Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus memperbaiki sistem perpajakan Indonesia. Salah satu kebijakan yang menarik perhatian adalah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Kebijakan ini diperkenalkan sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan. Tujuannya sederhana: mempermudah proses pemotongan pajak atas penghasilan pegawai dan penerima penghasilan lain.
Sebelum TER diberlakukan, penghitungan PPh Pasal 21 sering dianggap rumit. Perusahaan harus menghitung pajak setiap bulan dengan memperhatikan penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan tarif progresif.
Bagi perusahaan dengan banyak karyawan, proses tersebut membutuhkan ketelitian tinggi. Kesalahan kecil dalam penggajian dapat berdampak pada kekurangan atau kelebihan potong pajak.
Melalui TER, proses pemotongan bulanan dibuat lebih sederhana. Pemberi kerja dapat menggunakan tarif efektif yang telah dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan bruto dan status PTKP wajib pajak.
Namun, penerapan TER juga menimbulkan pertanyaan. Sebagian pegawai merasa potongan pajak bulanannya berubah. Ada yang merasa potongan menjadi lebih besar, ada pula yang merasa lebih kecil dibanding sebelumnya.
Padahal, TER pada dasarnya mengubah cara pemotongan bulanan, bukan mengubah besarnya pajak terutang tahunan. Di sinilah edukasi menjadi sangat penting.
Mengapa TER Diterapkan?
Penerapan TER memiliki dasar hukum dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2024 sebagai bagian dari penyederhanaan penghitungan PPh Pasal 21.
Dengan sistem TER, pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir dilakukan menggunakan tarif efektif. Tarif tersebut telah disusun dalam kategori tertentu.
Secara umum, TER bulanan dibagi berdasarkan status PTKP, seperti tidak kawin, kawin, dan jumlah tanggungan. Sementara itu, untuk penghasilan harian, terdapat mekanisme tarif efektif harian.
Penyederhanaan ini membantu perusahaan karena perhitungan pajak bulanan menjadi lebih praktis. Bagian keuangan atau payroll tidak perlu menghitung pajak secara penuh setiap bulan sebagaimana skema sebelumnya.
Dari sisi administrasi, TER juga lebih mudah diintegrasikan dengan sistem penggajian digital. Perusahaan dapat menyesuaikan aplikasi payroll dengan kategori tarif yang telah ditetapkan.
Kebijakan ini sejalan dengan arah modernisasi administrasi perpajakan. Pemerintah tidak hanya ingin meningkatkan penerimaan, tetapi juga mengurangi beban kepatuhan wajib pajak.
Dalam administrasi pajak, sistem yang lebih sederhana dapat membantu meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak dan pemberi kerja lebih mudah menjalankan kewajiban apabila aturan dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.
Potongan Bulanan Berubah, Pajak Tahunan Tetap Dihitung
Salah satu kesalahpahaman terbesar mengenai TER adalah anggapan bahwa kebijakan ini menaikkan beban pajak pegawai. Anggapan tersebut tidak selalu tepat.
TER digunakan untuk menyederhanakan pemotongan pajak bulanan. Namun, pada masa pajak terakhir, pemberi kerja tetap harus melakukan penghitungan kembali PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan umum.
Artinya, pajak tahunan tetap dihitung dengan memperhatikan penghasilan setahun, pengurang yang diperkenankan, PTKP, dan tarif progresif PPh orang pribadi sebagaimana diatur dalam UU PPh yang telah diubah dengan UU HPP.
Karena itu, perubahan jumlah potongan bulanan tidak otomatis berarti pajak setahun menjadi lebih besar. Yang berubah adalah pola pemotongannya.
Dalam sebagian kasus, pegawai dapat mengalami potongan bulanan lebih tinggi pada bulan tertentu. Dalam kasus lain, potongan dapat lebih rendah. Pada akhir tahun, selisih tersebut akan disesuaikan melalui penghitungan masa pajak terakhir.
TER bekerja sebagai mekanisme pemotongan sementara yang disederhanakan, sedangkan pajak tahunan tetap dihitung berdasarkan penghasilan sebenarnya.
Masalah muncul ketika informasi ini tidak dipahami oleh pegawai. Ketika potongan gaji berubah, pegawai dapat menganggap pemerintah menaikkan pajak.
Padahal, perubahan tersebut lebih banyak berkaitan dengan metode pemotongan. Karena itu, komunikasi dari perusahaan kepada pegawai menjadi penting.
Pemberi kerja tidak cukup hanya menerapkan sistem TER dalam *payroll*. Perusahaan juga perlu menjelaskan kepada pegawai mengapa potongan berubah dan bagaimana penghitungan akhir tahun dilakukan.
Sosialisasi Menentukan Keberhasilan TER
Penerapan TER menunjukkan bahwa reformasi perpajakan tidak hanya membutuhkan regulasi. Reformasi juga membutuhkan edukasi.
Dari sisi perusahaan, TER memberikan kemudahan. Proses pemotongan menjadi lebih praktis, lebih mudah diautomasi, dan lebih sesuai dengan sistem administrasi digital.
Namun, dari sisi pegawai, perubahan metode ini dapat menimbulkan kebingungan apabila tidak dijelaskan dengan baik. Pegawai melihat dampaknya langsung pada slip gaji, sehingga perubahan potongan pajak mudah menimbulkan persepsi negatif.
Karena itu, keberhasilan TER tidak hanya bergantung pada DJP. Pemberi kerja juga memiliki peran penting sebagai pemotong pajak dan pihak yang paling dekat dengan pegawai.
Perusahaan perlu memastikan data pegawai sudah benar, terutama NPWP atau NIK, status PTKP, jumlah tanggungan, serta komponen penghasilan. Kesalahan data dapat membuat penerapan TER tidak sesuai.
Selain itu, sistem payroll perlu diperbarui agar selaras dengan ketentuan terbaru. Perusahaan juga perlu menyiapkan penjelasan sederhana bagi pegawai mengenai perbedaan antara pemotongan bulanan dan pajak tahunan.
Bagi wajib pajak, pemahaman ini penting agar tidak salah menilai kebijakan. TER bukan semata-mata soal tarif, melainkan soal penyederhanaan administrasi.
Pada akhirnya, penerapan TER PPh Pasal 21 merupakan langkah progresif dalam modernisasi administrasi perpajakan Indonesia. Kebijakan ini mampu memberikan efisiensi bagi pemberi kerja dan kepastian metode pemotongan bagi pegawai.
Namun, kebijakan yang sederhana di atas kertas belum tentu langsung sederhana dalam praktik. Edukasi, sosialisasi, dan kesiapan sistem tetap menjadi kunci.
TER akan berhasil apabila wajib pajak memahami bahwa perubahan metode pemotongan bukan berarti kenaikan beban pajak, melainkan bagian dari upaya membuat administrasi PPh Pasal 21 lebih sederhana dan tertib.
