Senin, 16 November 2026
  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
Berita Pajak
  • Beranda
  • Info
    • Hot Issues
    • Regulasi
      • Kepabeanan & Cukai
      • Pajak Daerah
      • Pajak Pusat
    • Sinopsis Buku
      • Buku Kepabeanan & Cukai
      • Buku Pajak Daerah
      • Buku Pajak Pusat
  • Liputan
    • Akademisi
    • Komunitas
    • Pemerintah
    • Praktisi
    • Renjani
  • Opini
    • Pasca Sarjana
    • Profesional
    • Profesi Akuntan
    • Sarjana/Diploma
    • SMA/SMK
  • Diskusi
    • Kelas Pajak
    • Q & A
    • Tips & Trik
  • Sisi Lain
    • Hobi
    • Inspirasi Dunia
    • UMKM
  • Login
No Result
View All Result
Berita Pajak
  • Beranda
  • Info
    • Hot Issues
    • Regulasi
      • Kepabeanan & Cukai
      • Pajak Daerah
      • Pajak Pusat
    • Sinopsis Buku
      • Buku Kepabeanan & Cukai
      • Buku Pajak Daerah
      • Buku Pajak Pusat
  • Liputan
    • Akademisi
    • Komunitas
    • Pemerintah
    • Praktisi
    • Renjani
  • Opini
    • Pasca Sarjana
    • Profesional
    • Profesi Akuntan
    • Sarjana/Diploma
    • SMA/SMK
  • Diskusi
    • Kelas Pajak
    • Q & A
    • Tips & Trik
  • Sisi Lain
    • Hobi
    • Inspirasi Dunia
    • UMKM
  • Login
No Result
View All Result
Berita Pajak
No Result
View All Result
  • Info
  • Liputan
  • Opini
  • Diskusi
  • Sisi Lain

Beranda › Opini Pajak › PMK 66 Tahun 2023 dan Legitimasi Pajak Natura

Muhammad Rizki Akbar

Muhammad Rizki Akbar

Mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomis Bisnis Universitas Padjadjaran

Opini Pajak Sarjana/Diploma

PMK 66 Tahun 2023 dan Legitimasi Pajak Natura

PMK 66 Tahun 2023 memperjelas pajak natura dan kenikmatan sekaligus menegaskan kedudukan peraturan menteri

15 Nov 2026 16:42 WIB
0
A A
0
PMK 66 Tahun 2023 dan Legitimasi Pajak Natura

Foto Ilustrasi (AI): Sumber hukum dan hierarki PMK 66 Tahun 2023 dalam sistem perpajakan.

0
SHARES
2
VIEWS

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas natura dan kenikmatan. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2023 setelah diundangkan pada 27 Juni 2023. Kehadirannya bertujuan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan keadilan perpajakan, dan mencegah penggerusan basis pajak.

Sebelumnya, ketentuan perpajakan pada umumnya mengecualikan natura dan kenikmatan dari objek PPh penerima, dengan sejumlah pengecualian. Reformasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengubah pendekatan tersebut. Natura dan kenikmatan kini pada prinsipnya menjadi objek PPh, sedangkan biaya pemberiannya dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi persyaratan.

Perubahan Perlakuan Pajak Natura dan Kenikmatan

PMK 66/2023 memperjelas perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Natura merupakan imbalan berupa barang selain uang yang kepemilikannya beralih kepada penerima. Sementara itu, kenikmatan berupa hak untuk memanfaatkan fasilitas atau pelayanan yang pemberi kerja maupun pemberi imbalan sediakan.

Baca Juga

Sentimen Publik sebagai Alarm Dini Implementasi Coretax

Sentimen Publik sebagai Alarm Dini Implementasi Coretax

18 Agu 2026 WIB
31
TER PPh 21: Sederhana di Sistem, Belum Tentu Dipahami Wajib Pajak

TER PPh 21: Sederhana di Sistem, Belum Tentu Dipahami Wajib Pajak

13 Agu 2026 WIB
28
Wajah Baru Perpajakan Indonesia di Era Pasca-COVID-19

Wajah Baru Perpajakan Indonesia di Era Pasca-COVID-19

19 Agu 2026 WIB
15

Perubahan ini berupaya menciptakan perlakuan pajak yang lebih adil antara kompensasi berbentuk uang dan fasilitas. Tanpa pengaturan yang memadai, pemberian fasilitas bernilai tinggi berpotensi mengurangi basis pengenaan pajak. Karena itu, ketentuan mengenai natura dan kenikmatan menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan sistem perpajakan.

Meski demikian, tidak seluruh natura dan kenikmatan menjadi objek PPh. Pasal 4 PMK 66/2023 mengatur lima kelompok pengecualian. Kelompok tersebut mencakup makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, fasilitas di daerah tertentu, serta fasilitas yang wajib tersedia dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengecualian juga berlaku bagi natura dan kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, maupun APB Desa. Selain itu, terdapat fasilitas dengan jenis atau batasan tertentu yang memperoleh pengecualian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengenaan pajak tetap mempertimbangkan karakter dan tujuan pemberian fasilitas.

Dasar Hukum dan Kewenangan Menteri Keuangan

Pembentukan PMK 66/2023 memiliki dasar hukum yang jelas. Landasannya mencakup Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU PPh sebagaimana diubah melalui UU HPP, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan mengenai kementerian dan organisasi Kementerian Keuangan turut menjadi dasar pembentukannya.

Secara khusus, Pasal 31 PP 55/2022 memberikan kewenangan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan menteri. Pendelegasian tersebut mencakup tata cara pengecualian, penentuan batasan tertentu, serta penilaian dan penghitungan penghasilan berupa natura dan kenikmatan. Dengan demikian, PMK 66/2023 memiliki dasar kewenangan yang lebih spesifik.

Kewenangan tersebut menunjukkan hubungan antara peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya. PP menetapkan kerangka pengaturan, sedangkan PMK menjabarkan ketentuan teknis agar dapat berjalan secara operasional. Pendelegasian kewenangan menjadi dasar penting bagi legitimasi pengaturan pajak natura melalui PMK.

Namun, kewenangan Menteri Keuangan bukan tanpa batas. Ketentuan teknis harus mengikuti ruang lingkup pendelegasian serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus melindungi hak dan kewajiban wajib pajak.

Kedudukan PMK dalam Hierarki Peraturan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur jenis dan hierarki peraturan di Indonesia. Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Nomor 13 Tahun 2022. Dalam Pasal 7 ayat (1), peraturan menteri memang tidak tercantum sebagai bagian dari hierarki utama.

Meski demikian, Pasal 8 ayat (1) mengakui keberadaan peraturan yang dibentuk oleh menteri. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) menegaskan kekuatan hukum mengikatnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Peraturan tersebut harus memperoleh perintah dari peraturan yang lebih tinggi atau memiliki dasar kewenangan yang sah.

Dengan demikian, kedudukan PMK tidak semata-mata bergantung pada pencantumannya dalam hierarki utama. Dasar kewenangan pembentukan dan kesesuaian materi pengaturan menjadi unsur penting dalam menentukan legitimasi hukumnya. Prinsip tersebut juga berlaku terhadap PMK 66/2023 sebagai peraturan pelaksana dalam bidang perpajakan.

Pada akhirnya, PMK 66/2023 memperlihatkan pentingnya hubungan antara kepastian hukum, keadilan pajak, dan kewenangan pembentuk peraturan. Pengaturan natura dan kenikmatan harus memberikan kejelasan bagi pemberi maupun penerima imbalan. Dengan batas kewenangan yang jelas, peraturan teknis dapat mendukung pelaksanaan kebijakan perpajakan tanpa mengabaikan prinsip hierarki hukum.

Editor
Dedi Sugianto Diperbarui pada 15 Nov 2026 16:42 WIB
Tags: Hierarki Peraturan Perundang-UndanganKepastian Hukum PajakPajak NaturaPajak PenghasilanPMK 66 Tahun 2023
ShareTweetShareSendShareShare
Subscribe
Notify of
guest
guest
0 Comments
Most Voted
Newest Oldest

TERPOPULER

  • IAI Wilayah Jabar Soroti Strategi Pelaporan Pajak Dokter pada Era Coretax

    Implementasi PPh Pasal 26 SPLN Non BUT di Indonesia

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korupsi Pajak dan Retaknya Kepercayaan Publik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ketika Omzet Tak Lagi Cerminkan Untung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • SP2DK Google Ads dan Cloud: Tantangan PPh 26

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Reformasi Perpajakan: Antara Modernisasi dan Keadilan Pajak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

TERBARU

Memahami Hukum Pajak melalui PMK 70/2022

Memahami Hukum Pajak melalui PMK 70/2022

15 Nov 2026 WIB
Asas dan Norma Pajak dalam PMK 66 Tahun 2023

Asas dan Norma Pajak dalam PMK 66 Tahun 2023

15 Nov 2026 WIB
PMK 66 Tahun 2023 dan Legitimasi Pajak Natura

PMK 66 Tahun 2023 dan Legitimasi Pajak Natura

15 Nov 2026 WIB
PMK 164/2023: Kepastian Hukum dan Kepatuhan UMKM

PMK 164/2023: Kepastian Hukum dan Kepatuhan UMKM

15 Nov 2026 WIB
Memahami PPh 25 dan Cara Menghitung Angsurannya

Memahami PPh 25 dan Cara Menghitung Angsurannya

13 Nov 2026 WIB

TOPIK

  • Akademisi
  • Buku Pajak Pusat
  • Diskusi Pajak
  • Hobi
  • Hot Issues
  • Info Pajak
  • Inspirasi Dunia
  • Kelas Pajak
  • Kepabeanan & Cukai
  • Komunitas
  • Liputan Pajak
  • Opini Pajak
  • Pajak Daerah
  • Pajak Pusat
  • Pasca Sarjana
  • Pemerintah
  • Praktisi
  • Profesi Akuntan
  • Profesional
  • Q & A
  • Regulasi
  • Renjani
  • Sarjana/Diploma
  • Sinopsis Buku
  • Sisi Lain Pajak
  • Tak Berkategori
  • UMKM


Berita Pajak

Beritapajak.com adalah media online independen yang menyajikan berita, analisis, dan edukasi perpajakan secara akurat, aktual, dan terpercaya, sebagai sumber literasi pajak yang kredibel di tengah dinamika kebijakan fiskal.

TERBARU

Memahami Hukum Pajak melalui PMK 70/2022

Memahami Hukum Pajak melalui PMK 70/2022

15 Nov 2026 WIB
Asas dan Norma Pajak dalam PMK 66 Tahun 2023

Asas dan Norma Pajak dalam PMK 66 Tahun 2023

15 Nov 2026 WIB
PMK 66 Tahun 2023 dan Legitimasi Pajak Natura

PMK 66 Tahun 2023 dan Legitimasi Pajak Natura

15 Nov 2026 WIB

TERPOPULER

  • IAI Wilayah Jabar Soroti Strategi Pelaporan Pajak Dokter pada Era Coretax

    Implementasi PPh Pasal 26 SPLN Non BUT di Indonesia

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korupsi Pajak dan Retaknya Kepercayaan Publik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

TENTANG


  • Tentang Kami

  • Iklan & Kerja Sama

  • Ketentuan Penggunaan

  • Kebijakan Data Pribadi

  • Pedoman Media Siber

  • Hubungi Kami
  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami

© 2026 www.beritapajak.com

Welcome Back!

Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Info
    • Hot Issues
    • Regulasi
      • Kepabeanan & Cukai
      • Pajak Daerah
      • Pajak Pusat
    • Sinopsis Buku
      • Buku Kepabeanan & Cukai
      • Buku Pajak Daerah
      • Buku Pajak Pusat
  • Liputan
    • Akademisi
    • Komunitas
    • Pemerintah
    • Praktisi
    • Renjani
  • Opini
    • Pasca Sarjana
    • Profesional
    • Profesi Akuntan
    • Sarjana/Diploma
    • SMA/SMK
  • Diskusi
    • Kelas Pajak
    • Q & A
    • Tips & Trik
  • Sisi Lain
    • Hobi
    • Inspirasi Dunia
    • UMKM
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • Iklan & Kerja Sama
    • Ketentuan Penggunaan
    • Kebijakan Data Pribadi
    • Pedoman Media Siber
    • Hubungi Kami
  • Login

© 2026 www.beritapajak.com

wpDiscuz