Perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus melakukan reformasi melalui perubahan regulasi dan digitalisasi administrasi guna meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pajak, dan menciptakan sistem yang lebih efektif. Namun, di balik modernisasi tersebut masih terdapat persoalan mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kesiapan wajib pajak dalam menghadapi perubahan.
1. Formalisasi PT Perorangan Belum Tentu Meningkatkan Kepatuhan
Kehadiran PT Perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja (2020) dianggap sebagai terobosan untuk memudahkan pelaku UMKM memperoleh status badan hukum. Kebijakan ini memberikan kemudahan pendirian usaha sekaligus membuka peluang perluasan basis pajak karena semakin banyak pelaku usaha masuk ke sektor formal. Namun, keberhasilannya tidak dapat hanya diukur dari banyaknya PT Perorangan yang terbentuk, sebab dalam praktiknya banyak pelaku usaha mendirikan PT Perorangan untuk kebutuhan administratif, akses pembiayaan, atau peningkatan kredibilitas usaha.
Permasalahan muncul karena tidak semua pemilik usaha memahami konsekuensi perpajakan yang melekat pada status badan hukum tersebut. Kewajiban pembukuan, pelaporan SPT, serta pemahaman mengenai biaya fiskal dan komersial masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil. Di sisi lain, perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan tax planning secara profesional. Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan karena UMKM dengan keterbatasan sumber daya cenderung menanggung risiko kepatuhan yang lebih besar.
Permasalahan serupa juga terjadi pada koperasi, yayasan, dan perkumpulan. Banyak organisasi memiliki itikad baik untuk patuh, tetapi terbentur kompleksitas aturan, rendahnya literasi perpajakan, dan kurangnya pendampingan. Akibatnya, kesalahan administrasi sering terjadi bukan karena niat menghindari pajak, melainkan karena keterbatasan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan.
2. Regulasi PPh OP Belum Sepenuhnya Adaptif
Selain reformasi pada badan usaha, pemerintah juga melakukan penyesuaian perpajakan orang pribadi, salah satunya terkait wanita menikah yang memiliki NPWP sendiri. Perubahan struktur ekonomi menunjukkan bahwa perempuan semakin berperan dalam menghasilkan pendapatan keluarga, baik sebagai profesional, pengusaha, akademisi, maupun pekerja mandiri.
Namun, sistem perpajakan Indonesia masih menyisakan paradigma lama yang menempatkan suami sebagai pusat administrasi perpajakan keluarga. Walaupun wanita menikah dapat memiliki NPWP sendiri dalam kondisi tertentu, banyak wajib pajak masih bingung mengenai penggabungan atau pemisahan kewajiban perpajakan. Ketentuan yang ada juga sering dianggap kurang sederhana dan sulit dipahami.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi perpajakan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan sosial ekonomi modern. Ketika perempuan semakin aktif berkontribusi dalam perekonomian, sistem perpajakan seharusnya memberikan kepastian hukum yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan beban administrasi tambahan. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan kesalahan pelaporan SPT masih sering terjadi, meskipun tidak ada niat untuk menghindari pajak.
3. Pengkreditan PPN Masukan
Kepastian hukum dalam pengkreditan PPN Masukan masih menjadi persoalan dalam praktik perpajakan. Secara konsep, pengkreditan Pajak Masukan dirancang untuk menghindari pajak berganda sehingga hanya nilai tambah yang dikenakan pajak. Mekanisme ini pada dasarnya logis dan memberikan keadilan bagi pelaku usaha.
Namun, dalam praktiknya, pengkreditan Pajak Masukan sering menimbulkan perdebatan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Digitalisasi melalui e-Faktur memang meningkatkan transparansi dan pengawasan, tetapi belum selalu menjamin kepastian hukum. Tidak jarang wajib pajak yang telah memiliki faktur pajak dan bukti transaksi tetap menghadapi koreksi karena adanya masalah pada pihak lawan transaksi.
Akibatnya, wajib pajak yang beritikad baik dapat ikut menanggung konsekuensi atas kesalahan pihak lain. Selain itu, pemeriksaan yang menekankan substansi ekonomi transaksi juga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi. Kondisi ini membuat sengketa PPN Masukan tetap terjadi, meningkatkan risiko bisnis, dan mengurangi optimalisasi PPN sebagai pajak yang netral terhadap kegiatan usaha.
4. Natura dalam PPh Pasal 21
Pemberlakuan natura dan kenikmatan sebagai objek pajak dalam kondisi tertentu merupakan salah satu perubahan penting dalam PPh Pasal 21. Pemerintah memandang bahwa berbagai fasilitas yang diterima pegawai pada dasarnya merupakan tambahan kemampuan ekonomis sehingga layak dikenakan pajak. Dari perspektif keadilan, argumentasi ini dapat diterima karena pegawai yang menerima fasilitas memperoleh manfaat ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan pegawai yang menerima tambahan penghasilan dalam bentuk uang.
Namun, permasalahan muncul pada tahap implementasi. Penentuan nilai ekonomis atas kendaraan dinas, rumah jabatan, fasilitas pendidikan, atau bentuk kenikmatan lainnya sering kali tidak mudah dan dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antara perusahaan dan otoritas pajak. Selain itu, kebijakan ini juga menambah beban administrasi karena perusahaan harus melakukan pencatatan, penghitungan, dan pelaporan yang lebih rinci.
Bagi perusahaan besar, tambahan administrasi tersebut mungkin dapat diatasi dengan sistem yang memadai. Namun, bagi perusahaan menengah dan kecil, beban tersebut cukup signifikan. Oleh karena itu, setiap kebijakan baru seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara tambahan penerimaan negara dan biaya kepatuhan yang harus ditanggung wajib pajak.
5. PPh Unifikasi dan Tantangan Sektor Properti
Sektor properti memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional karena aktivitasnya menciptakan efek berganda bagi konstruksi, perbankan, material bangunan, dan tenaga kerja. Penerapan PPh Unifikasi pada dasarnya bertujuan menyederhanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, sekaligus mengurangi duplikasi administrasi serta meningkatkan integrasi data perpajakan.
Namun, tidak semua pelaku usaha properti memiliki kemampuan yang sama dalam beradaptasi dengan sistem digital. Pengembang skala kecil dan menengah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Di sisi lain, integrasi data yang semakin kuat sering dipersepsikan lebih menekankan pengawasan dibandingkan kemudahan pelayanan.
Akibatnya, sebagian pelaku usaha merasa reformasi perpajakan lebih banyak menambah kewajiban daripada memberikan kemudahan. Padahal, sektor properti membutuhkan kepastian regulasi karena melibatkan investasi jangka panjang dan nilai transaksi besar. Oleh karena itu, modernisasi perpajakan perlu dijalankan secara proporsional agar tidak menambah biaya kepatuhan, mengurangi minat investasi, maupun memperlambat pertumbuhan sektor properti nasional.
Reformasi perpajakan Indonesia telah bergerak menuju sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Namun keberhasilan reformasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan peningkatan penerimaan negara, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah menciptakan regulasi yang sederhana, adil, dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan, kualitas pelayanan, serta keseimbangan antara fungsi pengawasan dan pembinaan menjadi faktor penting dalam membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan di era digital.
