan harga yang wajar atas transaksi tersebut?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting apabila transaksi dilakukan lintas negara. Perusahaan dalam satu grup dapat berada di negara yang berbeda, dengan tarif pajak yang juga berbeda. Dalam kondisi seperti ini, penentuan harga transaksi dapat memengaruhi laba, beban pajak, dan potensi penerimaan pajak suatu negara.
Karena itu, transfer pricing menjadi salah satu isu yang kerap menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, sengketa terkait transfer pricing juga menjadi perhatian global karena banyak melibatkan perusahaan multinasional dan transaksi bernilai besar.
Namun, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa transfer pricing bukan otomatis kejahatan pajak. Secara sederhana, transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga atas transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi.
Yang menjadi masalah bukan keberadaan transaksi afiliasi, melainkan apabila harga yang ditetapkan tidak wajar dan digunakan untuk mengalihkan laba ke negara dengan beban pajak lebih rendah.
Dalam kondisi tersebut, praktik yang terjadi lebih tepat disebut transfer mispricing. Jika dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, praktik tersebut dapat berkembang menjadi penggelapan pajak atau tax evasion. Namun, tidak semua perbedaan harga dalam transaksi afiliasi dapat langsung disebut sebagai pelanggaran pidana.
PKKU sebagai Dasar Penentuan Harga Wajar
Untuk mencegah penyalahgunaan transaksi afiliasi, Indonesia menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atau arm’s length principle. Prinsip ini menuntut agar transaksi antara pihak terafiliasi dilakukan seolah-olah transaksi tersebut terjadi antara pihak-pihak independen.
Dengan kata lain, harga, margin, imbalan jasa, royalti, atau nilai transaksi afiliasi harus sebanding dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak independen dalam kondisi yang sebanding.
Ketentuan utama mengenai hal ini diatur dalam PMK Nomor 172 Tahun 2023 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
Regulasi tersebut menjadi penting karena menyatukan dan memperjelas sejumlah ketentuan mengenai transfer pricing, dokumentasi, koreksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah mencegah profit shifting atau pengalihan laba melalui penetapan harga yang tidak wajar.
Penerapan PKKU tidak dilakukan secara sederhana. Wajib pajak perlu mengidentifikasi transaksi afiliasi, memahami karakteristik transaksi, melakukan analisis kesebandingan, menentukan metode yang tepat, dan menyusun dokumentasi pendukung.
Apabila DJP menilai transaksi afiliasi tidak sesuai dengan prinsip kewajaran, DJP dapat melakukan koreksi atas penghasilan kena pajak. Koreksi inilah yang sering menjadi awal munculnya sengketa transfer pricing.
Harga wajar tidak cukup dibuktikan dengan angka, tetapi harus didukung analisis, pembanding, dan dokumentasi yang memadai.
Metode Transfer Pricing dan Mekanisme Penyelesaian
Dalam praktik, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji kewajaran transaksi afiliasi. Pemilihan metode bergantung pada karakteristik transaksi, ketersediaan data pembanding, serta tingkat keandalan analisis.
Salah satu metode yang dikenal adalah Comparable Uncontrolled Price Method atau CUP. Metode ini membandingkan harga transaksi afiliasi dengan harga transaksi sebanding antara pihak independen.
Ada juga Resale Price Method atau RPM, yang menggunakan harga jual kembali sebagai dasar pengujian. Metode ini sering relevan untuk transaksi distribusi barang.
Metode lainnya adalah Cost Plus Method atau CPM, yaitu metode yang menambahkan laba wajar di atas biaya produksi atau biaya jasa. Metode ini dapat digunakan untuk transaksi manufaktur atau jasa tertentu.
Selain itu, terdapat Transactional Net Margin Method atau TNMM, yang membandingkan margin laba bersih pihak afiliasi dengan margin pihak independen yang sebanding. Untuk transaksi aset tidak berwujud atau transaksi tertentu, dapat pula digunakan metode lain yang sesuai dengan ketentuan.
PMK Nomor 172 Tahun 2023 juga mengatur beberapa mekanisme penting. Salah satunya adalah corresponding adjustment, yaitu penyesuaian yang dapat dilakukan untuk menghindari pemajakan berganda akibat koreksi transfer pricing.
Selain itu, terdapat Advance Pricing Agreement atau APA. Melalui APA, wajib pajak dan otoritas pajak dapat menyepakati terlebih dahulu metode dan dasar penentuan harga atas transaksi afiliasi tertentu untuk periode tertentu.
Ada pula Mutual Agreement Procedure atau MAP, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan internasional yang melibatkan otoritas pajak dari dua negara berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B.
Mekanisme-mekanisme ini menunjukkan bahwa sengketa transfer pricing tidak selalu harus berakhir dalam proses litigasi. Dalam banyak kasus, pencegahan melalui dokumentasi dan komunikasi yang baik jauh lebih efektif daripada menyelesaikan sengketa setelah koreksi terjadi.
Dokumentasi sebagai Perlindungan Wajib Pajak
Tantangan utama dalam transfer pricing adalah pembuktian. Wajib pajak harus mampu menjelaskan bahwa harga transaksi afiliasi telah ditetapkan secara wajar sesuai PKKU.
Dalam praktik, sengketa sering muncul karena perbedaan penilaian antara wajib pajak dan DJP. Wajib pajak menilai harga yang digunakan sudah wajar, sementara DJP dapat menilai pembanding yang digunakan tidak tepat, data tidak sebanding, atau manfaat ekonomi dari transaksi tidak terbukti.
Misalnya, dalam sengketa terkait pembayaran royalti kepada pihak afiliasi luar negeri, persoalan yang muncul biasanya bukan hanya mengenai persentase tarif royalti. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah aset tidak berwujud benar-benar ada, apakah manfaatnya diterima oleh wajib pajak, dan apakah tarif royalti sebanding dengan transaksi independen.
Jika bukti tidak memadai, DJP dapat melakukan koreksi. Namun, apabila wajib pajak memiliki dokumentasi yang kuat, analisis yang konsisten, dan pembanding yang relevan, posisi wajib pajak menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Transfer Pricing Documentation bukan sekadar kewajiban administratif. Dokumen tersebut merupakan alat pembuktian utama untuk menunjukkan bahwa transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran.
Dokumentasi yang baik perlu menjelaskan profil grup usaha, karakteristik transaksi, fungsi yang dijalankan masing-masing pihak, aset yang digunakan, risiko yang ditanggung, metode yang dipilih, dan alasan pemilihan pembanding.
Pada akhirnya, transfer pricing bukan hanya soal menentukan harga transaksi antara pihak afiliasi. Isu ini juga berkaitan dengan kepastian hukum, kepatuhan pajak, dan keadilan dalam pembagian hak pemajakan antarnegara.
Perusahaan tidak cukup hanya memilih metode penentuan harga. Perusahaan juga harus mampu menjelaskan alasan bisnis dan dasar ekonomi dari transaksi tersebut.
Transfer pricing yang sehat adalah transfer pricing yang dapat dijelaskan, didokumentasikan, dan diuji berdasarkan prinsip kewajaran.
