Ketika seseorang makan di restoran atau membayar parkir, ia mungkin melihat pungutan pajak tanpa memahami dasar hukumnya. Padahal, jenis pajak yang berlaku tidak selalu sama. Setiap pungutan harus mengikuti ketentuan yang menetapkan objek, kewenangan, dan batas penerapannya.
Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya hukum dalam mengatur hubungan negara dan masyarakat. Hukum bukan hanya dasar pemungutan, tetapi juga pembatas kewenangan pemerintah. Dalam perpajakan, ketepatan dasar hukum menentukan perlindungan hak sekaligus kepastian kewajiban wajib pajak.
Hukum Membatasi Kewenangan Pemungutan Pajak
Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Prinsip legalitas ini menuntut negara memiliki landasan yang sah sebelum memungut pajak. Masyarakat pun berhak memahami jenis dan dasar pungutan yang dikenakan.
Hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik mengatur kewenangan negara serta hak dan kewajiban wajib pajak. Pengaturannya meliputi subjek, objek, dan mekanisme pemungutan. Ketentuan teknis kemudian menjabarkan pelaksanaan aturan sepanjang tidak melampaui kewenangan yang diberikan.
Karena itu, memahami perpajakan tidak cukup dengan menghafal pasal. Masyarakat perlu mengetahui hubungan antara undang-undang, peraturan pelaksana, dan transaksi yang terjadi. Pemahaman tersebut membantu membedakan pungutan yang memiliki dasar hukum dengan pungutan yang perlu dipertanyakan.
PMK 70/2022 dan Perlakuan PPN
Contoh penerapan prinsip tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022, yang berlaku sejak 1 April 2022. Peraturan ini memperinci makanan, minuman, dan jasa tertentu yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengaturannya mencakup kesenian dan hiburan, perhotelan, tempat parkir, serta boga atau katering.
Pada transaksi restoran, misalnya, makanan dan minuman yang memenuhi kriteria PMK tersebut tidak dikenai PPN. Ketentuan yang sama berlaku bagi layanan katering yang memenuhi persyaratan tertentu. Namun, perlakuan tersebut tidak otomatis berlaku untuk seluruh penjualan makanan dan minuman.
Pasal 4 membedakan makanan dan minuman yang disajikan restoran dari penyerahan oleh toko swalayan atau pabrik makanan dan minuman. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik kegiatan usaha menentukan perlakuan PPN. Barang yang sama belum tentu memperoleh perlakuan pajak yang sama ketika bentuk penyerahannya berbeda.
Perbedaan serupa berlaku pada jasa parkir. Penyediaan tempat parkir dan layanan parkir valet termasuk jasa yang tidak dikenai PPN. Sebaliknya, Pasal 7 menetapkan jasa pengelolaan tempat parkir sebagai jasa yang dikenai PPN. Karena itu, penentuan pajak memerlukan pemeriksaan bentuk layanan dan hubungan transaksinya.
Contoh tersebut memperlihatkan fungsi norma teknis dalam memberikan kepastian hukum. Peraturan tidak cukup hanya menyebutkan nama sektor usaha. Regulasi juga perlu menetapkan kriteria yang membedakan transaksi satu dengan lainnya agar penerapannya tidak keliru.
Batas PPN dan Kewenangan Pajak Daerah
Transaksi yang tidak dikenai PPN bukan berarti otomatis bebas dari seluruh jenis pajak. Sejumlah transaksi restoran, perhotelan, parkir, dan hiburan dapat menjadi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Dasarnya terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
PBJT termasuk pajak daerah sehingga penerapannya perlu memperhatikan peraturan daerah yang berlaku. Dengan demikian, status tidak dikenai PPN harus dibedakan dari ada atau tidaknya kewajiban PBJT. Pembedaan ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh pungutan pada transaksi sehari-hari.
Pembagian kewenangan tersebut menegaskan fungsi hukum sebagai penentu batas tindakan pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah harus menjalankan pemungutan sesuai kewenangan serta jenis pajaknya. Pelaku usaha juga membutuhkan kejelasan tersebut agar dapat menerapkan kewajiban perpajakan secara tepat.
Pada akhirnya, PMK 70/2022 memperlihatkan bahwa hukum perpajakan bekerja melalui ketentuan yang jelas dan dapat diterapkan. Masyarakat tidak cukup mengetahui bahwa transaksi tertentu dikenai pajak. Mereka juga perlu memahami jenis, dasar, dan pihak yang berwenang memungutnya. Kepastian hukum tumbuh ketika kewajiban pajak dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.










